Ace Hasan Bantah Catut Nama di Kasus Korupsi Kuota Haji, Saksi Ungkap Plotting Floating Kuota

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, membantah keras pencatutan namanya dalam daftar floating kuota haji khusus tambahan 2023-2024 yang terungkap di persidangan dugaan korupsi. Bantahan itu disampaikan menyusul kesaksian mantan pejabat Kementerian Agama yang menyebut nama politikus Golkar tersebut masuk dalam daftar plotting jatah haji khusus—sebuah fakta yang kini menjadi sorotan di tengah kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (8/9), Kasi Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2014-2020, Abdul Muhyi, mengungkapkan bahwa daftar nama calon jemaah haji dengan kategori TX dan T0—yang diduga merupakan hasil plotting kuota—memuat nama Ace Hasan. Data itu, menurut Muhyi, berasal dari Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode 2023-2024, M Agus Syafii. Jaksa penuntut pun mendalami asal-usul rekap nama yang disebut sebagai "floating" dan "real" tersebut, yang diduga menjadi pangkal praktik koruptif dalam pengaturan kuota haji tambahan.

Bantahan Ace: Tak Pernah Minta Kuota, Kewenangan Mutlak di Kemenag

Menanggapi kesaksian itu, Ace Hasan dengan tegas menyatakan bahwa pencatutan namanya tidak berdasar. "Saya tidak pernah meminta kuota haji. Sewaktu saya menjadi pimpinan Komisi VIII memang banyak calon jemaah haji daftar tunggu yang datang minta tolong karena mengira pimpinan Komisi VIII punya jalur khusus ke Kemenag," ujarnya saat dihubungi, Selasa. Ace mengklaim selalu menegaskan bahwa kewenangan pemberangkatan mutlak mengikuti aturan dan nomor urut daftar tunggu, sehingga tidak ada celah untuk memberikan jatah pribadi. "Prinsipnya jelas: kalau memang sudah sesuai nomor urut daftar tunggu, pasti berangkat. Jadi, urusan pencatutan nama untuk jatah pribadi itu sama sekali tidak berdasar," pungkasnya.

Namun, bantahan sepihak ini justru mengundang pertanyaan besar. Bagaimana mungkin nama seorang pimpinan komisi yang notabene tidak memiliki kewenangan teknis bisa masuk dalam dokumen internal yang disusun oleh pejabat eselon di Kemenag? Dalam dunia investigasi, keberadaan nama dalam BAP bukanlah hal yang bisa dianggap angin lalu—terlebih ketika saksi secara gamblang menyebut bahwa daftar itu merupakan hasil "pembicaraan" dan "plotting" yang dilakukan oleh oknum di lingkungan kementerian.

Dokumen BAP dan Kesaksian Lain Jadi Rantai Bukti

Abdul Muhyi bukan satu-satunya saksi. Jaksa juga menghadirkan mantan honorer Kemenag, Ridwan Kurniawan; Nila Adulitya Devi (swasta); dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab. Meskipun keterangan mereka beragam, benang merah yang mulai terlihat adalah adanya mekanisme tidak resmi dalam penentuan haji khusus yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Muhyi, nama Ace Hasan tercantum dalam daftar plotting kuota—sebuah fakta yang jika dikaitkan dengan kerugian negara fantastis sebesar Rp622.090.207.166,41 (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK), maka bantahan Ace terasa rapuh di hadapan bukti dokumen.

Kasus ini diduga turut memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan sejumlah pihak lain, menjadikannya salah satu skandal korupsi haji terbesar dalam dekade terakhir. Ironisnya, saat publik dan calon jemaah rebutan kuota resmi, justru di dalam birokrasi ada praktik jual-beli atau penyimpangan alokasi yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan umat.

Analisis kritis Budi Santoso: Bantahan Ace Hasan memang sah secara prosedural, namun ia tidak menjelaskan bagaimana namanya bisa masuk dalam dokumen internal Kemenag. Apakah itu kesalahan administrasi, atau ada pihak yang sengaja mencatut nama tokoh politik untuk melindungi kepentingan lain? Dalam pengalaman saya meliput kasus-kasus korupsi di lembaga negara, dokumen BAP jarang sekali keliru mencatut nama seseorang tanpa alasan yang kuat. Karena itu, publik perlu menunggu pembuktian di persidangan, bukan sekadar pernyataan klaim. Jajaran penegak hukum wajib mengusut tuntas apakah nama Ace Hasan hanya tempelan atau ada aliran manfaat yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kerugian Negara Rp622 Miliar dan Tuntutan Transparansi

Angka kerugian yang mencapai setengah triliun lebih bukanlah jumlah kecil. BPK telah menghitung secara investigatif, dan ini menjadi dasar utama bagi jaksa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Dalam proses peradilan, saksi Abdul Muhyi dan tiga lainnya akan terus digali keterangannya untuk mengungkap aliran dana dan siapa saja yang menerima manfaat dari skema floating kuota tersebut. Pertanyaan besar yang menggantung: apakah nama Ace Hasan hanya sebatas daftar, atau ada peran aktif di baliknya? Sidang selanjutnya akan menjadi penentu.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa itu floating kuota haji khusus yang disebut dalam persidangan?
Floating kuota adalah istilah untuk sisa atau alokasi tambahan kuota haji khusus yang tidak terikat pada jadwal tetap, yang dalam praktiknya kerap di-plotting untuk calon jemaah tertentu tanpa melalui mekanisme resmi nomor urut. Dalam kasus ini, floating digunakan untuk mengatur jatah di luar prosedur.

2. Bagaimana tanggapan Ace Hasan atas namanya yang tercantum dalam BAP?
Ace Hasan membantah keras dan menyatakan tidak pernah meminta kuota haji. Ia menegaskan bahwa kewenangan pemberangkatan mutlak sesuai aturan dan nomor urut daftar tunggu, sehingga pencatutan namanya dianggap tidak berdasar.

3. Berapa kerugian negara dalam kasus ini dan siapa saja yang diduga diperkaya?
Kerugian negara diperkirakan Rp622 miliar berdasarkan Laporan BPK. Selain itu, 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan pihak-pihak lain diduga turut menikmati keuntungan dari skema korupsi kuota tambahan ini.