Rekening Otomatis Usia 17 Tahun dan Saldo Rp50 Ribu: Inklusi Sejati atau Poles Statistik?

Pemerintah menyiapkan terobosan kontroversial: setiap warga negara yang genap berusia 17 tahun akan otomatis mendapat rekening bank, lengkap dengan saldo awal Rp50 ribu. Kebijakan yang disebut sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9). BRI dan BSI ditunjuk sebagai pelaksana. “Begitu mereka usianya 17 tahun, langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” ujar Airlangga.

Di atas kertas, program rekening otomatis ini menjanjikan lompatan inklusi: bansos tunai lebih presisi, QRIS tanpa potongan bagi UMKM, dan pintu masuk riwayat transaksi bagi anak muda. Namun, ekonom justru melihat soal lain: Indonesia tidak sedang kekurangan akses rekening. Data nasional menunjukkan tingkat inklusi keuangan sudah 93,61 persen, tetapi literasi keuangan baru 69,57 persen. Artinya, persoalan utama bukan membuka rekening, melainkan memastikan rekening itu digunakan secara aman dan produktif.

Bukan Krisis Akses, tapi Krisis Literasi

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai urgensi kebijakan ini justru terletak pada jurang literasi. “Masalah utama bergeser dari akses menuju kemampuan menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/9). Rekening otomatis, kata dia, bisa menjadi pintu masuk untuk membangun riwayat transaksi, menerima bantuan, menabung, mengakses pembayaran digital, dan kelak memperoleh pembiayaan formal. Syaratnya: rekening aktif, murah, mudah dipakai, dan disertai edukasi.

Syafruddin memperingatkan jika pemerintah hanya mengejar jumlah rekening, hasilnya adalah angka inklusi tinggi tanpa perubahan kesejahteraan. Ia mendorong rekening punya fungsi nyata sejak awal: pembayaran pendidikan, transportasi, QRIS, tabungan mikro, bansos, atau insentif pemerintah. Bank juga perlu notifikasi berkala, autentikasi ulang, dan mekanisme pengaktifan kembali yang sederhana. Untuk bansos, rekening individual efektif memotong rantai distribusi dan mencegah pemotongan di tingkat perantara.

Risiko Dorman, Privasi, dan Sumber Dana Rp50 Ribu

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai program ini hanya memperbaiki saluran pembayaran, tidak otomatis memperbaiki ketepatan sasaran. “Jika data penerimanya keliru, bantuan akan tetap salah sasaran, tetapi lebih cepat,” ujar Josua. Ia menyoroti potensi membengkaknya rekening dormant jika pengejaran kuantitas pembukaan rekening menjadi target. Banyak akun bisa dibuka hanya untuk memenuhi target lalu ditinggalkan, menambah beban pengawasan bank.

Josua lebih menyarankan model rekening otomatis tersedia, tetapi pengaktifan transaksi dilakukan pemilik setelah verifikasi dan edukasi singkat. Ia juga mengingatkan risiko privasi dan keamanan karena pemerintah ingin menghubungkan data Dukcapil dengan sistem perbankan dan pembayaran. Desainnya harus membatasi data yang dipertukarkan, mencatat siapa mengakses data, memberi pemberitahuan saat ada perubahan penting, menyediakan pemblokiran cepat, dan menerapkan batas transaksi awal yang rendah. “Kemudahan membuka rekening tidak boleh berarti kemudahan membuka data keuangan warga,” tegasnya.

Josua mempertanyakan transparansi sumber dana saldo awal Rp50 ribu per rekening. Jika berasal dari APBN, itu belanja pemerintah dengan total Rp50 ribu dikali jumlah rekening baru. Jika bagian kebijakan sosial, sumbernya harus transparan dalam anggaran dan tidak dibebankan terselubung ke bank. Ia mendorong edukasi singkat sebelum fasilitas transfer penuh aktif: kerahasiaan kode akses, larangan meminjamkan rekening, penipuan hadiah, investasi palsu, pinjaman tidak berizin, dan judi daring. Bank juga harus memperkuat pemantauan transaksi mencurigakan, sementara OJK, BI, LPS, PPATK, dan penegak hukum punya jalur koordinasi cepat.

Insight Bisnis: Rekening sebagai Infrastruktur, Bukan Sekadar Angka

Dari kacamata ekonomi makro, kebijakan ini berpotensi menjadi infrastruktur pembayaran dan data yang murah jika dirancang disiplin. Namun, tanpa literasi, keamanan, dan transparansi fiskal, ia hanya akan menjadi poles statistik. Pemerintah dan bank sebaiknya mengukur keberhasilan bukan dari jumlah rekening yang dibuka, melainkan dari rekening aktif, transaksi produktif, penurunan salah sasaran bansos, dan perlindungan data warga. Jika tidak, Rp50 ribu per rekening hanya membeli angka, bukan kesejahteraan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu program rekening otomatis usia 17 tahun?
Program pemerintah yang membukakan rekening bank secara otomatis bagi warga yang genap berusia 17 tahun, dengan rencana saldo awal Rp50 ribu, dilaksanakan BRI dan BSI.

Mengapa ekonom menilai program ini belum cukup?
Karena inklusi keuangan sudah 93,61 persen, tetapi literasi keuangan baru 69,57 persen. Masalahnya bukan akses, melainkan penggunaan yang aman, produktif, dan tepat sasaran.

Apa risiko utama yang perlu diantisipasi?
Rekening dormant, kebocoran data pribadi, salah sasaran bansos, dan ketidakjelasan sumber dana saldo awal Rp50 ribu per rekening.