Pemulihan Bencana di Sumut Jangan Hanya Fokus Fisik, Akademisi Ingatkan Soal Penghidupan Warga

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, mengkritisi pendekatan pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Ia menegaskan, keberhasilan rekonstruksi tidak cukup diukur dari jumlah rumah selesai dibangun atau panjang jalan yang diperbaiki, melainkan pada pulihnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara utuh.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu menyusul kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara pada Jumat (4/9) lalu. Menurut Wahyu, peninjauan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah proses pemulihan telah menjangkau aspek dasar kehidupan warga, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi, bukan sekadar mengejar target fisik.

Rumah Selesai, tapi Warga Kehilangan Pekerjaan

Wahyu menyoroti bahwa di Aek Parombunan, misalnya, sebagian hunian tetap sudah diserahterimakan, namun pembangunan unit lain masih berlangsung. Di Tapanuli Selatan, percepatan hunian permanen juga terus didorong. Namun, ia mengingatkan bahwa rumah baru tanpa diiringi ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, dan pusat kegiatan ekonomi hanya akan menciptakan permukiman mati.

"Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai," ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (7/9). Ia menilai, langkah Wapres yang menekankan pentingnya pemulihan menyentuh sektor pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi sudah tepat, namun harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan.

Gibran: Forkopimda Ujung Tombak

Dalam kunjungannya, Gibran meminta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan bahwa jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus turun langsung mengecek kebutuhan warga, mulai dari hunian, akses publik, hingga pemulihan mata pencaharian. Ia juga menginstruksikan agar setiap kendala di masa transisi segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pusat, tanpa membiarkan masyarakat menunggu lama.

Rekonstruksi yang Tangguh Bukan Sekadar Kembali Normal

Wahyu menambahkan, kunjungan Gibran harus menjadi pijakan untuk memastikan rekonstruksi tidak sekadar mengembalikan kondisi pra-bencana, tetapi membangun ketangguhan yang lebih baik terhadap risiko di masa depan. Ia mengkritik bahwa selama ini banyak program pemulihan yang terjebak pada rutinitas pembangunan fisik, tanpa memperhatikan kerentanan sosial yang justru menjadi akar masalah.

Sebagai jurnalis yang telah lama meliput bencana di berbagai daerah, saya melihat bahwa peringatan Wahyu bukanlah isapan jempol. Di banyak lokasi pascabencana di Indonesia, rumah-rumah megah berdiri di atas tanah yang sama yang dulu longsor, sementara warung-warung kecil tak kembali buka karena pemiliknya kehilangan modal. Pemerintah pusat dan daerah harus berani mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk beton dan besi, tetapi juga untuk pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, dan perbaikan akses pasar bagi masyarakat terdampak. Jika tidak, kita hanya akan mengulang siklus yang sama saat bencana datang lagi.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang dimaksud dengan pemulihan pascabencana yang substantif?
Pemulihan substantif adalah proses yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat, termasuk menyediakan lapangan kerja, layanan dasar, dan rasa aman.

Mengapa kunjungan Wapres Gibran dianggap penting oleh akademisi?
Kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum untuk menekankan bahwa rekonstruksi harus holistik, dan menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius menangani aspek non-fisik yang sering terabaikan dalam program pemulihan.

Apa yang harus dilakukan masyarakat jika pemulihan masih fokus pada fisik?
Masyarakat dapat aktif melaporkan kendala akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar kepada aparat desa atau kecamatan, serta meminta transparansi rencana pemulihan yang terintegrasi dari pemerintah daerah.