Kapolri Minta Pengusaha Laporkan Premanisme dan Pungli demi Jaga Investasi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta pengusaha di kawasan industri segera melaporkan aksi premanisme, pungutan liar, dan kejahatan lain kepada kepolisian. Permintaan itu disampaikan dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026), agar aktivitas produksi dan iklim investasi tidak terganggu.

Ia juga memerintahkan seluruh jajaran Polri menindaklanjuti setiap laporan pungli, premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu perusahaan serta kepercayaan dunia usaha. Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di MM2100 dan sekitarnya.

Jaminan Keamanan dan Kepastian Investasi

Di hadapan perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, Kapolri menegaskan jaminan keamanan merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha. Penanganan pungli dan premanisme diperlukan agar perusahaan mendapat kepastian sekaligus pekerja terlindungi saat menjalankan aktivitas.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Hilirisasi dan Kebutuhan Investasi

Kondisi itu kian penting karena Indonesia tengah mendorong hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Program tersebut diharapkan menghasilkan nilai tambah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Masuknya investasi dibutuhkan untuk mendukung upaya itu. Namun, investasi akan tumbuh bila didukung kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan lingkungan usaha yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan. “Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.

Hak Pekerja dan Hubungan Industrial

Komitmen itu diwujudkan melalui kesiapan jajaran kepolisian menjaga kawasan industri dan melindungi seluruh aktivitas usaha yang dijalankan sesuai ketentuan. “Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Kapolri.

Kapolri juga mengingatkan perusahaan untuk menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja. Kepastian berusaha harus berjalan beriringan dengan terciptanya hubungan industrial yang adil. Dengan keamanan yang terpelihara dan hak pekerja yang terlindungi, kegiatan industri diharapkan terus berkembang serta memberi manfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, dan perekonomian nasional.