Punya Rekening Tetap Dapat BSI dan BRI, Pemerintah Kunci Data Dukcapil dan QRIS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program pembukaan rekening massal arahan Presiden Prabowo Subianto tetap menyasar warga yang sudah memiliki rekening bank. Kepastian itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), menjawab kabar bahwa pemilik rekening eksisting akan dikecualikan dari program rekening massal.
Menurut Airlangga, pemerintah masih mengonsolidasikan data rekening masyarakat. Kepemilikan rekening sebelumnya tidak otomatis menggugurkan seseorang dari program. Ia menyebut rekening tersebut akan dipadankan dengan berbagai program pemerintah, termasuk di BRI dan BSI.
Tetap dapat juga, ujar Airlangga saat dikonfirmasi apakah warga yang telah memiliki rekening bank tetap akan memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Konsolidasi Data, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Rekening
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Sebelumnya, Airlangga mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Permintaan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI), terutama sistem pembayaran dan gateway melalui QRIS.
Insight Bisnis: Efisiensi vs Risiko Rekening Ganda
Dari kacamata ekonomi makro, langkah ini masuk akal untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan layanan publik. Integrasi Dukcapil, BI, BRI, dan BSI berpotensi menekan kebocoran serta meningkatkan ketepatan sasaran. Namun, tantangan terbesarnya bukan membuka rekening, melainkan merawat data dan mencegah fragmentasi akun.
Jika warga yang sudah punya rekening tetap mendapat rekening baru, bank berpotensi menghadapi lonjakan biaya KYC, operasional, dan risiko rekening dormant. Pemerintah perlu memastikan konsolidasi multiple account berjalan rapi, bukan malah menciptakan tumpukan akun pasif yang membebani sistem perbankan.
Yang krusial, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kualitas eksekusi: data tunggal, interoperabilitas QRIS, dan tata kelola privasi. Tanpa itu, inklusi keuangan hanya akan menjadi angka di atas kertas, bukan daya beli yang riil di masyarakat.
FAQ Terkait Berita Ini
Apakah warga yang sudah punya rekening tetap mendapat rekening BRI atau BSI? Ya. Airlangga menyatakan pemilik rekening eksisting tetap dapat memperoleh rekening baru, meski data akan dikonsolidasikan lebih dulu.
Data apa yang dipakai pemerintah? Pemerintah memakai data Dukcapil yang dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia, termasuk QRIS.
Apa tujuan utama program ini? Memperluas inklusi keuangan dan menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta layanan publik secara lebih efisien dan tepat sasaran.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

BPS Catat Surplus Neraca Dagang RI September 2025 Tembus US$3,36 Miliar, Melebihi Ekspektasi Ekonom

PLN Tetapkan Tarif Listrik Non-Subsidi Q4 2026 Tetap, Berikut Daftar 13 Golongan

Doha Jadi Pusat Perundingan Kritis: Iran dan Qatar Dorong Akhir Konflik AS-Israel
