Dwikorita Tolak Penggabungan BMKG dengan Badan Geologi: "Gabung PVMBG, Bukan Semua Fungsi"

YOGYAKARTA – Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Justru, ia mendorong integrasi BMKG dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebuah usulan yang sudah ia sampaikan sejak 2019 dan kembali diulang pada 2023. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada, Rabu (9/9), merespons arahan presiden dalam rapat virtual terbatas Senin (7/9) terkait penanggulangan bencana beruntun di tanah air.

Menurut Dwikorita, pengalaman BMKG dalam menjalankan fungsi peringatan dini menunjukkan bahwa pemisahan fasilitas pemantauan dari lembaga yang mengeluarkan peringatan menyebabkan analisis tidak optimal. "Kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring ada di Pusat Vulkanologi, tapi peringatan dininya di kami. Lantas kami tidak bisa melakukan analisis, tidak bisa menghitung," ujarnya. Ia mencontohkan model Japan Meteorological Agency (JMA) yang mengintegrasikan penanganan berbagai bencana dalam satu lembaga, sehingga respons tsunami dan erupsi gunung api lebih cepat karena seluruh fasilitas pemantauan berada di satu atap.

Alasan Menolak Badan Geologi Secara Utuh

Dwikorita menegaskan bahwa usulannya bukanlah memasukkan seluruh Badan Geologi ke dalam BMKG, karena lembaga itu memiliki cakupan tugas yang jauh lebih luas—mencakup air tanah, kelautan, mineralogi, dan sumber daya energi—yang tidak semuanya berkaitan dengan kebencanaan. "Kalau itu semua satu badan dimasukkan BMKG, malah BMKG lupa tugas utamanya. Nanti jadi ngurus yang lain-lain. Ambil saja yang tentang bencana, tentang mitigasi bencana," paparnya. Ia juga menyoroti adanya duplikasi fungsi antara PVMBG dan BMKG dalam pemantauan dan analisis kebencanaan, yang menurutnya sia-sia jika tetap berada di lembaga berbeda.

Anggaran dan Status Kelembagaan Jadi Kendala

Guru Besar Geologi Lingkungan UGM itu menyoroti posisi PVMBG yang hanya unit eselon II di bawah Kementerian ESDM. Menurutnya, struktur tersebut membuat prioritas kebencanaan menjadi nomor sekian, sehingga anggaran pemantauan gunung api sangat terbatas. "Gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak, itu butuh teknologi sepadan. Anggarannya kurang, padahal fasilitas paling lengkap cuma Gunung Merapi," keluhnya. Ia mengingatkan keputusan Presiden Megawati yang menaikkan status BMKG menjadi badan pada eranya, yang berdampak pada lompatan wewenang dan fasilitas. Karena itu, ia berharap PVMBG tidak sekadar unit biasa, melainkan menjadi kedeputian setingkat eselon I jika bergabung dengan BMKG.

Integrasi Data Masih Menyisakan PR

Selain persoalan kelembagaan, Dwikorita menyoroti hambatan pertukaran data antarinstitusi. Meski ada konsep interoperabilitas dan nota kesepahaman, ia mengaku saat menjabat Kepala BMKG sering mendapati data yang diterima tidak bisa langsung dianalisis karena metadata—seperti lokasi dan koordinat pengukuran—tidak tersedia. "Data tanpa informasi pendukung itu sulit digunakan," tegasnya. Karena itu, ia menilai gagasan integrasi PVMBG ke BMKG perlu dikaji ulang secara akademik agar tidak menimbulkan masalah baru.

Analisis Redaksi: Wacana yang Perlu Keberanian Politik

Pernyataan Dwikorita mengingatkan kita pada persoalan klasik birokrasi Indonesia: tumpang tindih fungsi dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Arahan Presiden Prabowo untuk menggabungkan BMKG dan Badan Geologi memang terkesan solutif, namun tanpa kajian mendalam, integrasi justru bisa memunculkan disfungsi baru. Usulan Dwikorita untuk menarik PVMBG—yang secara teknis lebih dekat dengan tugas peringatan dini—ke dalam BMKG terbilang rasional, mengingat kesamaan fungsi dan kebutuhan percepatan respons bencana. Namun, langkah ini membutuhkan keberanian politik untuk merombak struktur eselon dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Pemerintah harus berani memilih opsi yang paling efektif, bukan sekadar menggabungkan untuk kepentingan administrasi. Jika tidak, bencana tetap akan menjadi momok yang tidak pernah terkelola dengan baik.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa perbedaan PVMBG dan Badan Geologi?
PVMBG adalah pusat yang fokus pada vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, sedangkan Badan Geologi memiliki cakupan lebih luas termasuk sumber daya air, mineral, dan energi.

Mengapa Dwikorita menolak penggabungan dengan Badan Geologi?
Karena tugas Badan Geologi tidak semuanya terkait kebencanaan, sehingga jika digabung utuh akan mengalihkan fokus BMKG dari fungsi utamanya sebagai penyedia peringatan dini.

Apakah integrasi BMKG-PVMBG sudah pernah diusulkan sebelumnya?
Ya, usulan tersebut sudah diajukan oleh Dwikorita sejak 2019 dan diulang pada 2023, berdasarkan pengalaman hambatan koordinasi dan duplikasi tugas.