Purbaya Bantah Isu PHK Massal BPD: Pemerintah Pusat Tak Ada Rencana Pindahkan Payroll ASN ke Himbara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah kabar peralihan mekanisme pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke himpunan bank milik negara (Himbara). Dalam pernyataan di Istana Negara, Senin (7/9/2026), ia memastikan tidak ada rancangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait isu yang memicu kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan BPD tersebut.

“Enggak ada. Itu bukan dari kita, kita enggak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” ujar Purbaya, menegaskan bahwa pola transfer gaji ASN tetap berjalan normal. Ia juga menyatakan bahwa jika ada inisiatif dari pemerintah daerah (pemda), pihak pusat belum menerima informasi resmi. “Tapi kalau pemda-nya yang ngatur saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat enggak ada rencana seperti itu,” tambahnya.

Asal Usul Isu dan Ancaman bagi BPD

Wacana ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBDSI) pada Kamis (3/9/2026). Perwakilan SPBDSI, Sigit, memperingatkan bahwa pemindahan payroll ASN akan memicu efek domino: likuiditas dana murah (Current Account Saving Account/CASA) BPD merosot, penyaluran kredit tersendat, dan risiko kredit macet (NPL) melonjak. “Karena pemindahan gaji ASN, otomatis penagihan angsuran menjadi sulit,” jelas Sigit, dikutip dari CNN Indonesia.

Analisis: Isu yang Menggoyang Kepercayaan, tapi Kebijakan Fiskal Tetap di Tangan Pusat

Sebagai pengamat kebijakan fiskal, saya menilai isu ini lebih bersifat spekulatif namun cukup berbahaya bagi stabilitas perbankan daerah. Ketidakpastian soal likuiditas BPD dapat memicu perilaku rush dari nasabah korporasi, padahal BPD selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM dan proyek infrastruktur lokal. Namun, pernyataan Menkeu memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin mengambil risiko sistemik dengan memindahkan aliran dana rutin tersebut.

Dari sisi makro, efisiensi sistem pembayaran nasional memang patut diperhatikan, tetapi mengorbankan ekosistem perbankan daerah hanya untuk konsolidasi Himbara adalah langkah yang tidak populis dan berpotensi memicu resistensi politik di daerah. Saya menduga, wacana ini muncul dari usulan internal beberapa pemda yang ingin menekan biaya administrasi, namun tanpa kajian dampak ketenagakerjaan yang matang. Ke depan, pemerintah pusat perlu memberikan kepastian regulasi agar BPD dan Himbara bisa bersinergi tanpa saling merugikan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu Himbara dan apa bedanya dengan BPD?
Himbara adalah himpunan bank milik negara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) yang beroperasi nasional, sedangkan BPD adalah bank milik pemerintah daerah yang fokus melayani kredit macet dan pembiayaan lokal.

Apakah pemindahan payroll ASN benar-benar akan terjadi?
Berdasarkan pernyataan resmi Menkeu, tidak ada rencana dari pemerintah pusat. Namun, setiap pemda memiliki kewenangan otonom, sehingga masyarakat perlu memantau kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Bagaimana dampak ekonomi jika wacana ini terealisasi?
Likuiditas BPD anjlok, kredit UMKM terhambat, dan potensi PHK besar-besaran di sektor perbankan daerah. Namun, hal itu masih sangat spekulatif mengingat penegasan pemerintah pusat yang kontra terhadap isu tersebut.