Peringatan UEA yang Diabaikan: Kritik Menggugat Kepemimpinan Netanyahu di Tengah Tekanan Pemilu Israel

Kurang dari tiga pekan menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi gelombang kritik tajam dari mantan pemimpin dan oposisi setelah laporan media mengungkap bahwa Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, diduga telah memperingatkannya tentang rencana serangan besar Hamas pada 7 Oktober 2023. Tuduhan bahwa peringatan itu diabaikan memicu pertanyaan baru tentang akuntabilitas keamanan dan memperuncing perdebatan politik internal di tengah konflik yang masih berkecamuk di Gaza.

Surat kabar Haaretz, mengutip buku yang akan segera terbit dari para reportenya, melaporkan bahwa Al Nahyan menghubungi Netanyahu sekitar sepuluh hari sebelum serangan lintas batas yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel. Menurut laporan itu, pemimpin UEA menyampaikan informasi intelijen bahwa Hamas tengah mempersiapkan operasi besar, dan pesan tersebut berawal dari peringatan yang disampaikan pemimpin Hamas Yahya Sinwar—yang kemudian tewas dalam serangan balasan Israel—kepada seorang mantan pejabat Palestina, lalu diteruskan ke penasihat Emirat dan akhirnya ke Presiden UEA.

Kantor Netanyahu membantah keras laporan tersebut, menyebutnya sebagai "kebohongan mutlak" dan menegaskan tidak ada percakapan dengan Al Nahyan pada periode yang dimaksud. Namun, bantahan itu tidak meredam kecaman dari lawan-lawan politiknya, yang menilai reaksi Netanyahu terhadap berbagai peringatan keamanan selama bertahun-tahun menunjukkan kelalaian sistemik.

Kronologi Peringatan yang Terbantahkan

Hubungan Israel-UEA, yang dinormalisasi melalui Abraham Accords pada 2020 di bawah mediasi AS, menjadi salah satu pilar kebijakan luar negeri Netanyahu. Ia kerap menyebut pencapaian itu sebagai bukti kemampuannya membuka isolasi diplomatik Israel di Timur Tengah. Namun, jika laporan Haaretz akurat, komunikasi langsung antara kedua pemimpin justru menjadi bumerang karena dianggap tidak ditindaklanjuti.

Netanyahu selama bertahun-tahun menjalankan strategi mempertahankan status quo dengan Hamas, membiarkan aliran dana dari Qatar ke Gaza dengan asumsi bahwa kelompok militan itu lebih fokus pada kelangsungan pemerintahan sipil daripada perang terbuka. Asumsi itu runtuh pada 7 Oktober, ketika serangan mendadak Hamas mengguncang sistem pertahanan Israel dan memicu perang yang hingga kini menelan puluhan ribu korban jiwa di Jalur Gaza.

Kritik dari Para Pesaing Politik

Mantan panglima militer Gadi Eisenkot, yang kini menjadi pesaing utama Netanyahu dalam pemilu Israel, menuding PM mengelak tanggung jawab dengan alasan "menyedihkan", termasuk klaim bahwa ia tidak terbangun cukup cepat pada pagi serangan. "Netanyahu menerima puluhan peringatan mengenai 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak menjabat," tulis Eisenkot di platform X. Senada, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett yang juga maju sebagai kandidat, menyatakan Netanyahu memikul "tanggung jawab pribadi dan langsung" atas tragedi tersebut, dan menegaskan bahwa ia "tidak bisa terus menjabat bahkan satu menit lagi".

Kritik ini tidak hanya sekadar retorika politik, melainkan mencerminkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap aparat keamanan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi. Badan intelijen Israel, Mossad dan Shin Bet, sebelumnya juga dilaporkan telah menyampaikan analisis ancaman, namun tampaknya tidak direspons dengan langkah preventif yang memadai.

Implikasi bagi Stabilitas Kawasan dan Dinamika Pemilu

Dari sudut pandang hubungan internasional, kasus ini menyoroti rapuhnya koordinasi intelijen antara negara-negara yang baru menjalin hubungan diplomatik. UEA, yang selama ini menjadi mitra strategis Israel dalam menghadapi ancaman bersama dari Iran dan kelompok proksi, kini tampak berusaha menjaga jarak dengan membocorkan peringatan tersebut melalui media—meskipun secara resmi Abu Dhabi belum mengkonfirmasi atau membantah laporan Haaretz. Analis melihat bahwa langkah ini bisa jadi merupakan sinyal ketidakpuasan UEA terhadap kebijakan Netanyahu yang dinilai terlalu agresif dan tidak terprediksi, terutama terkait operasi militer di Gaza yang mengancam stabilitas kawasan Teluk.

Di dalam negeri, pemilu yang berlangsung 27 Oktober mendatang bukan hanya uji popularitas, tetapi juga referendum atas keamanan dan kredibilitas kepemimpinan. Survei awal menunjukkan blok oposisi berpotensi menyalip koalisi Netanyahu, meskipun faktor perang dan tekanan keamanan masih bisa menggeser pilihan pemilih. Skenario koalisi yang terpecah setelah pemilu juga terbuka, mengingat tidak ada partai yang diprediksi meraih mayoritas mutlak.

Dengan demikian, peringatan dari UEA—entah benar atau tidak—telah menjadi amunisi politik yang memperkuat narasi bahwa kegagalan 7 Oktober bukan hanya militer, tetapi juga kegagalan kepemimpinan. Netanyahu, yang pernah dikenal sebagai "Bapak Keamanan", kini harus menghadapi realitas bahwa warisan politiknya dipertaruhkan pada pertanggungjawaban atas salah satu bencana terbesar dalam sejarah Israel.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jika Netanyahu kalah, pergantian kepemimpinan bisa mengubah pendekatan Israel terhadap Gaza dan hubungan dengan negara-negara Arab, serta mempengaruhi upaya normalisasi dengan Arab Saudi yang masih dalam tahap negosiasi. Sebaliknya, jika ia menang, tekanan domestik dan internasional akan memaksanya untuk lebih transparan dalam menerima rekomendasi intelijen—pelajaran pahit yang mungkin baru terasa setelah gelombang kritik ini.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah UEA benar-benar memperingatkan Netanyahu sebelum serangan Hamas?
Laporan Haaretz mengklaim demikian, tetapi kantor Netanyahu membantah keras dan menyebutnya hoaks. Hingga kini, UEA belum memberikan pernyataan resmi, sehingga kebenaran informasi masih simpang siur.

Bagaimana dampak kritik ini terhadap peluang Netanyahu dalam pemilu 27 Oktober?
Kritik dari Eisenkot dan Bennett dapat menggerus pemilih moderat yang merasa keamanan Israel terganggu. Namun, basis pendukung setia Netanyahu mungkin tetap solid, sehingga hasil pemilu tetap sulit diprediksi, terlebih jika isu keamanan mendominasi.

Apa hubungan antara peringatan UEA dan kebijakan Israel selama bertahun-tahun terhadap Hamas?
Netanyahu mengadopsi strategi status quo dengan membiarkan dana Qatar masuk ke Gaza, dengan anggapan Hamas akan memilih stabilitas. Peringatan yang diabaikan menunjukkan kegagalan asumsi itu, dan kini menjadi sorotan dalam evaluasi kebijakan keamanan nasional.