Dana Otsus Papua Terancam Tersendat, 26 Pemda Belum Lengkapi Berkas Tahap II

Ancaman penundaan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026 mengemuka setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memperingatkan 26 pemerintah daerah di enam provinsi Tanah Papua untuk segera melengkapi berkas administrasi. Peringatan ini disampaikan pada awal September 2026, menyusul temuan bahwa hingga saat itu, puluhan kabupaten/kota dan provinsi belum memenuhi syarat minimal realisasi anggaran Tahap I sebesar 50 persen. Kelambanan ini berpotensi menghambat aliran dana pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, padahal pemerintah pusat telah mempermudah aturan pertanggungjawaban demi mempercepat dampak Otsus di tengah upaya pembenahan tata kelola yang menjadi tonggak sejak 2025.

"Pemerintah pusat sudah siap untuk melayani, tinggal sekarang tergantung kepada pemerintah daerah. Cepat dan lambatnya penyaluran atau realisasi Dana Otsus, semua kembali kepada pemerintah daerah," tegas Ribka dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026). Ia mengungkapkan bahwa syarat pencairan Tahap II justru dilonggarkan: pemda tidak perlu mempertanggungjawabkan 100 persen penggunaan Tahap I, cukup 50 persen realisasi disertai laporan kinerja, capaian keluaran, serta laporan penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun sebelumnya. "Tidak diminta 100 persen, 50 persen saja pertanggungjawaban atau SPJ, itu syarat agar tahap dua segera disalurkan," ujarnya.

26 Daerah Terhambat, Tersebar di Enam Provinsi

Daerah yang belum memenuhi syarat tersebut meliputi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka mendesak para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bergerak cepat—memerintahkan staf teknis segera mengajukan permintaan pencairan. Ia menegaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak rumit jika program kegiatan benar-benar berjalan sesuai perencanaan. "Kalau kegiatan itu benar-benar dilaksanakan di daerah sesuai dengan perencanaan, sebenarnya tidak terlalu susah. Apa yang sudah dikerjakan, tinggal dipertanggungjawabkan," katanya.

Analisis: Risiko Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Dari sudut pandang ekonomi makro, penundaan penyaluran dana Otsus tidak sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal. Papua dan provinsi sekitarnya sangat bergantung pada belanja pemerintah sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Ketika aliran dana tersendat, proyek infrastruktur terhambat, lapangan kerja menciut, dan perputaran uang di masyarakat melambat. Dalam jangka pendek, ini bisa memicu kenaikan harga bahan pokok karena distribusi logistik terganggu, serta menekan daya beli masyarakat adat yang menjadi sasaran utama Otsus. Apalagi, dengan target pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, efisiensi belanja publik justru menjadi kunci, bukan kemacetan birokrasi.

Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan ini muncul di tengah komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Otsus. Ribka menyebut tahun 2025 sebagai tonggak kebersamaan untuk pembenahan, dengan prinsip 5T: tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil. Namun, faktanya, 26 pemda belum mencapai standar minimal 50 persen—sebuah sinyal bahwa perencanaan dan eksekusi program di tingkat tapak masih lemah. Padahal, prinsip transparansi dan penggunaan data Orang Asli Papua (OAP) berbasis by name by address sudah ditekankan, agar dana benar-benar menyentuh penerima manfaat. Jika keterlambatan berulang, bukan hanya dampak ekonomi yang terhambat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap efektivitas Otsus sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan Papua bisa tergerus.

Pendampingan dan Jalan Keluar

Ribka memastikan pemerintah pusat terbuka memberi pendampingan teknis bagi pemda yang kesulitan. "Kalau teman-teman di daerah merasa ada kesulitan, silakan berkoordinasi. Kami selalu siap untuk membantu teman-teman daerah," tandasnya. Ia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas publik menjadi bagian tak terpisahkan—pemda wajib menyampaikan realisasi dan penggunaan dana kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab bersama tanpa saling menyalahkan. Dengan kerangka ini, harapan agar Otsus memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat Papua masih terbuka, asalkan kepala daerah segera merespons peringatan ini dan menuntaskan berkas administrasi sebelum jatuh tempo.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa penyebab utama penundaan pencairan Dana Otsus Tahap II?
Penyebabnya adalah 26 pemerintah daerah di Papua dan provinsi sekitarnya belum melengkapi berkas administrasi, khususnya laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Tahap I yang minimal 50 persen, serta laporan kinerja dan penggunaan dana tambahan.

2. Bagaimana dampak penundaan ini terhadap ekonomi masyarakat Papua?
Penundaan berpotensi menghambat proyek infrastruktur, mengurangi lapangan kerja, memperlambat perputaran uang, dan menekan daya beli, terutama bagi masyarakat adat yang menjadi sasaran Otsus, serta dapat memicu inflasi lokal.

3. Apa yang harus dilakukan kepala daerah agar dana segera cair?
Kepala daerah harus segera memerintahkan staf teknis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban minimal 50 persen, laporan kinerja, capaian keluaran, serta laporan SiLPA dan DTI, lalu mengajukan permintaan pencairan ke pemerintah pusat, dengan koordinasi jika menemui kendala teknis.