Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Disparitas Harga BBM Picu Lonjakan Permintaan Biosolar Subsidi, Pertamina Patra Niaga Kewalahan?

Ekonomi & PasarHendra GunawanHendra GunawanSumber: CNN Ekonomi
Hendra Gunawan
Hendra Gunawan
Pengamat Bisnis

Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Disparitas Harga BBM Picu Lonjakan Permintaan Biosolar Subsidi, Pertamina Patra Niaga Kewalahan?
BAGIKAN:

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengungkapkan bahwa permintaan terhadap Biosolar subsidi melonjak drastis akibat celah harga yang semakin lebar dengan BBM nonsubsidi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (8/9), sekaligus menjadi alarm awal bagi implementasi program biodiesel B50 yang baru saja digulirkan secara masif.

Menurut Mars Ega, disparitas yang mencapai puluhan persen antara harga Biosolar B50 (subsidi) dan produk nonsubsidi seperti Pertamax atau Dexlite telah mengubah perilaku konsumsi. "Namun memang saat ini dengan adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara Biosolar B50 subsidi dengan produk-produk nonsubsidi tentu saat ini ada peningkatan demand dari sektor Biosolar subsidi," ujarnya. Lonjakan ini, jika tidak diantisipasi, berpotensi mengganggu rantai pasok dan menambah beban fiskal negara melalui subsidi BBM yang sudah membengkak.

Jangkauan B50 Hampir Merata, Namun Tantangan Distribusi Mengintai

Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa per Sabtu (5/9), sebanyak 6.050 dari total 6.412 SPBU yang menyalurkan Biosolar telah beralih ke B50—atau sekitar 94 persen. Sementara 362 SPBU sisanya masih memakai B40, sebagian besar berlokasi di daerah terpencil (remote area) yang memiliki kendala logistik. Secara regional, capaian B50 cukup impresif: Sumatera Utara 96%, Sumatera Selatan 93%, Jawa Barat 99%, Jawa Tengah 98%, Kalimantan 95%, Sulawesi 96%, serta Jawa Timur-Bali-Nusa Tenggara 96%.

Namun, di balik angka tersebut, Direktur Utama menyoroti risiko pasokan jika permintaan subsidi terus melonjak. Dalam analisis saya sebagai pengamat ekonomi makro, fenomena ini adalah cerminan klasik dari distorsi harga yang justru menggagalkan tujuan subsidi tepat sasaran. Ketika harga subsidi terlalu murah dibandingkan pasar, maka insentif untuk menggunakan produk nonsubsidi hilang, dan konsumen—termasuk pelaku industri—akan berbondong-bondong ke produk yang lebih murah, tanpa memperhatikan kuota yang telah ditetapkan.

Solusi: Fleksibilitas Pengelolaan FAME, Bukan Sekadar Pembatasan Kuota

Untuk menjaga stabilitas, Pertamina mengusulkan perubahan fundamental dalam pengelolaan bahan baku biodiesel, yakni fatty acid methyl ester (FAME). Saat ini, FAME yang masuk ke terminal Pertamina sudah dipisahkan antara subsidi dan nonsubsidi, sehingga menyulitkan penyesuaian dinamis terhadap perubahan permintaan. Mars Ega menegaskan, "Kami berharap FAME yang masuk ke terminal kami itu belum dibedakan mana FAME subsidi dan FAME nonsubsidi. Jadi perhitungan mana FAME subsidi maupun nonsubsidi dilakukan penyaluran kepada konsumen."

Usulan ini masuk akal secara logistik, namun perlu diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tanpa data real-time dan audit yang transparan, justru berpotensi menimbulkan kebocoran subsidi baru. Sebagai jurnalis finansial, saya menilai langkah ini harus dibarengi dengan reformasi data konsumsi dan pemanfaatan teknologi digital untuk melacak aliran BBM hingga ke tingkat konsumen akhir.

Analisis: Subsidi BBM di Persimpangan Jalan

Kenaikan permintaan Biosolar subsidi bukanlah kejutan. Dengan harga minyak dunia yang masih fluktuatif dan nilai tukar rupiah yang tertekan, selisih harga antara produk subsidi dan nonsubsidi semakin menggiurkan. Pemerintah dan Pertamina harus segera mengambil keputusan strategis: apakah akan menaikkan harga Biosolar subsidi secara bertahap, atau memperluas program konversi ke kendaraan listrik dan energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

Yang jelas, lonjakan permintaan ini menjadi ujian bagi ketahanan energi nasional. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya defisit subsidi yang membesar, tetapi juga potensi kelangkaan di SPBU yang akan mengganggu mobilitas masyarakat dan roda ekonomi. Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha dengan jaringan distribusi terluas harus sigap mengantisipasi skenario terburuk, sembari mendorong transparansi data dan koordinasi dengan regulator.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa penyebab utama permintaan Biosolar subsidi meningkat?
Penyebab utamanya adalah disparitas harga yang sangat tinggi antara Biosolar subsidi (B50) dan BBM nonsubsidi, mendorong konsumen beralih ke produk yang lebih murah meskipun diperuntukkan bagi sektor tertentu.

2. Bagaimana dampak lonjakan permintaan terhadap pasokan B50?
Jika permintaan terus meningkat tanpa adanya penyesuaian kuota, pasokan B50 berisiko terganggu, terutama di daerah yang masih menggunakan B40. Hal ini juga dapat membebani anggaran subsidi negara.

3. Apa solusi yang diusulkan Pertamina untuk mengatasi masalah ini?
Pertamina mengusulkan agar FAME sebagai bahan baku biodiesel tidak dibedakan antara subsidi dan nonsubsidi di terminal, sehingga alokasi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan permintaan aktual di lapangan.

BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Meow! Tanya Nesi!
😸