Zulhas Buka Tabir: Impor Pangan Bukan Cuma Soal Perut, Tapi Bom Waktu Kemiskinan Petani

Ringkasan Singkat

• Indonesia impor 4,5 juta ton beras pada 2024, dan ketergantungan ini dinilai memicu kemiskinan massal di kalangan petani.
• Nilai Tukar Petani (NTP) masih di angka 115, tak cukup untuk hidup layak, sehingga pemerintah terpaksa memberi bansos untuk 60-70 juta jiwa.
• Prabowo tegaskan swasembada pangan adalah kehormatan bangsa, dan Zulhas mengingatkan bahwa ketergantungan impor bukan kondisi normal yang bisa dibiarkan.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kebiasaan mengimpor pangan bukan sekadar solusi instan untuk mengendalikan inflasi, melainkan sebuah kebijakan yang perlahan menggusur mata pencaharian puluhan juta petani. Dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JICC, Jakarta, Jumat (4/9), Zulhas mengungkap fakta mencengangkan: impor beras tahun lalu mencapai 4,5 juta ton. “Padahal kalau kita enggak punya beras impor saja, dampaknya akan membuat kemiskinan yang masif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, permainan harga beras yang dijaga rendah demi stabilitas inflasi justru mematikan insentif petani. Ketahanan pangan tidak boleh diukur hanya dari ketersediaan di pasar, tetapi dari daya hidup produsennya. Saat petani tidak mendapat harga layak, lahan-lahan produktif dijual, dan profesi turun-temurun pun lenyap. “Turun ke anaknya, sawahnya dijual. Karena dia tidak bisa profesi lain kecuali tanam padi, tapi rugi. Kenapa rugi? Karena harga beras yang kita jaga inflasi, harga enggak boleh tinggi. Aturan rumit, banyak yang moral hazard, belum tengkulak macam-macam,” ujarnya.

Akibatnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2024 hanya berada di kisaran 115—angka yang secara riil tak cukup untuk menutup biaya hidup. Pemerintah pun terpaksa mengucurkan bantuan sosial untuk 60-70 juta penduduk dari desil 1 sampai 4, baik berupa beras maupun uang tunai. Zulhas juga menyoroti bahwa ketergantungan impor merambah ke hampir semua komoditas: daging sapi (1 juta ekor per tahun), kedelai (4 juta ton), gula putih (6 juta ton), dan gandum (13 juta ton). “Hampir semua makan kita ini impor,” keluhnya.

Ia mengingatkan pesan tegas Prabowo Subianto bahwa swasembada pangan adalah harga mati bagi kemajuan bangsa. “Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan. Kehormatan siapa? Ya kehormatan kita sebagai bangsa, kehormatan keluarga kita, kehormatan petani kita, nelayan kita, peternak kita yang jumlahnya 100 juta lebih,” pungkas Zulhas.

Analisis Pakar

Data impor beras 4,5 juta ton bukanlah angka kecil—itu setara dengan konsumsi sekitar 15 juta penduduk selama setahun. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah struktur insentif yang timpang. Kebijakan harga beras murah memang menekan inflasi pangan, tetapi biaya sosialnya luar biasa besar: petani kehilangan pendapatan, lahan beralih fungsi, dan rantai pasok domestik melemah. Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat ini sebagai policy trap klasik di mana pemerintah terjebak antara tujuan stabilisasi harga jangka pendek dan keberlanjutan produksi jangka panjang. Padahal, jika kita hitung opportunity cost dari impor dan bansos yang membengkak—yang mencapai triliunan rupiah—sebenarnya uang itu bisa dialokasikan untuk subsidi benih, pupuk, irigasi, dan pascapanen yang langsung dirasakan petani.

Lebih dalam, ketergantungan impor menciptakan kerentanan struktural. Ketika harga global naik atau terjadi gangguan logistik, inflasi domestik melonjak, dan daya beli masyarakat miskin tergerus. Ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga ketahanan nasional. Kita tidak bisa menyerahkan pangan pokok pada pasar global yang volatil. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan pertanian: menghapus aturan yang tumpang tindih, memberantas rente dan tengkulak, serta memberikan kepastian harga di tingkat petani. Program seperti asuransi panen dan kredit murah juga harus digulirkan masif.

Namun, saya juga kritis pada narasi bahwa swasembada harus dicapai dengan cara lama. Swasembada era sekarang bukan berarti menutup diri, melainkan membangun daya saing. Kita perlu investasi besar-besaran di riset varietas unggul tahan perubahan iklim, mekanisasi pertanian, dan digitalisasi rantai pasok. Tanpa itu, pernyataan “swasembada adalah kehormatan” hanya akan menjadi slogan. Pemerintah juga harus mengevaluasi ulang target produksi dan impor secara real-time, serta melibatkan petani sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Jika tidak, siklus impor-bansos akan terus berulang dan kemiskinan struktural tetap mengintai.

Yang paling memprihatinkan, menurut saya, adalah efek domino psikologis. Ketika generasi muda melihat pertanian sebagai profesi yang tak menguntungkan, mereka akan meninggalkan desa. Akibatnya, kita kehilangan tidak hanya lahan, tetapi juga kearifan lokal dan kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Ini adalah tantangan besar bagi kabinet ke depan: apakah mereka berani mengambil langkah terobosan, seperti membentuk badan khusus pangan yang independen, atau tetap pada pola lama yang nyaman namun berbiaya tinggi secara sosial. Saya berharap peringatan Zulhas ini menjadi pemicu perubahan nyata, bukan sekadar wacana di atas panggung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa dampak utama dari impor beras 4,5 juta ton bagi petani Indonesia?
  A: Impor besar-besaran menekan harga beras domestik, sehingga pendapatan petani turun, NTP tetap rendah, dan banyak petani terpaksa menjual lahan karena usaha tani tidak menguntungkan.
• Q: Mengapa pemerintah tidak langsung menghentikan impor pangan?
  A: Penghentian impor secara mendadak berisiko menyebabkan lonjakan inflasi dan kekurangan pasokan di pasar. Namun, pemerintah harus menyusun peta jalan bertahap dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan perbaikan rantai pasok.
• Q: Apa hubungan swasembada pangan dengan kehormatan bangsa menurut Prabowo?
  A: Prabowo memaknai swasembada sebagai kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain, yang mencerminkan kemandirian, martabat, dan kekuatan ekonomi nasional.