Keracunan MBG di Pati: BGN Periksa 172 Dapur, Sanksi Permanen Menanti

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan memeriksa seluruh 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pati mulai pekan depan. Pemeriksaan ini menyusul insiden keracunan MBG Pati yang menimpa sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu diambil untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan SOP, mengecek kelayakan fasilitas, dan mengukur kapasitas dapur dalam melayani penerima manfaat.

BGN Evaluasi Total 172 Dapur SPPG

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperkuat pengawasan BGN setelah kejadian keracunan di Pati. Ia mengakui masih ada kemungkinan SPPG yang tidak menjalankan seluruh tahapan penyiapan makanan sesuai SOP.

“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun, di antara semua, ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” kata Trenggono, Jumat (11/9/2026).

BGN juga menegaskan akan memberikan sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan. Dapur yang dinilai buruk dapat dihentikan operasionalnya secara permanen. “SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” tegasnya.

Pemkab Pati Turun Tangan Pekan Depan

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemeriksaan seluruh SPPG akan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah mulai pekan depan. Pemeriksaan melibatkan sejumlah instansi untuk memastikan kondisi masing-masing dapur.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fisik dapur. Kapasitas SPPG juga akan diperiksa agar jumlah makanan yang disiapkan sesuai dengan kemampuan dapur dan jumlah penerima manfaat. “Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi,” katanya.

Pemeriksaan akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pati. Hasilnya menjadi rekomendasi bagi BGN untuk menentukan kelayakan masing-masing SPPG. “Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan. Hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misalkan dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” tutur dia.

59 Korban Masih Dirawat, Biaya Ditanggung Pemerintah

BGN memastikan penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak keracunan tetap menjadi prioritas. Trenggono mengatakan hingga Kamis (10/9/2026) siang atau sore, masih ada 59 orang yang menjalani perawatan. Seluruhnya disebut dalam kondisi membaik.

“Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujar Trenggono.

Ia memastikan biaya perawatan seluruh penerima manfaat yang terdampak akan ditanggung pemerintah daerah bersama BGN. “Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN,” katanya.

Chandra menambahkan, pemerintah daerah sejak awal memprioritaskan keselamatan penerima manfaat. “Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung,” ujarnya.

Analisis: MBG di Persimpangan Gizi dan Tata Kelola

Dari kacamata ekonomi makro, insiden di Pati bukan sekadar persoalan kesehatan. MBG adalah program belanja negara yang besar, menyentuh jutaan penerima, dan melibatkan rantai pasok pangan yang panjang. Jika tata kelola SPPG lemah, risiko fiskal dan risiko reputasi program akan naik bersamaan. Negara tidak hanya menanggung biaya perawatan, tetapi juga potensi erosi kepercayaan publik terhadap anggaran MBG.

Persoalan dapur kecil dengan beban 2.500 hingga 3.000 porsi adalah sinyal klasik ketidaksesuaian kapasitas. Dalam operasi berskala besar, keamanan pangan bertumpu pada standardisasi, audit berkala, dan ketertelusuran bahan baku. Karena itu, sanksi suspend permanen perlu disertai perbaikan sistemik: sertifikasi dapur, pelatihan penjamah makanan, dan pengawasan berbasis data. Tanpa itu, evaluasi hanya menjadi respons sementara atas krisis.

Pemerintah pun harus transparan soal temuan audit. Publik berhak tahu dapur mana yang layak, mana yang diperbaiki, dan mana yang dihentikan. Akuntabilitas ini penting agar program yang menyasar perbaikan gizi dan human capital tidak kehilangan legitimasi di tengah tekanan anggaran.

FAQ Terkait Berita Ini

Pertanyaan: Mengapa BGN memeriksa 172 dapur SPPG di Pati?
Jawaban: Pemeriksaan dilakukan setelah insiden keracunan MBG untuk memastikan SOP, kelayakan fasilitas, dan kapasitas dapur sesuai standar.

Pertanyaan: Apa sanksi bagi SPPG yang tidak memenuhi standar?
Jawaban: BGN dapat men-suspend dapur, bahkan suspend permanen jika dinilai buruk dan tidak layak.

Pertanyaan: Siapa yang menanggung biaya perawatan korban?
Jawaban: Biaya perawatan ditanggung pemerintah daerah bersama BGN, dan hingga Kamis (10/9/2026) masih ada 59 orang dirawat dengan kondisi membaik.