Krisis Kekeringan di Jatim Meluas: 24 Kabupaten/Kota Siaga Darurat, Pulau Madura Terparah

Budi Santoso | Jatim – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa hingga Senin (7/9), sebanyak 24 dari 38 kabupaten/kota di provinsi ini telah menetapkan status siaga atau tanggap darurat kekeringan. Dari jumlah tersebut, 20 daerah sudah mulai menyalurkan bantuan air bersih, sementara tiga wilayah di Pulau Madura – Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan – menjadi episentrum terdampak terparah dengan total bantuan 5.410 rit air dan 1.400 tandon yang disiapkan.

Krisis ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan alarm darurat atas lemahnya tata kelola air dan adaptasi iklim di tingkat lokal. BPBD Jatim mencatat, enam kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat adalah Lumajang, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep. Sedangkan 18 wilayah lainnya berstatus siaga darurat, meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Probolinggo.

Madura: Titik Paling Kritis yang Butuh Perhatian Ekstra

Gatot menegaskan bahwa tiga daerah di Madura – Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan – menjadi prioritas karena tingkat kekeringan yang ekstrem. “Bangkalan dan Sumenep, serta Pamekasan ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya. BPBD telah mengerahkan bantuan air bersih dan tandon portabel, namun jumlah itu pun masih jauh dari cukup jika melihat kebutuhan harian masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada sumber air permukaan dan sumur dangkal.

Seperti kita ketahui, Madura memiliki karakteristik lahan kapur dan miskin sungai besar, sehingga setiap kemarau panjang selalu menjadi langganan bencana. Namun, ironisnya, solusi yang ditawarkan masih bersifat jangka pendek – bantuan air dan tangki – tanpa terobosan signifikan dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan air, seperti embung atau sumur bor dalam, yang mestinya sudah direncanakan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Operasi Modifikasi Cuaca: Harapan di Tengah Keterbatasan

BPBD Jatim juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memicu hujan di wilayah yang terdampak sekaligus membasahi kawasan gunung yang rawan kebakaran. Namun, Gatot mengakui bahwa OMC tidak bisa dilakukan tanpa adanya potensi awan hujan. “OMC dilakukan apabila sudah dirasa ada potensi awan hujan. Kalau tanpa awan hujan, tidak mungkin dilakukan OMC,” jelasnya. Kolaborasi dengan BMKG menjadi kunci untuk memantau pergerakan awan dan angin.

Pernyataan ini sekaligus mengungkap kelemahan: OMC bukanlah solusi ajaib, melainkan sekadar upaya taktis yang sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Dalam konteks perubahan iklim yang makin ekstrem, pemerintah daerah harus menyusun peta jalan jangka panjang yang tidak sekadar reaktif, melainkan antisipatif. Mulai dari konservasi lahan, penghijauan, hingga regulasi penggunaan air tanah yang lebih ketat.

Kritik atas Respon Darurat yang Terkesan Tambal Sulam

Dari 24 daerah yang mengeluarkan status darurat, baru 20 yang menyalurkan air bersih. Artinya, masih ada empat daerah yang sudah menetapkan status namun belum menerima alokasi. Apakah ini karena keterbatasan logistik atau koordinasi yang lambat? BPBD Jatim perlu bersikap transparan mengenai jadwal penyaluran dan kriteria prioritas. Warga di daerah terpencil sering menjadi korban kelambanan birokrasi.

Sebagai jurnalis investigasi, saya mencatat bahwa data kekeringan di Jatim seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat dan provinsi. Angka 24 kabupaten/kota bukanlah catatan prestasi, melainkan teguran bahwa ketahanan air kita masih rapuh. Apakah kita hanya akan menunggu musim hujan berikutnya, atau ada komitmen untuk membangun sistem irigasi modern dan pengelolaan DAS yang berkelanjutan? Pertanyaan ini harus dijawab dengan aksi, bukan sekadar siaran pers.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa penyebab utama kekeringan di Jawa Timur tahun ini?
Faktor utama adalah dampak El Nino yang memperpanjang musim kemarau, ditambah dengan degradasi lingkungan seperti alih fungsi lahan dan berkurangnya resapan air akibat urbanisasi.

Bagaimana efektivitas operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam mengatasi kekeringan?
OMC efektif hanya jika ada potensi awan hujan di wilayah sasaran. Teknologi ini bukan solusi permanen dan tidak dapat menciptakan hujan dari langit yang benar-benar cerah. Oleh karena itu, OMC bersifat tambahan, bukan pengganti infrastruktur ketahanan air.

Apa yang harus dilakukan masyarakat saat status darurat kekeringan?
Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, melaporkan kelangkaan ke posko BPBD setempat, dan tidak membakar lahan untuk menghindari risiko kebakaran hutan yang sering menyertai kemarau panjang.