Produksi Turun, Setoran Minerba Malah Tembus Rp108 T: Kok Bisa?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) menembus Rp108 triliun per 31 Agustus 2026. Angka itu naik Rp21 triliun dari periode sama tahun lalu, Rp87 triliun. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan capaian ini dalam acara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di JIExpo, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Pendorong utamanya adalah setoran batu bara dan nikel, meski pemerintah menekan volume produksi lewat penataan RKAB.

Batu bara: produksi turun, setoran naik

Dari sektor batu bara, PNBP mencapai Rp66 triliun per 31 Agustus 2026, meningkat dari Rp59 triliun pada 31 Agustus 2025. Kenaikan itu terjadi ketika rata-rata produksi bulanan turun 8 juta ton. Tri menyebut secara produksi bulanan turun 8 juta ton, tetapi PNBP naik sekitar Rp7 triliun. Bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal bahwa disiplin pasokan mulai berjalan dan harga tidak lagi dibiarkan jatuh bebas oleh produksi yang berlebihan.

Nikel: setoran berlipat di tengah penurunan ore

Setoran nikel melesat menjadi Rp21 triliun per 31 Agustus 2026, dibandingkan Rp10 triliun pada periode sama 2025. Lonjakan itu diiringi penurunan volume produksi nikel sekitar 13 juta ton bijih atau ore. Pemerintah menilai kenaikan PNBP di tengah penurunan volume produksi membuktikan efektivitas pengelolaan RKAB sektor minerba. Kebijakan ini diterapkan agar pemanfaatan sumber daya alam memberi hasil optimal bagi negara tanpa produksi berlebihan.

Insight bisnis: efisiensi fiskal atau ilusi komoditas?

Sebagai ekonom makro, saya melihat capaian ini sebagai kabar baik yang tetap perlu dicermati. Kenaikan PNBP di tengah penurunan produksi menunjukkan bahwa negara tidak selalu harus mengejar volume. Namun, fondasi penerimaan ini masih sangat bergantung pada harga komoditas global. Jika harga batu bara dan nikel melemah, target PNBP bisa rapuh. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat diversifikasi penerimaan, hilirisasi yang benar-benar bernilai tambah, dan tata kelola RKAB yang adaptif terhadap siklus pasar. Tanpa itu, lonjakan Rp108 triliun bisa menjadi puncak sesaat, bukan fondasi fiskal yang berkelanjutan.

Tri menegaskan, dengan pengelolaan yang baik dan tidak jor-joran produksi, dampaknya positif bagi negara dan semua pihak. Pesan itu benar, tetapi ujian sesungguhnya baru dimulai ketika harga komoditas tidak lagi berpihak.

FAQ Terkait Berita Ini

Berapa PNBP minerba sampai 31 Agustus 2026?
PNBP subsektor minerba mencapai Rp108 triliun, naik Rp21 triliun dari Rp87 triliun pada periode sama 2025.

Mengapa PNBP naik meski produksi turun?
Karena kontribusi batu bara dan nikel meningkat seiring pengelolaan RKAB yang menekan produksi berlebihan, sehingga harga dan penerimaan negara lebih optimal.

Apa risiko utama dari strategi ini?
Ketergantungan pada harga komoditas global. Bila harga batu bara dan nikel turun tajam, penerimaan negara bisa tergerus meski produksi dikendalikan.