India Bekukan Perjanjian Air Indus: Balasan atas Teror, atau Ancaman Baru bagi Stabilitas Asia Selatan?

Pada April 2025, serangan teror di Pahalgam, Kashmir, memicu langkah kontroversial dari New Delhi: penangguhan Perjanjian Air Indus (IWT) dengan Pakistan. Keputusan ini, yang diumumkan di tengah kecaman dunia, tidak hanya membawa kembali ketegangan lama antara dua negara bersenjata nuklir, tetapi juga menyorot kerentanan mendasar dalam arsitektur keamanan air di kawasan yang sudah rapuh.

Bagi India, langkah ini merupakan respons kalibrasi atas serangkaian ancaman dari Islamabad, yang sejak pidato Imran Khan di PBB pada 2020 telah mengibarkan isu Kashmir sebagai "titik nyala nuklir". Namun, di balik retorika, penangguhan IWT — yang selama enam dekade menjadi tulang punggung pembagian air Sungai Indus — kini membuka babak baru dalam diplomasi air dan keamanan regional.

Dari Ancaman Teror ke Ancaman Nuklir: Eskalasi Retorika

Menyusul pengumuman India, para petinggi Pakistan berlomba memperkeras nada. Ketua Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto-Zardari, menyatakan bahwa "Indus adalah milik kami... entah air mengalir, atau darah mereka", dan kemudian meningkatkannya dengan menyebut bahwa pembatasan aliran air adalah salah satu skenario langka yang dapat memicu respons nuklir. Pernyataan serupa datang dari Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, yang mengancam akan "menghentikan napas" India, serta Marsekal Lapangan Asim Munir yang sesumbar akan menghancurkan bendungan India dengan "10 rudal".

Analis militer India, Nilesh Kunwar, menilai ancaman-ancaman itu lebih sebagai sandiwara kepemimpinan maskulin daripada niat nyata. "Pakistan tidak memiliki kapabilitas teknis untuk menyerang bendungan India tanpa memicu perang habis-habisan yang akan merugikan mereka sendiri," ujarnya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah pola pengulangan narasi bahwa setiap kebijakan India dianggap sebagai "ancaman eksistensial" bagi Pakistan — sebuah taktik yang mengingatkan pada propaganda Joseph Goebbels: mengulang kebohongan besar sampai dipercaya.

Air, Infrastruktur, dan Standar Ganda

Di tengah hiruk-pikuk ancaman, para ahli justru menyoroti fakta teknis yang kerap diabaikan. India hanya memanfaatkan sekitar 20% dari total aliran air Lembah Indus, sedangkan Pakistan menguasai 80% berdasarkan IWT. Namun, selama bertahun-tahun, Pakistan menggunakan perjanjian itu untuk menghambat proyek-proyek India, seperti Proyek Navigasi Tulbul yang tertunda empat dekade. Di sisi lain, krisis air Pakistan telah diprediksi sejak 2015 oleh para pakar seperti Michael Kugelman, yang menekankan bahwa penyebab utamanya adalah tata kelola internal yang buruk — bukan ulah India.

Data menunjukkan ketimpangan infrastruktur yang mencengangkan: India telah membangun lebih dari 3.200 bendungan dan waduk, sementara Pakistan hanya memiliki 150. Anggaran militer Pakistan yang membengkak — mengorbankan investasi di sektor air dan irigasi — dinilai sebagai akar masalah. "Sementara India membangun infrastruktur, militer Pakistan sibuk membeli tank dan jet tempur, mengabaikan kebutuhan dasar rakyatnya," kata Kunwar dalam analisisnya.

Penangguhan Bukan Pembatalan: Nuansa Hukum dan Diplomasi

Meski judul besar media internasional berbunyi "India batalkan IWT", kenyataannya lebih rumit. Pakar hukum dari Transitions Research, Nishant Sirohi, menjelaskan bahwa India hanya menangguhkan mekanisme prosedural — seperti forum penyelesaian sengketa — sebagai bentuk tekanan diplomatik. "Ini bukan pembatalan, melainkan penghentian sementara kerja sama yang didasari pelanggaran kepercayaan akibat terorisme lintas batas," ujarnya. Langkah ini juga mencerminkan kekesalan New Delhi atas kelambanan Pakistan dalam menindak kelompok teroris yang beroperasi dari wilayahnya.

Mantan Ketua Badan Manajemen Bhakra Beas, Davendra Kumar Sharma, menambahkan bahwa IWT yang ditandatangani pada 1960 sudah usang dan "membeku dalam waktu". Perjanjian itu tidak mengakomodasi perubahan iklim, kemajuan teknologi bendungan, atau kebutuhan air yang terus meningkat. Ia mendorong negosiasi ulang, namun dengan syarat Pakistan terlebih dahulu menunjukkan komitmen bebas terorisme — sebagaimana ditegaskan Perdana Menteri Narendra Modi bahwa "air dan darah tidak dapat mengalir bersama".

Dampak Regional dan Jalan ke Depan

Penangguhan IWT memicu kekhawatiran di kalangan pengamat internasional, mengingat Sungai Indus adalah sumber kehidupan bagi lebih dari 200 juta orang di Pakistan dan bagian utara India. Namun, beberapa diplomat menilai bahwa tekanan ini justru dapat menjadi pemicu bagi Pakistan untuk memperbaiki tata kelola air dan mengurangi ketergantungan pada retorika anti-India. Sebaliknya, jika Islamabad terus memilih jalan konfrontasi, risiko eskalasi — termasuk di medan nuklir — tetap nyata, meski para pakar sepakat bahwa perang habis-habisan tidak menguntungkan siapa pun.

Yang jelas, India tampaknya bertekad untuk tidak lagi bersikap lunak. Operasi Sindoor yang disebut-sebut sebagai bentuk respons langsung terhadap terorisme menunjukkan bahwa New Delhi kini mengadopsi pendekatan proaktif. Namun, bagi masyarakat sipil di kedua negara, harapan akan perdamaian dan kerja sama air masih menggantung tipis di tengah saling tuding dan ancaman.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Air Indus (IWT)?
IWT adalah perjanjian pembagian air Sungai Indus yang ditandatangani India dan Pakistan pada 1960 di bawah mediasi Bank Dunia. Perjanjian ini memberikan hak atas tiga sungai timur (Sutlej, Beas, Ravi) kepada India, dan tiga sungai barat (Indus, Jhelum, Chenab) kepada Pakistan, dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Mengapa India menangguhkan IWT sekarang?
Penangguhan dilakukan sebagai respons atas serangan teror di Pahalgam, Kashmir, pada April 2025. India menilai Pakistan gagal memenuhi kewajiban untuk mencegah aksi teror dari wilayahnya, sehingga merusak semangat niat baik yang mendasari perjanjian.

Apakah penangguhan ini menyebabkan krisis air di Pakistan?
Secara teknis, India hanya menghentikan kerja sama prosedural, bukan aliran air secara total. Krisis air Pakistan lebih disebabkan oleh infrastruktur yang buruk, pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien — bukan oleh kebijakan India.

Bagaimana reaksi komunitas internasional?
Bank Dunia dan sejumlah negara menyerukan agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa melalui dialog. Namun, hingga kini belum ada konsensus, mengingat posisi India yang mengaitkan masalah air dengan terorisme, sementara Pakistan terus menyuarakan hak historisnya atas aliran Indus.