Sudah Punya Rekening? Airlangga Pastikan Tetap Dapat Rp50 Ribu, Tapi Ada Konsolidasi BRI-BSI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan masyarakat yang sudah memiliki rekening bank tetap menerima saldo awal Rp50 ribu dalam program rekening masyarakat otomatis yang disiapkan pemerintah. Kepastian itu disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9), menjawab wacana pembukaan rekening kolektif berbasis data kependudukan yang menyasar sekitar 200 juta penduduk.

Menurut Airlangga, rekening baru maupun rekening lama akan dikonsolidasikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Warga yang memiliki lebih dari satu rekening juga akan dipetakan. Pemerintah menegaskan program ini tidak hanya menjadi tempat menampung saldo awal, tetapi juga kanal penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai.

Konsolidasi BRI-BSI dan Target 200 Juta Penduduk

Dalam skema konsolidasi BRI BSI, pemerintah ingin memastikan setiap warga memiliki satu rekening utama yang terhubung dengan layanan perbankan. Airlangga menyebut kebutuhan anggaran untuk saldo awal Rp50 ribu bagi 200 juta penduduk mencapai sekitar Rp11 triliun atau setara 600 juta dolar AS. Namun, dana itu tidak akan dialokasikan sekaligus. Pelaksanaan dan penganggaran dilakukan bertahap agar tidak membebani APBN secara mendadak.

Saldo awal Rp50 ribu yang bersumber dari APBN itu dapat digunakan dan ditarik oleh pemilik rekening. Pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pelaku UMKM yang masuk dalam program. Rencana ini berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.

Mekanisme Berbasis NIK dan Tantangan Implementasi

Rekening direncanakan diperoleh secara otomatis dengan memanfaatkan data kependudukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meski begitu, teknis pembukaan dan aktivasi rekening belum diputuskan, termasuk apakah masyarakat perlu datang langsung ke bank atau tidak.

Airlangga mengatakan BRI dan BSI sudah memiliki program yang dapat mendukung mekanisme tersebut. Pemerintah juga akan membahas roll-out bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi akan disiapkan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian timeline pelaksanaan dibuat. Pemerintah menargetkan program ini dapat mulai dijalankan dalam waktu dekat.

Dari kacamata ekonomi makro, program ini bukan sekadar bagi-bagi saldo. Jika berhasil, ia bisa menjadi infrastruktur inklusi keuangan yang mempercepat penyaluran program pemerintah, memperluas basis pembayaran digital, dan mendorong formalisasi UMKM. Namun, risikonya juga nyata: duplikasi data, validasi NIK, kesiapan bank, literasi digital, perlindungan data pribadi, hingga disiplin fiskal. Tanpa tata kelola yang ketat, saldo awal Rp50 ribu bisa berubah menjadi beban administratif dan fiskal baru. Sebaliknya, dengan eksekusi yang rapi, kebijakan ini berpotensi menjadi fondasi arsitektur keuangan inklusif Indonesia.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah warga yang sudah punya rekening tetap dapat Rp50 ribu? Ya. Airlangga memastikan pemilik rekening lama tetap mendapat saldo awal Rp50 ribu, meski mekanismenya akan dikonsolidasikan.

Kapan program dimulai? Pemerintah menargetkan segera, tetapi menunggu pembahasan teknis dengan BI dan OJK serta regulasi di Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Apakah saldo Rp50 ribu bisa ditarik? Bisa. Airlangga menyatakan saldo tersebut tidak harus mengendap dan dapat digunakan pemilik rekening.