BPS Bantah Keras Tudingan Manipulasi Desil: "Tidak Mungkin Naikkan Desil untuk Kurangi Kemiskinan"

Jakarta, 1 September 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) secara tegas membantah anggapan bahwa penentuan desil keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sengaja dimanipulasi untuk memperkecil jumlah penerima bantuan sosial atau menurunkan angka kemiskinan secara artifisial. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, menyatakan bahwa desil dan tingkat kemiskinan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, baik dari sisi definisi, tujuan, maupun metodologi penghitungan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi keluhan masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi namun tercatat dalam desil tinggi, sehingga akses mereka terhadap program bansos terhambat.

Desil Bukan Label Miskin atau Kaya, Melainkan Peringkat Relatif

Nashrul menjelaskan, desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan status absolut. Dalam sistem peringkat, setiap desil wajib terisi sekitar 10 persen dari total populasi—artinya, desil 1 hingga desil 10 akan selalu ada, apa pun kondisi ekonomi negara. "Apapun kondisi ekonomi kita, mau kita maju, mau kita maju banget, mau kita masih kondisi seperti sekarang ini, akan selalu ada desil 1. Nah jadi, gak mungkin kemudian kita naik-naikin desil orang untuk ngurangi angka kemiskinan, karena itu dua hal yang berbeda," tegas Nashrul dalam wawancara dengan Nusantara TV di Jakarta, Selasa (1/9).

BPS menegaskan bahwa perubahan desil suatu keluarga tidak berkaitan langsung dengan kenaikan atau penurunan angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan—nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar dan non-makanan—yang merupakan ukuran statistik agregat, bukan peringkat individu. Dengan demikian, tuduhan bahwa BPS menaikkan desil untuk membuat laporan kemiskinan tampak lebih baik dinilai tidak berdasar.

Masalah Pemutakhiran Data: Hanya 30% DTSEN yang Terbarui

Nashrul mengakui bahwa ketidaksesuaian antara desil dan kondisi aktual keluarga bisa terjadi karena data yang digunakan belum mutakhir. BPS telah merilis tujuh versi DTSEN, terakhir pada Juli 2026, namun hanya 30 persen data yang diperbarui. "Artinya, masih ada 70 persen dari data awal dulu, yang tahun lalu, itu belum dimutakhirkan," ujarnya. Kondisi ini menjadi celah utama mengapa banyak keluarga dengan ekonomi tertekan masih terdata di desil tinggi, sehingga kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

Untuk mengatasi hal itu, BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan melalui ground check, pendataan daerah, dan pemanfaatan data administrasi. Masyarakat juga dapat mengakses kanal pembaruan data mandiri yang disediakan BPS. Namun, fakta bahwa 70% data masih usang menyiratkan tantangan besar dalam tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional—sebuah pekerjaan rumah yang membutuhkan percepatan agar penargetan bansos tepat sasaran.

Analisis Siti Amalia: Kepercayaan Publik dan Urgensi Reformasi Data

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya menilai polemik ini mencerminkan kerentanan sistem perlindungan sosial yang sangat bergantung pada akurasi data. Meskipun BPS secara konseptual benar, persepsi manipulasi muncul justru karena rendahnya transparansi dan kecepatan pemutakhiran. Ketika warga miskin melihat tetangganya yang lebih mampu justru mendapat bansos karena data lama, maka trust terhadap pemerintah dan BPS tergerus.

Yang lebih krusial, revisi data yang lambat berpotensi menciptakan bias dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Jika 70% data masih berbasis kondisi tahun lalu, maka intervensi program seperti PKH, sembako, dan BLT tidak akan optimal. Saya mendorong BPS dan pemerintah untuk tidak hanya memperbanyak versi DTSEN, tetapi juga memastikan mekanisme pemutakhiran yang partisipatif dan real-time, misalnya dengan integrasi data perbankan, kepemilikan aset, dan tagihan listrik—sekaligus melibatkan masyarakat dalam verifikasi lapangan.

Ke depan, penting bagi publik untuk memahami bahwa desil keluarga hanyalah alat peringkat, bukan vonis ekonomi. Namun, BPS juga harus terus menerjemahkan metodologi ini secara komunikatif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan kelompok rentan. Transparansi data dan pembaruan berkala adalah kunci menjaga kredibilitas statistik nasional di tengah tekanan sosial-ekonomi yang dinamis.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa perbedaan desil dan angka kemiskinan?
Desil adalah peringkat kesejahteraan relatif (10 kelompok per 10% populasi), sedangkan angka kemiskinan adalah ukuran absolut berdasarkan garis kemiskinan (pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar). Keduanya dihitung dengan metode dan tujuan berbeda.

2. Kenapa desil saya tinggi tapi ekonomi saya sulit?
Kemungkinan karena data DTSEN yang digunakan belum diperbarui, sehingga kondisi terakhir Anda tidak tercermin. BPS membuka kanal pembaruan data mandiri dan terus melakukan pemutakhiran secara bertahap.

3. Apakah perubahan desil memengaruhi angka kemiskinan nasional?
Tidak. Angka kemiskinan dihitung dari pengeluaran riil, bukan dari peringkat desil. Jadi, meskipun desil Anda berubah, itu tidak langsung mengubah statistik kemiskinan secara agregat.