Gawat! Kabut Asap Pekat Selimuti Sumatra, Sekolah di 3 Kota Terpaksa Tutup, PJJ Diberlakukan

Keputusan darurat diambil oleh Pemerintah Kota Padang, Pekanbaru, dan Palembang pada Rabu (9/9/2026) menyusul memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatra. Ketiga daerah tersebut resmi memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, sebagai respons atas indeks polusi udara yang masuk kategori berbahaya.

Kepala Dinas Pendidikan Padang, Ahmad Fauzi, mengonfirmasi bahwa surat edaran telah dikeluarkan sejak pagi hari. "Kami memprioritaskan keselamatan siswa. Kadar PM2,5 di atas 200 mikrogram per meter kubik, sehingga aktivitas di ruang terbuka sangat tidak disarankan," ujarnya kepada wartawan. Hal serupa disampaikan oleh pejabat di Pekanbaru dan Palembang, yang bahkan mencatat jarak pandang turun drastis hingga kurang dari 500 meter di beberapa titik.

Kondisi Udara Memburuk, Aktivitas Terganggu

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa titik panas (kebakaran hutan) di provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan meningkat tajam dalam dua pekan terakhir, diperparah oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Angin yang bertiup dari tenggara membawa asap pekat ke kawasan perkotaan, menjadikan kabut asap sebagai momok tahunan yang kembali berulang tanpa solusi tuntas.

Di Palembang, sejumlah warga mengeluhkan sesak napas dan iritasi mata. Rumah sakit setempat mencatat lonjakan pasien ISPA hingga 30% dalam tiga hari terakhir. Sementara itu, di Padang, aktivitas pasar dan pelabuhan ikut terdampak, dengan beberapa kapal nelayan memilih tidak melaut karena visibilitas terbatas.

Kritik: Kebijakan Reaktif atau Kurang Persiapan?

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput bencana asap lintas tahun, saya melihat kebijakan PJJ ini merupakan langkah taktis namun menyiratkan kegagalan sistemik dalam pencegahan karhutla. Pemerintah pusat dan daerah masih terjebak dalam siklus respons darurat, bukan antisipasi. Anggaran penanganan karhutla yang mengalir deras setiap tahun seharusnya mampu mendorong perbaikan tata kelola lahan berbasis masyarakat, namun realitanya, titik api tetap bermunculan, diduga kuat akibat praktik pembakaran lahan oleh oknum korporasi maupun perorangan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Andalas, Prof. Dewi Sartika, menilai bahwa peralihan mendadak ke PJJ darurat akan menimbulkan kesenjangan akses. "Tidak semua siswa memiliki gawai atau kuota internet memadai. Ini akan memperlebar jurang pendidikan antara siswa mampu dan tidak mampu," tegasnya. Pemerintah daerah klaim telah menyediakan bantuan kuota, namun pengawasan di lapangan masih lemah.

Dampak Jangka Panjang dan Harapan Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua siswa, mendesak agar pemerintah tidak hanya sekadar menutup sekolah, tetapi juga mengatasi akar masalah. "Kami lelah dengan PJJ dadakan setiap tahun. Anak-anak kehilangan waktu belajar tatap muka yang berkualitas," ungkap Rina, warga Pekanbaru yang memiliki dua anak SMP. Ia berharap ada sanksi tegas bagi pembakar lahan dan komitmen nyata dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah gambut.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup setempat mengintensifkan patroli udara dan pengeboman air (water bombing) di titik-titik api. Namun, upaya ini dinilai masih setengah hati mengingat luasnya lahan terbakar yang mencapai puluhan ribu hektare. Hujan buatan pun telah dilakukan, namun efektivitasnya terbatas karena kondisi awan yang tidak mendukung.

PJJ di tiga kota ini akan berlangsung hingga status darurat asap dicabut, yang diperkirakan minimal satu pekan ke depan, tergantung pada perubahan cuaca dan keberhasilan pemadaman. Orang tua diimbau untuk memantau kesehatan anak dan melaporkan segera jika muncul gejala gangguan pernapasan.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apakah PJJ berlaku untuk semua jenjang pendidikan di Padang, Pekanbaru, dan Palembang?
Ya, kebijakan ini mencakup seluruh jenjang, dari TK/PAUD hingga SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta, sesuai surat edaran masing-masing dinas pendidikan.

2. Berapa lama PJJ darurat akan berlangsung?
Durasi ditentukan berdasarkan pemantauan kualitas udara harian. Jika indeks polusi turun ke level sedang (< 100), kegiatan tatap muka dapat kembali dibuka. Saat ini diperkirakan minimal satu minggu.

3. Apakah ada bantuan untuk siswa yang kesulitan akses internet?
Pemerintah kota telah menyediakan paket kuota data gratis melalui sekolah masing-masing, namun distribusi masih dalam proses. Orang tua dapat menghubungi guru kelas untuk informasi lebih lanjut.