Trump Janji Bagi Rp87 Juta per Warga AS jika Republik Menang, Alarm Fiskal Berbunyi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan US$5.000 (sekitar Rp87 juta) kepada setiap orang dewasa AS jika Partai Republik memenangkan Pemilu Sela November. Janji yang dilaporkan Jumat (11/9/2026) ini memicu pertanyaan besar: apakah legal, dari mana dananya, dan apa dampaknya bagi ekonomi yang sedang bergulat dengan inflasi? Trump menyebut langkah ini sebagai politik uang jika partainya mempertahankan kendali Kongres.

Hukum federal AS melarang pemberian imbalan uang sebagai ganti suara. Namun, penawaran Trump tidak serta-merta melanggar larangan itu karena berlaku bagi seluruh orang dewasa AS, bukan bersyarat pada pilihan mereka. Meski begitu, pembayaran tunai semacam ini tetap memerlukan persetujuan Kongres. Konstitusi AS melarang presiden menggunakan dana Treasury tanpa alokasi anggaran yang ditetapkan lewat undang-undang. Trump sendiri mengklaim Kongres tidak perlu menyetujui, tanpa merinci dasar hukumnya.

Janji Lama yang Tak Pernah Terwujud

Ini bukan pertama kali Trump melempar janji cek tunai. Sebelumnya ia menjanjikan cek US$2.000 dari pendapatan tarif, lalu cek US$5.000 dari penghematan pemangkasan besar-besaran lapangan kerja federal. Tidak satu pun terealisasi. Dalam politik anggaran, janji seperti ini lebih sering berfungsi sebagai alat kampanye ketimbang kebijakan yang siap dieksekusi.

Hitungan Fiskal: Rp22.000 Triliun

Data Congressional Budget Office menunjukkan ada sekitar 276,8 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas di AS. Jika US$5.000 diberikan kepada seluruh warga dan penduduk, biayanya mencapai US$1,384 triliun. Jika dibatasi hanya untuk warga negara AS, angkanya turun menjadi sekitar US$1,27 triliun atau setara Rp22.000 triliun. Sebagai pembanding, tiga gelombang cek stimulus pandemi 2020-2021 menelan sekitar US$814 miliar.

Pemerintah Trump mengumpulkan rekor US$195 miliar dari bea masuk pada tahun fiskal 2025. Artinya, pembayaran US$1,4 triliun akan menghabiskan pendapatan kebijakan perdagangan Trump sekitar tujuh tahun. Situasi makin rumit karena Mahkamah Agung membatalkan banyak tarif Trump pada Februari, memaksa Departemen Keuangan mengembalikan dana kepada importir beserta bunga. Pendapatan bersih bea masuk sempat negatif pada Mei hingga Juli.

Tax Foundation, think tank condong kanan, memperkirakan pengeluaran di atas US$1 triliun untuk program pembayaran satu kali akan membengkakkan defisit hingga hampir US$3 triliun, bahkan setelah memperhitungkan pendapatan tarif yang masih berlaku.

Bahaya Helicopter Money di Tengah Inflasi

Ekonom menyebut pembayaran tunai tanpa syarat seperti ini sebagai helicopter money. Istilah itu merujuk pada suntikan likuiditas langsung ke tangan konsumen untuk memacu ekonomi, biasanya saat deflasi. Masalahnya, AS tidak sedang mengalami deflasi. Inflasi konsumen AS berada di 3,4%, jauh di atas target jangka panjang bank sentral sebesar 2%. Menyuntikkan sekitar US$1,27 triliun ke kantong konsumen akan memicu permintaan di ekonomi yang harganya sudah naik, sebagian akibat guncangan energi dari perang Iran.

Penelitian Federal Reserve Bank of St. Louis memperkirakan stimulus fiskal era pandemi menyumbang sekitar 2,6 poin persentase terhadap inflasi AS. Jika preseden itu diulang, janji Trump bukan stimulus yang menyehatkan, melainkan bahan bakar tambahan bagi tekanan harga. Bagi saya, ini adalah contoh klasik populisme fiskal: menarik secara elektoral, tetapi berbahaya bagi stabilitas makro.

Reaksi Politik dan Pertaruhan 2028

Partai Demokrat mengecam keras. Gubernur California Gavin Newsom, yang berpotensi maju pada 2028, menyebut Trump sebagai orang paling korup yang pernah menduduki Ruang Oval. Ia menilai Trump ingin membeli suara dengan uang pajak rakyat. Anggota DPR dari Maryland, Jamie Raskin, menyebut janji itu sebagai suap politik dan langkah terbaru dari kepresidenan yang sembrono. Setelah utang nasional melampaui US$40 triliun, tawaran US$5.000 per orang justru memperbesar risiko fiskal.

Yang perlu dicermati pasar dan pemilih adalah apakah janji ini akan berhenti sebagai retorika, seperti janji-janji sebelumnya, atau bergerak menjadi rancangan anggaran resmi. Jika masuk ke Kongres, pertarungan tidak hanya soal legalitas, tetapi juga soal siapa yang menanggung biaya: generasi mendatang, importir, atau konsumen melalui pajak dan inflasi.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah janji Trump legal? Hukum federal AS melarang imbalan uang sebagai ganti suara. Karena janji ini berlaku untuk semua orang dewasa tanpa syarat pilihan, secara teknis tidak langsung melanggar larangan itu. Namun, pembayaran tetap butuh alokasi anggaran dari Kongres.

Berapa total biayanya? Untuk sekitar 276,8 juta orang dewasa AS, biayanya sekitar US$1,384 triliun. Jika hanya warga negara AS, sekitar US$1,27 triliun atau setara Rp22.000 triliun.

Apa dampak ekonominya? Risiko utamanya adalah inflasi. Dengan inflasi sudah 3,4%, suntikan dana besar dapat mendorong permintaan dan memperlebar defisit hingga mendekati US$3 triliun menurut Tax Foundation.