Menteri Keuangan Bantah Masyarakat Makan Tabungan: Simpanan Malah Tumbuh 12%

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah narasi bahwa masyarakat Indonesia tengah ramai-ramai menguras tabungan alias 'mantab' di tengah perlambatan ekonomi. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (8/9/2026), ia memaparkan data perbankan yang justru menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih mencapai 12% secara tahunan. Menurutnya, angka itu menjadi bukti agregat tabungan nasional tetap meningkat, sehingga anggapan tentang darurat daya beli tidak berdasar secara makro.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa sebagian masyarakat masih belum merasakan dampak pemulihan. Namun, ia menegaskan bahwa fenomena tersebut adalah hal lumrah dalam transisi ekonomi dan pemerintah telah menyuntik likuiditas tambahan pada Juli–Agustus lalu untuk mempercepat transmisi pertumbuhan. 'Walaupun ekonomi tumbuh cepat, pasti ada yang belum terkena dampaknya. Tapi saya harapkan dengan makin cepat pertumbuhannya, makin sedikit yang merasakan hal itu,' ujarnya.

Data DPK Tumbuh Dua Digit, Kontra Narasi 'Mantab'

Menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, posisi DPK perbankan pada Agustus 2026 tercatat tumbuh 12% secara year-on-year. Purbaya menyoroti bahwa pertumbuhan simpanan ini adalah indikator kuat bahwa rumah tangga secara agregat tidak dalam kondisi tertekan. 'Kalau kita lihat DPK tumbuhnya double digit, 12% lagi. Itu kan ngelihatnya secara agregat tabungannya naik, jadi angka anda gak akurat,' tegasnya menjawab pertanyaan awak media.

Analisis Siti Amalia: Pertumbuhan DPK yang stabil justru mengindikasikan adanya kepercayaan konsumen yang terjaga, meski sentimen negatif sempat mencuat. Namun, data agregat kerap menyamarkan ketimpangan—kelompok berpendapatan rendah mungkin tetap menggerus tabungan, sementara kelompok atas menambah simpanan. Ini adalah sinyal bagi pelaku usaha untuk lebih jeli membaca segmen pasar.

Likuiditas Tambahan dan Harapan Pemerataan

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah likuiditas ke sistem ekonomi pada Juli dan awal Agustus untuk mendorong pergerakan roda usaha. Langkah ini diambil sebagai respons atas gejolak ekonomi sebelumnya. 'Itu yang kita cegah sebetulnya dengan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, makanya uang saya tambah lagi di sistem supaya ekonominya bergerak,' katanya. Ia berharap tambahan likuiditas itu akan mempercepat distribusi manfaat pertumbuhan ke lapisan bawah.

Namun, pakar ekonomi dari INDEF menilai bahwa kebijakan moneter dan fiskal perlu diiringi dengan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pasalnya, kelangkaan (scarcity) adalah nature ekonomi yang selalu ada, dan yang terpenting adalah memastikan masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan struktural. Purbaya pun mengakui hal itu: 'Scarcity itu nature dari ilmu ekonomi. Jadi itu akan dihadapi setiap orang, setiap saat.'

Ke depan, optimisme pemerintah bertumpu pada percepatan pertumbuhan yang diyakini akan memperluas dampak positif. 'Kita akan coba ciptakan pertumbuhan yang semakin cepat, sehingga milih yang lebih enak nanti ke depan. Karena uangnya cukup,' pungkasnya.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah data DPK 12% berarti tidak ada masyarakat yang kesulitan?
Tidak. Data agregat menunjukkan rata-rata, tetapi tetap ada segmen masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Pemerintah mengakui hal itu dan berupaya mempercepat pertumbuhan agar dampaknya merata.

Apa yang dimaksud dengan 'mantab' dan mengapa isu ini ramai?
'Mantab' adalah istilah untuk fenomena menguras tabungan akibat tekanan ekonomi. Isu ini ramai karena sentimen inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rumah tangga menengah-bawah.

Bagaimana kebijakan likuiditas tambahan memengaruhi ekonomi riil?
Penambahan likuiditas bertujuan mendorong kredit dan investasi, sehingga perputaran uang di sektor riil lebih cepat. Namun, efektivitasnya bergantung pada penyaluran yang tepat ke sektor produktif dan perlindungan sosial.