Menteri PKP Ara Ungkap Progres BSPS 2026, Target Tambah Alokasi hingga 2 Juta Unit 2027

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan pada 11 September 2026 di kantor Kementerian PKP bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih berada di bawah target, namun pemerintah tengah mengupayakan penambahan alokasi hingga 2 juta unit pada 2027 untuk menanggulangi kebutuhan rumah rakyat dan menggerakkan perekonomian.

Progres Verifikasi dan Rekomendasi

Dari target awal 400 000 unit BSBS 2026, sebanyak 336 176 unit telah selesai diverifikasi faktual. Namun, hanya 188 356 unit (56 %) yang direkomendasikan untuk pendanaan, sementara 147 820 unit (44 %) belum lolos rekomendasi. Pada tahap fisik, 85 649 unit berada pada progres 0‑30 %, 33 310 unit berada pada 30‑<100 %, dan 23 741 unit telah selesai 100 %.

Tantangan di Daerah

Beberapa provinsi menunjukkan kinerja verifikasi yang rendah, terutama DKI Jakarta yang kini mencatat tingkat kelolosan sekitar 22 %, naik signifikan dari kurang dari 10 % sebelumnya. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah menempati urutan teratas dengan tingkat kelolosan verifikasi masing-masing 71,44 %, 67,68 % dan 66 %.

Langkah Percepatan Pemerintah

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Anggoro Putro, menjelaskan bahwa penyederhanaan persyaratan melalui Permen PKP No 6/2026 menjadi faktor utama peningkatan kelolosan verifikasi, termasuk pengurangan masa menempati rumah tidak layak huni dari tiga menjadi satu tahun, serta pemendekan batas waktu penerimaan bantuan dari 10 menjadi 5 tahun. Bukti kepemilikan tanah kini dapat dipenuhi dengan surat keterangan atau pernyataan menempati yang diketahui lurah atau kepala desa.

Secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal PKP, Didyk Choiroel, menegaskan bahwa BSPS menyerap 81 % dari total anggaran kementerian, dan upaya percepatan, kemudahan, serta relaksasi regulasi diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan 400 000 unit dalam tiga setengah bulan terakhir tahun 2026.

Dengan alokasi saat ini hanya sekitar 311 000 unit untuk tahun depan, kementerian tetap bertekad mengajukan tambahan hingga 2 juta unit, selaras dengan roadmap RPJMN 2025‑2029.