Jangan Salah Kaprah! BPS Bantah Desil DTSEN Digunakan untuk Rekayasa Turunkan Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya angkat bicara terkait polemik pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ramai diperdebatkan masyarakat. BPS menegaskan bahwa sistem desil sama sekali bukanlah alat ukur kemiskinan, melainkan hanya pemeringkatan relatif kesejahteraan. Klarifikasi ini muncul setelah banyak warga mengeluhkan posisi desil mereka yang dianggap tidak sesuai dengan realitas ekonomi sehari-hari—sebagian merasa hidup serba kekurangan tetapi justru masuk desil tinggi, sementara sebagian lain melihat desilnya melonjak drastis tanpa perubahan berarti dalam kehidupan mereka.

Kepala BPS dalam pernyataan resmi yang dikutip Rabu (9/9/2026) menjelaskan, desil pada DTSEN dibuat dengan membagi seluruh keluarga di Indonesia ke dalam sepuluh kelompok berjumlah relatif sama berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling tidak sejahtera, sedangkan Desil 10 paling sejahtera. Namun, karena sifatnya relatif, di sebuah wilayah yang seluruh penduduknya sudah sangat makmur pun, tetap akan ada yang menempati desil 1 hingga 10. “Hal itu tidak berarti penduduk yang berada pada Desil 1 di wilayah tersebut adalah penduduk miskin,” tulis BPS.

Metodologi Proxy Means Test dan Kritik Publik

Penentuan desil sendiri dilakukan melalui pemodelan statistik Proxy Means Test (PMT) dengan mempertimbangkan berbagai variabel sosial-ekonomi—mulai dari kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan dan disabilitas. Pendekatan ini juga digunakan sejumlah negara berkembang dan direkomendasikan Bank Dunia karena Indonesia belum memiliki data pendapatan penduduk secara lengkap.

Publik menilai sistem ini rentan bias, terutama ketika ada keluarga yang mengalami penurunan ekonomi mendadak tetapi datanya belum diperbarui. BPS mengakui bahwa posisi desil dapat berubah sewaktu-waktu jika data keluarga diperbarui atau kondisi keluarga lain berubah. Namun yang menjadi perdebatan, banyak pihak menuding pemerintah sengaja menggunakan desil untuk menekan jumlah angka kemiskinan secara artifisial, karena masyarakat yang hidup pas-pasan tetapi tercatat di desil 4 atau 5 dianggap tidak miskin.

Angka Kemiskinan Berbasis Pengeluaran, Bukan Pemeringkatan

BPS dengan tegas membantah tudingan tersebut. Lembaga statistik itu menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan menggunakan metodologi Cost of Basic Needs (CBN) yang menghitung garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita untuk makanan dan non-makanan, dengan sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali setahun. Per Maret 2026, persentase penduduk miskin nasional tercatat 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa, dengan garis kemiskinan rumah tangga rata-rata Rp3.091.866 per bulan.

“Perubahan desil tidak sama dengan perubahan angka kemiskinan. Keduanya sering disamakan, padahal desil bersifat mikro untuk pemeringkatan individu dalam DTSEN, sedangkan angka kemiskinan BPS adalah indikator makro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,” tegas BPS. Dengan kata lain, jika seseorang naik dari desil 1 ke desil 6, itu tidak mengurangi jumlah penduduk miskin secara otomatis karena ada juga yang turun desil—setiap desil selalu berisi 10% populasi.

Implikasi Kebijakan dan Pentingnya Pemutakhiran Mandiri

Desil DTSEN selama ini digunakan sebagai salah satu indikator penyaluran program pemerintah—mulai dari subsidi energi, bantuan sosial, hingga kartu sembako—agar lebih tepat sasaran. Namun, kritik terus berdatangan dari pakar ekonomi yang menilai basis data yang statis dapat menyebabkan mis-targeting, terutama di tengah gejolak harga pangan dan inflasi yang dinamis.

Sebagai ekonom makro, saya berpendapat bahwa sistem PMT memang solusi sementara yang cukup praktis di negara dengan keterbatasan data pendapatan, tetapi pemerintah harus bergerak lebih agresif dalam membangun sistem registrasi sosial berbasis NIK yang terintegrasi dengan data perbankan dan pajak. Tanpa itu, data kemiskinan dan desil akan terus menjadi dua dunia yang berbeda, memicu ketidakpercayaan publik. BPS sendiri mengimbau masyarakat untuk melakukan pemutakhiran mandiri melalui kanal-kanal resmi jika merasa datanya tidak sesuai. “Kondisi sosial ekonomi dapat berubah cepat, dan data harus mengikuti,” tutup BPS.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah desil DTSEN bisa dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang miskin?
Tidak. Desil hanya pemeringkatan relatif kesejahteraan dalam kelompok 10% populasi, bukan ukuran kemiskinan absolut. Ukuran kemiskinan resmi menggunakan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita dari Susenas.

Mengapa posisi desil saya berubah padahal kondisi ekonomi saya tetap?
Karena desil bersifat relatif, perubahan bisa terjadi jika data Anda diperbarui atau jika kondisi keluarga lain di wilayah Anda berubah—misalnya banyak warga yang naik kesejahteraan, maka Anda bisa turun desil meski penghasilan tetap.

Bagaimana cara memperbarui data DTSEN jika saya merasa tidak sesuai?
Masyarakat dapat melakukan pemutakhiran mandiri melalui aplikasi atau kanal yang disediakan pemerintah setempat, seperti Dinas Sosial atau kelurahan, serta melalui situs resmi DTSEN. Pastikan data NIK, komposisi keluarga, pekerjaan, dan aset terisi dengan benar.