PDIP Usul BNPB, BMKG, dan Badan Geologi Dilebur: Satu Payung, Satu Komando?

Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mengusulkan peleburan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi ke dalam satu lembaga. Usulan disampaikan dalam diskusi di kompleks parlemen, Kamis (10/9), menyusul permintaan Presiden Prabowo Subianto agar BMKG dan Badan Geologi digabung dalam rapat virtual terbatas, Senin (7/9).

Menurut Edi, penggabungan diperlukan untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana dan memperjelas koordinasi serta garis komando antarlembaga. Ia menilai ego sektoral antara BMKG, Basarnas, BNPB, BPBD, TNI, dan Polri harus dihilangkan agar respons bencana berjalan tepat dan selaras.

Satu Payung, Satu Komando

Edi menilai penyatuan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi dapat menempatkan koordinasi di bawah satu payung. Ia bahkan membuka opsi lembaga gabungan itu menjadi kementerian tersendiri. Usulan ini, katanya, sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo di bidang infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Namun, gagasan merger bukan tanpa risiko. Peleburan lembaga dengan kultur birokrasi, mandat ilmiah, dan fungsi operasi berbeda bisa memunculkan tarik-menarik kewenangan baru. BMKG dan Badan Geologi berbasis sains dan pemantauan, sedangkan BNPB lebih pada koordinasi, komando, dan respons darurat. Menyatukan ketiganya memerlukan desain kelembagaan yang jelas, bukan sekadar efisiensi simbolik.

Anggaran dan Relawan

Edi juga menyoroti keterbatasan anggaran BMKG dan Basarnas. Menurutnya, kesiapan anggaran serta pemetaan potensi dampak harus disiapkan sebelum bencana terjadi. Ia mencontohkan analisis jumlah keluarga yang kemungkinan terdampak sehingga pemerintah bisa menyiapkan langkah mitigasi sejak awal.

Selain itu, ia menekankan masyarakat jangan hanya dijadikan objek. Masyarakat, terutama anak muda, perlu didorong menjadi subjek dan relawan dalam penanganan bencana. Dengan begitu, bencana menjadi urusan bersama, bukan hanya beban pemerintah.

Konflik dan Bencana Terkini

Usulan ini muncul di tengah rentetan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Ada pula penanganan gempa besar di Nusa Tenggara Timur serta erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Prabowo dalam rapat virtual terbatas menyatakan Kepala Badan Geologi akan bekerja sama lebih erat dengan lembaga lain, dan opsi integrasi dengan BMKG masih akan dibahas.

Dari kacamata jurnalisme investigasi, usulan ini layak diuji bukan hanya dari niatnya, tetapi dari kesiapan regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Tanpa itu, peleburan hanya memindahkan ego sektoral ke meja baru. Yang paling penting, rakyat tidak boleh menjadi korban eksperimen kelembagaan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa usulan Edi Purwanto? Ia mengusulkan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi dilebur menjadi satu lembaga agar koordinasi penanggulangan bencana lebih jelas.

Mengapa usulan ini muncul? Karena Presiden Prabowo meminta penggabungan BMKG dan Badan Geologi, lalu Edi memperluas gagasan itu ke BNPB.

Apa tantangan utamanya? Perbedaan mandat, kultur birokrasi, anggaran, dan risiko ego sektoral baru jika tidak ada desain kelembagaan yang matang.