PLTN Pertama RI Beroperasi 2032, Bapeten Kunci Regulasi: 35 GW Menanti di 2060

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyiapkan regulasi dan pengawasan bertahap untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi komersial pada 2032. Target ini menjadi bagian dari strategi transisi energi menuju net zero emission 2060, dengan kapasitas PLTN yang diproyeksikan mencapai 35 GW.

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (10/9/2026). Ia menegaskan kesiapan pengawasan dan kapasitas regulasi harus dibangun sejak awal, paralel dengan tahapan program PLTN Indonesia. “PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi secara komersial tahun 2032. Kemudian kita kembangkan sampai tahun 2060 mencapai 35 GW,” kata Zainal.

Dalam perencanaan nasional, kontribusi listrik dari PLTN diproyeksikan 14,2% atau sekitar 276 TWh dari total produksi listrik nasional pada 2060. Angka itu, menurut Bapeten, menuntut kesiapan regulator tidak boleh menunggu pembangunan fisik dimulai.

Lima Pilar Pengawasan dan Pilihan Teknologi

Bapeten memperkuat lima pilar infrastruktur pengawasan: tata kelola pengawasan, analisis keselamatan, laboratorium radiasi, SDM pengawas, dan dukungan organisasi teknis. Evaluasi pengawasan disesuaikan dengan karakteristik teknologi reaktor, mulai dari reaktor darat skala besar, PLTN apung, hingga Small Modular Reactor (SMR).

Zainal menegaskan Bapeten tidak berada pada posisi mendorong atau menghambat pembangunan PLTN. “Bapeten berada pada posisi memastikan setiap pembangunan PLTN, apa pun teknologinya, hanya dapat beroperasi apabila persyaratan keselamatan dan keamanan terpenuhi,” tegasnya.

RUPTL 2025-2034 dan Sinyal Kebijakan

Pemerintah melalui RUPTL 2025-2034 menargetkan PLTN perdana beroperasi pada 2032-2034. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menyatakan setidaknya 500 MW PLTN ditargetkan beroperasi mulai 2032, dengan lokasi potensial di Sumatra atau Kalimantan.

Dadan menjelaskan kebijakan nuklir nasional telah bergeser: energi nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan penyeimbang bauran energi primer untuk mencapai emisi nol bersih. “Target RUPTL 2025-2034 adalah kapasitas awal 500 MW. Ini akan disebarkan secara strategis mulai 2032, apakah di sistem kelistrikan Sumatra atau Kalimantan,” ujarnya dalam Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

SMR dan Ambisi 44 GW

Teknologi yang akan didorong adalah SMR. Menurut Dadan, SMR cocok dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan karena fleksibel ditempatkan di daerah terpencil dan diintegrasikan ke jaringan listrik regional yang lebih kecil, seperti kawasan industri.

Dalam jangka panjang, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas energi nuklir hingga total 44 GW pada 2060. Sebanyak 35 GW dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 9 GW untuk mendukung produksi hidrogen nasional yang direncanakan mulai 2045. Dadan menyebut beberapa lokasi potensial telah diidentifikasi, dengan prinsip hanya melanjutkan lokasi yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan paling ketat.

Analisis: Antara Momentum dan Eksekusi

Dari kacamata ekonomi makro, target 2032 bukan sekadar jadwal teknik. Ini adalah sinyal fiskal dan investasi: proyek nuklir menuntut kepastian regulasi, pembiayaan jangka panjang, dan transfer teknologi. Bapeten berada di garis depan karena rezim keselamatan yang lemah akan menaikkan biaya risiko, menakuti investor, dan memperlambat energi nuklir masuk ke bauran nasional.

Namun, pemerintah perlu menjaga tiga hal. Pertama, konsistensi kebijakan agar target 500 MW pada 2032 tidak bergeser menjadi wacana politik. Kedua, kesiapan SDM dan rantai pasok lokal, karena PLTN bukan proyek turnkey yang selesai dalam satu siklus anggaran. Ketiga, komunikasi publik soal keselamatan dan pengelolaan limbah, agar penerimaan sosial tidak menjadi bottleneck.

Jika eksekusi berjalan, nuklir bisa menjadi penyeimbang intermitensi energi terbarukan dan tulang punggung industri hijau, termasuk hidrogen. Jika tidak, Indonesia berisiko menanggung biaya mahal tanpa kepastian pasokan. Inilah taruhan kebijakan energi yang perlu dibaca pelaku pasar sejak sekarang.

FAQ Terkait Berita Ini

Kapan PLTN pertama Indonesia ditargetkan beroperasi?
Bapeten menyebut operasi komersial PLTN pertama ditargetkan pada 2032, sejalan dengan RUPTL 2025-2034 yang mematok rentang 2032-2034.

Berapa kapasitas nuklir yang dibidik hingga 2060?
Total 44 GW pada 2060, terdiri dari 35 GW untuk pembangkit listrik dan 9 GW untuk produksi hidrogen yang direncanakan mulai 2045.

Teknologi apa yang diprioritaskan?
Small Modular Reactor (SMR) dinilai cocok untuk negara kepulauan, meski evaluasi juga mencakup reaktor darat skala besar dan PLTN apung.