Erupsi Anak Krakatau Ubah Skema MBG: 316 SPPG di Tangerang Bagikan ke Warga, Efektifkah?

Keputusan mendadak menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa 316 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang mengubah haluan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih menyasar pelajar, ribuan porsi makanan siap santap dan bahan baku kini dialihkan ke warga sekitar, santri pondok pesantren, dan penghuni panti asuhan. Langkah ini diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara penyaluran program di wilayah terdampak abu vulkanik, menyusul surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang mewajibkan PJJ mulai Senin (7/9) hingga Rabu (9/9).

Koordinator SPPG Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengungkapkan bahwa perubahan skema distribusi terpaksa dilakukan karena bahan baku telah dipesan lebih dulu. “Karena terlanjur pesan bahan baku jadi dialihkan untuk warga sekitar, panti asuhan, dan agar relawan SPPG membawa pulang untuk dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga,” ujarnya saat diwawancarai. Ia menambahkan, pemberian MBG kepada kelompok rentan lainnya seperti lansia, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil juga dihentikan sementara sebagai langkah antisipasi risiko.

Kebijakan ini tentu menuai pertanyaan kritis. Di satu sisi, respons cepat SPPG patut diapresiasi karena mencegah pemborosan anggaran dan bahan pangan yang sudah terlanjur dibeli. Namun, di sisi lain, pergeseran sasaran penerima manfaat—dari siswa yang menjadi target utama program ke masyarakat umum—menimbulkan tanda tanya besar tentang akurasi data dan efektivitas penyaluran. Apakah warga sekitar benar-benar membutuhkan asupan gizi seimbang yang dirancang khusus untuk anak sekolah? Apakah distribusi melalui relawan yang membawa pulang ke sanak saudara dan tetangga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial atau bahkan penyalahgunaan?

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.5/3759/IX/Disdik/2026 yang mewajibkan seluruh TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta melaksanakan PJJ hingga Rabu mendatang. Ia juga mengimbau seluruh siswa, guru, dan staf memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, BGN melalui Kepala Biro Hukum dan Humas, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penyesuaian operasional MBG adalah langkah darurat yang mengedepankan keselamatan warga satuan pendidikan. “Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi PJJ, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” tulis Hida dalam keterangan resmi pada Minggu (6/9).

Meski demikian, pernyataan BGN tentang “tetap tepat sasaran” terasa kontradiktif dengan realitas di lapangan. MBG yang semula didesain untuk meningkatkan gizi anak usia sekolah, kini berubah menjadi bantuan pangan umum yang tidak terukur. Priyo Basuki menjelaskan bahwa MBG disalurkan dalam dua bentuk: makanan siap santap dan bahan makanan mentah. Model ini mungkin praktis, tetapi tanpa mekanisme pemantauan yang ketat, dikhawatirkan manfaat gizi yang diharapkan tidak sampai ke kelompok yang paling membutuhkan, terutama ketika status PJJ diperpanjang lebih dari tiga hari.

Kejadian ini juga menyoroti kelemahan sistem logistik Badan Gizi Nasional dalam menghadapi bencana. Tidak adanya protokol baku untuk mengalihkan distribusi saat sekolah tutup, serta ketiadaan data penerima alternatif yang terverifikasi, membuat program rentan terhadap inefisiensi. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera menyusun peta jalan yang lebih fleksibel, misalnya dengan menggandeng posko bencana atau dapur umum, agar bantuan gizi tetap menjangkau anak-anak yang sedang belajar dari rumah—bukan sekadar dibagikan asal-asalan ke warga sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah PJJ akan diperpanjang. Jika erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlanjut dan abu vulkanik terus mengganggu aktivitas sekolah, maka SPPG harus bersiap menghadapi skenario serupa. Yang lebih penting, BGN dan Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi ulang kebijakan ini agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kehilangan arah program yang sudah dinanti-nantikan masyarakat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apakah distribusi MBG ke warga akan terus berlanjut jika PJJ diperpanjang?
A: Menurut Koordinator SPPG, skema ini bersifat sementara dan akan kembali ke sasaran semula (siswa) setelah pembelajaran tatap muka diberlakukan. Namun, jika PJJ diperpanjang, SPPG akan berkoordinasi dengan BGN dan Dinas Pendidikan untuk menyesuaikan kembali, kemungkinan dengan mekanisme pengantaran ke rumah siswa atau bekerja sama dengan posko bencana.

Q: Bagaimana memastikan makanan yang dibagikan tetap aman dan bergizi di tengah kondisi darurat abu vulkanik?
A: SPPG mengklaim tetap mematuhi standar kebersihan dan gizi, namun untuk bahan baku yang dibagikan ke warga, pengawasan menjadi lebih longgar. BGN menekankan bahwa penyaluran dilakukan dengan protokol kesehatan, tetapi tidak ada mekanisme pengecekan pasca-distribusi. Masyarakat diimbau untuk mengolah bahan makanan dengan benar dan menghindari konsumsi makanan yang terkontaminasi abu vulkanik.