20 Kg Uranium Setara Bom Nuklir Masih Tersimpan di RI, Bapeten: Serah Terima Inuki ke BRIN Belum Rampung

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengungkap 20 kg stok uranium setara satu bom nuklir masih tersimpan di PT Industri Nuklir Indonesia (PT Inuki), meski operasional perusahaan telah berhenti. Persoalan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (10/9/2026), karena proses serah terima Inuki ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum rampung.

Pelaksana Tugas Kepala Bapeten Zainal Arifin menegaskan material itu memerlukan penanganan keselamatan dan pengamanan ketat. Menurut dia, keberadaan uranium tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja ketika perusahaan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

“Yang perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu bahwa di Inuki Mas masih tersedia uranium sekitar 20 Kg setara satu bom nuklir. Ini yang menjadi perhatian kita semua,” ujar Zainal dalam forum tersebut.

Dari Inuki ke BRIN: Urusan yang Tak Selesai

Bapeten mencatat bahan bakar reaktor nuklir di Serpong saat ini sudah habis dan tidak ada lagi produksi lokal. Pasokan untuk reaktor tersebut juga tidak dapat serta-merta dibeli dari negara lain karena sebelumnya diproduksi khusus oleh PT Inuki.

“Sampai saat ini kami sampaikan bahwa info yang saya terima bahan bakar reaktor nuklir sudah habis dan kita tidak memproduksi bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir untuk reaktor di Serpong itu tidak bisa serta-merta kita membeli dari negara lain karena itu hanya diproduksi oleh PT Inuki,” katanya.

Dalam kacamata ekonomi energi, ini bukan sekadar residu teknis. Berhentinya operasional Inuki meninggalkan celah rantai pasok nuklir domestik, sementara aset strategis seperti uranium tetap membutuhkan biaya pengawasan, dekontaminasi, dan pemenuhan standar internasional. Beban fiskal dan reputasi negara bisa membengkak jika transisi kelembagaan berlarut-larut.

Gedung 10 dan 60 Belum Dekontaminasi

Bapeten mengidentifikasi fasilitas Gedung 10 dan Gedung 60 milik PT Inuki masih memerlukan proses dekontaminasi. Penghentian kegiatan usaha tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar keselamatan, keamanan, serta safeguards secara nasional maupun internasional.

“Gedung 10 maupun gedung 60 masih memerlukan dekontaminasi. Meskipun kondisi usaha sudah tidak berjalan, kewajiban terhadap keselamatan keamanan dan safegard secara nasional maupun internasional masih harus dilakukan,” imbuhnya.

Bapeten juga mengantisipasi risiko dari pemegang izin fasilitas nuklir yang mengalami permasalahan usaha atau kepailitan. Pengawasan ketat tetap diberlakukan agar sumber radioaktif dan bahan nuklir tidak terabaikan.

“Permasalahan yang perlu kita antisipasi adalah ketika pemegang izin mengalami masalah usaha, berhenti beroperasi, bangkrut pailit. Nah, ini tidak menghilangkan kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan sumber radiasi,” tandasnya.

Bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan, sinyalnya jelas: tata kelola aset nuklir pasca-henti operasi harus dipandang sebagai bagian dari risiko strategis negara. Keterlambatan serah terima ke BRIN bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keamanan nasional, keberlanjutan riset, dan kepastian biaya jangka panjang.

FAQ Terkait Berita Ini

Q: Di mana 20 kg uranium itu tersimpan?
A: Di PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki), meski operasional perusahaan telah terhenti.

Q: Mengapa jumlah itu disebut setara satu bom nuklir?
A: Bapeten mencatat material bahan bakar nuklir tersebut setara dengan satu bom nuklir sehingga memerlukan pengamanan dan keselamatan ketat.

Q: Apa kendala utama saat ini?
A: Proses serah terima Inuki ke BRIN belum selesai, bahan bakar reaktor Serpong habis, dan Gedung 10 serta Gedung 60 masih perlu dekontaminasi.