DPR Desak Pengungkapan Jaringan Penembakan KKB yang Tewaskan 3 ASN di Papua
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

DPR mengkritik keras penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu (9/9) di Jalan Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang menewaskan tiga pegawai ASN Dinas Pertanian. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap pelaku, perencana, pemasok senjata, dan pendukung aksi, serta menekankan perlunya langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.
Reaksi Anggota DPR
Sukamta menilai serangan masif terhadap masyarakat sipil sebagai indikasi KKB semakin mengandalkan teror untuk mempertahankan pengaruh. "Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil," ujarnya pada Jumat (11/9). Ia menuntut pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, dan perlindungan khusus bagi ASN yang bekerja di sektor publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi I DPR bidang pertahanan, Dave Laksono, menekankan pentingnya penangkapan cepat pelaku dan penegakan hukum yang tegas. "Koordinasi antara TNI dan Polri harus terus diperkuat agar setiap ancaman dapat direspons dengan cepat dan tepat," katanya.
Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan, Oleh Soleh, menambahkan bahwa penanganan KKB harus berupa strategi menyeluruh, bukan sekadar respons kasus per kasus. Ia mendesak pemerintah menyusun roadmap pemberantasan KKB di Papua.
Detail Penembakan
Menurut Satgas Operasi Damai Cartenz, penembakan terjadi sekitar pukul 15.53 WIT ketika rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam perjalanan dari Wamena ke Muliama. Tiga ASN yang tewas adalah WB (24), AR (49), Kepala Bidang Peternakan, dan AAM (35). Satgas telah mengidentifikasi ciri‑ciri pelaku dan melakukan pengejaran setelah memeriksa saksi selamat.
Langkah Pemerintah dan Aparat
Pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan seluruh warga Papua tanpa kecuali. TNI diminta mengerahkan kemampuan dan sumber daya sesuai tugasnya untuk mendukung operasi penegakan hukum.
Pertanyaan Terkait
Bagaimana DPR menanggapi penembakan KKB? DPR, melalui wakil ketua komisi I, menuntut penyelidikan lengkap, penangkapan pelaku, serta strategi pencegahan jangka panjang.
Apa langkah konkret yang diusulkan? Penguatan intelijen, perlindungan khusus bagi ASN, koordinasi TNI‑Polri, dan penyusunan roadmap pemberantasan KKB.


