Puan Minta Pengkajian Matang atas Rencana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG: Efektivitas Masih Diragukan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengkajian mendalam atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang hendak menggabungkan Badan Geologi dengan BMKG. Pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/9), menyusul serangkaian bencana alam yang melanda Indonesia. Puan menegaskan, tugas kedua lembaga tersebut berbeda secara fundamental, sehingga penggabungan tak bisa dilakukan tanpa kajian komprehensif.

"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," ujar Puan di hadapan awak media. Ia menambahkan, jika integrasi dinilai efektif dan mampu meningkatkan kinerja, maka DPR akan memberikan dukungan penuh. "Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat," tegasnya.

Analisis: Perlukah Penggabungan?

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mencermati birokrasi dan kebijakan publik, saya menilai wacana ini lahir dari semangat efisiensi pasca-bencana. Namun, menggabungkan dua badan dengan core business yang berbeda—kebumian dan sumber daya mineral di satu sisi, serta meteorologi dan geofisika di sisi lain—berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan. Bukankah lebih baik memperkuat koordinasi antarkeduanya tanpa harus meleburkan struktur? Integrasi yang tergesa-gesa justru bisa mengganggu fokus teknis masing-masing, apalagi jika tidak didukung peta jalan yang jelas.

Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan rencana ini dalam rapat virtual terbatas, Senin (7/9), dengan alasan rentetan bencana memerlukan respons terpadu. "Kepala badan geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG," ujarnya. Namun, pernyataan itu masih bersifat tentatif, dan hingga kini belum ada draf regulasi atau studi kelayakan yang dipublikasikan.

Di sisi lain, Puan juga membuka peluang penambahan anggaran untuk mitigasi bencana asalkan benar-benar bermanfaat. "Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa. Namun, manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya," katanya. Sikap ini menunjukkan DPR tidak alergi terhadap pengucuran dana, tetapi menuntut akuntabilitas dan hasil terukur.

Yang patut dicermati, apakah penggabungan ini akan menghemat biaya operasional atau justru menambah lapisan birokrasi? Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, integrasi lembaga sering kali gagal karena perbedaan budaya kerja, sistem data, dan regulasi. Tanpa kajian mendalam yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, kebijakan ini berpotensi menjadi proyek ambisius tanpa fondasi kuat.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa alasan utama Presiden Prabowo mengusulkan penggabungan Badan Geologi dan BMKG?
Usulan tersebut muncul akibat rentetan bencana alam yang melanda Indonesia, dengan harapan integrasi dapat mempercepat respons dan sinergi data kebencanaan.

Apakah DPR otomatis menyetujui penggabungan tersebut?
Tidak. DPR melalui Ketua Puan Maharani meminta kajian mendalam terlebih dahulu. Dukungan baru akan diberikan jika integrasi terbukti efektif dan bermanfaat.

Bagaimana dampak jika penggabungan terjadi terhadap anggaran negara?
DPR siap menambah anggaran mitigasi bencana, tetapi dengan syarat manfaatnya lebih besar dari sebelumnya. Penggabungan juga harus menunjukkan efisiensi anggaran secara nyata.