Viral Siswa Disuruh Ambil Makan Bergizi saat Karhutla, BGN: Itu Hanya Hari Itu Saja

Ringkasan Singkat

• Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak pernah memaksa distribusi MBG tetap berjalan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
• Jika sekolah libur, MBG tetap dibagikan pada hari itu karena bahan makanan sudah dibeli dan dimasak, namun keesokan harinya distribusi dihentikan sesuai keputusan pemerintah daerah.
• Kementerian Kehutanan terus memantau hotspot, kualitas udara, dan jarak pandang, serta mengimbau masyarakat mengikuti info resmi dari BMKG dan otoritas bandara.

Jakarta, Berita Hari Ini – Polemik distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencuat setelah muncul laporan bahwa siswa tetap diminta mengambil makanan meski sekolah diliburkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, angkat bicara untuk mengklarifikasi insiden tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), Sudaryono menjelaskan bahwa kejadian itu bersifat teknis dan tidak mencerminkan kebijakan tetap. "Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," ujarnya.

Sudaryono menegaskan, distribusi MBG di wilayah terdampak karhutla sepenuhnya mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah maupun provinsi. "Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya memantau perkembangan titik panas, kondisi kebakaran, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang secara terpadu. "Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan," ujarnya.

Berdasarkan pemantauan terakhir, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berubah cepat tergantung konsentrasi asap, arah angin, dan curah hujan. Kemenhut mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan guna keselamatan perjalanan udara.

Analisis Pakar

Klarifikasi BGN ini memang melegakan secara prosedural, namun menyisakan pertanyaan besar tentang kesiapan logistik dan koordinasi darurat. Sebagai jurnalis investigasi yang telah bertahun-tahun meliput bencana dan kebijakan publik, saya menilai bahwa insiden "siswa tetap diambil MBG" bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan cermin dari rigiditas sistem distribusi yang tidak memiliki protokol darurat yang memadai. Ketika karhutla melanda, prioritas utama seharusnya adalah keselamatan warga, bukan memaksakan rantai pasok makanan yang sudah berjalan. Alasan "bahan baku sudah dibeli" terdengar seperti pembenaran atas ketidakmampuan mengantisipasi perubahan status darurat yang sering terjadi mendadak di daerah rawan kebakaran.

Lebih jauh, pengakuan bahwa keputusan libur sekolah berada di tangan gubernur dan bupati/wali kota justru membuka celah tumpang tindih kewenangan. BGN mengklaim mengikuti pemerintah daerah, tetapi dalam praktiknya, dapur MBG tetap beroperasi tanpa mekanisme cancel order yang fleksibel. Ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan anggaran dan pengadaan bahan baku masih kaku, tidak memperhitungkan skenario force majeure seperti kabut asap tebal yang mengancam kesehatan anak-anak. Seharusnya ada klausul khusus dalam kontrak penyedia makanan yang mengatur penghentian darurat, termasuk kompensasi bagi vendor, sehingga tidak ada alasan untuk tetap memasak saat sekolah libur.

Yang juga patut disorot adalah kesan bahwa BGN dan Kemenhut berjalan sendiri-sendiri. Kemenhut sibuk memantau hotspot dan asap, sementara BGN hanya menunggu pengumuman libur dari daerah tanpa melakukan asesmen risiko sendiri. Idealnya, ada sinergi antarinstansi untuk menetapkan status siaga darurat pangan di zona karhutla, termasuk penghentian otomatis distribusi MBG jika indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah memasuki kategori berbahaya. Tidak adanya koordinasi lintas sektor ini mengingatkan saya pada kegagalan serupa saat penanganan bencana asap tahun 2015, di mana kebijakan sosial justru menjadi korban dari ego sektoral.

Terakhir, pernyataan "besoknya sudah enggak ada lagi" justru mengkhawatirkan karena berarti distribusi hanya dihentikan untuk hari berikutnya, tetapi tidak ada jaminan bahwa keesokan harinya kondisi sudah aman. Karhutla bisa berlangsung berminggu-minggu, dan jika sekolah tetap libur, apakah BGN akan terus mengulangi pola yang sama? Tidak adanya kebijakan berbasis data real-time (misalnya dari BMKG) untuk mengaktifkan status darurat MBG menunjukkan bahwa program ini masih jauh dari konsep ketahanan pangan adaptif. Saya mendesak BGN untuk segera menyusun protokol darurat yang jelas, melibatkan pakar kesehatan dan kebencanaan, serta mengalokasikan anggaran cadangan untuk kerugian bahan baku jika terjadi pembatalan mendadak. Jangan sampai program bergizi menjadi beban risiko bagi guru, orang tua, dan siswa yang terpaksa keluar rumah di tengah kabut asap.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah MBG tetap dibagikan saat sekolah libur karhutla?
  A: Tidak. MBG hanya dibagikan pada hari pertama libur jika bahan makanan sudah dimasak, namun distribusi dihentikan pada hari-hari berikutnya sesuai keputusan pemerintah daerah.
• Q: Bagaimana cara mengetahui status distribusi MBG di daerah saya?
  A: Masyarakat dapat memantau pengumuman resmi dari pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) dan koordinasi dengan sekolah setempat.
• Q: Siapa yang bertanggung jawab menentukan libur sekolah akibat karhutla?
  A> Kewenangan libur SMA berada di gubernur, sedangkan SD dan SMP di bupati/wali kota, berdasarkan rekomendasi dari dinas pendidikan dan kesehatan setempat.