Aset Keuangan Syariah RI Tembus Rp3.131 Triliun, Posisi ke-4 Sejajar Malaysia dan Negara Teluk

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 3.131 triliun, menempatkan Tanah Air di jajaran empat besar dunia bersama Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Bahrain. Capaian ini disampaikan dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (8/9), sebagai bukti percepatan ekosistem keuangan berbasis prinsip syariah yang kian kompetitif di tingkat global.

Meski angka tersebut impresif, Airlangga mengingatkan bahwa potensi masih jauh lebih besar. Sertifikasi halal telah mencakup 4,4 juta sertifikat bagi 3,47 juta pelaku usaha dan 14,68 juta produk, serta 39 negara telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Indonesia. Namun, ia menyoroti kendala klasik: kemampuan UMKM dalam melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) masih rendah, meskipun sertifikasi halal diberikan gratis oleh pemerintah.

Perbankan Syariah Tumbuh 9,92%, KUR Syariah Gaet 1,6 Juta Debitur

Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah mencatat penyaluran Rp 643,5 triliun dengan pertumbuhan 9,92% year-on-year. Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah sendiri telah disalurkan kepada 88.613 debitur baru, dengan akumulasi total 1,61 juta debitur. Airlangga menegaskan bahwa penguatan infrastruktur, SDM, dan tata kelola menjadi kunci untuk menyinergikan UMKM dan industri keuangan syariah.

Posisi Juara di Modest Fashion, Namun Tantangan Regulasi Masih Menganga

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia untuk sektor modest fashion. Belanja konsumen muslim global diperkirakan mencapai Rp 2,6 kuadriliun pada 2024 dan diproyeksi naik ke Rp 3,56 kuadriliun pada 2029. Peluang ini sangat besar, tetapi menurut hemat saya, pertumbuhan aset syariah tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi ritel. Indonesia perlu terobosan dalam instrumen investasi berbasis sukuk korporasi dan reksa dana syariah yang masih tertinggal dibanding Malaysia. Tanpa inovasi produk dan literasi keuangan yang merata, posisi empat besar bisa tergerus oleh pesaing seperti Bahrain dan UEA yang lebih agresif dalam regulasi.

Hal lain yang perlu dicermati adalah kendala UMKM dalam self-reporting. Pemerintah sudah memberi gratis sertifikasi, namun proses birokrasi dan pemahaman digital masih menjadi penghambat. Jika tidak segera dibenahi, target ekspor produk halal ke negara-negara MRA akan sulit tercapai. Sinergi antara kementerian, OJK, dan pelaku industri mutlak diperlukan agar ekosistem syariah tidak hanya besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa yang dimaksud dengan aset keuangan syariah dan mengapa angkanya penting?
Aset keuangan syariah mencakup seluruh instrumen keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam, seperti perbankan, sukuk, reksa dana, dan asuransi syariah. Angka Rp3.131 triliun menunjukkan kepercayaan publik dan kapasitas ekonomi syariah Indonesia, sekaligus menjadi indikator daya saing di tengah pesaing global.

2. Mengapa UMKM masih kesulitan dalam sertifikasi halal meski gratis?
Kendala utama adalah kurangnya literasi dan infrastruktur digital untuk self-reporting. Banyak pelaku usaha mikro belum terbiasa dengan sistem pelaporan online, sehingga proses sertifikasi terhambat meski biaya ditanggung negara. Pemerintah tengah mendorong pendampingan dan pelatihan, namun masih butuh waktu.

3. Apa implikasi posisi nomor satu modest fashion bagi ekonomi Indonesia?
Posisi ini membuka peluang ekspor besar, terutama ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Namun, Indonesia harus meningkatkan standar kualitas dan desain agar tidak hanya mengandalkan volume. Sektor ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi kreatif syariah, asalkan didukung kebijakan yang konsisten dan promosi internasional.