Mendagri Tito Karnavian Gebrak Pemda: Gerakan ASRI Wajib Jalan, Sampah Jadi Energi! Ini Instruksi Prabowo

Ringkasan Singkat

• Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh Pemda dan Forkopimda untuk menggencarkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
• Presiden menargetkan kota-kota bersih melalui pengurangan sampah dari hulu ke hilir, pengolahan sampah menjadi energi, serta penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dan gotong royong.
• Prabowo juga menyoroti estetika kota, meminta penertiban spanduk dan baliho serta menggantinya dengan videotron, sejalan dengan penilaian kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri dalam Apresiasi Pemda 2026.

Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas mengajak seluruh pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggerakkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai program prioritas nasional. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan, di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9) malam.

Menurut Tito, instruksi ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan sinergi antara pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. "Beliau ingin agar kita, semua program, pusat dan daerah, untuk membuat kota menjadi bersih. Artinya pengurangan sampah, baik dari hulu, semenjak di rumah tangga, maupun di hilir," ujar Tito di hadapan para bupati, wali kota, dan jajaran Forkopimda se-Kalimantan.

Mendagri menjelaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa ditangani secara parsial. diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari pemilahan di sumber, pengangkutan, hingga pengolahan di tempat pemrosesan akhir. Salah satu terobosan yang didorong adalah pemanfaatan sampah sebagai sumber energi, sebuah langkah yang dinilai sejalan dengan transisi energi nasional. Selain itu, Presiden juga menekankan implementasi konsep 3R (reduce, reuse, recycle) yang diperkuat melalui kegiatan korve atau kerja bakti gotong royong yang selama ini telah berjalan di sejumlah instansi.

Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dan peran strategis untuk memastikan gerakan ini berdampak nyata. Ia optimistis jika seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menerapkan kebijakan yang seragam, didukung oleh BUMN, maka kebersihan nasional akan meningkat signifikan. "Kalau semua kepala daerah, seluruh gubernur-gubernur, bupati, wali kota semua membuat kebijakan yang sama, BUMN semua membuat kebijakan yang sama, bersihlah sebagian," tegasnya.

Tak hanya soal sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti kerapian tata kota, terutama penataan media promosi di ruang publik. Tito menyebut bahwa kepala negara meminta pemasangan spanduk dan baliho dilakukan secara lebih tertib dengan tetap memperhatikan estetika, seperti praktik di negara-negara maju. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan videotron sebagai media promosi modern yang tidak mengganggu pemandangan kota. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu meningkatkan citra kota dan kenyamanan warga.

Perhatian serius terhadap kebersihan dan lingkungan tercermin dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 yang memasukkan kategori khusus Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Tito berharap kategori ini memacu Pemda untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengungkapkan hasil diskusi dengan Kepala BPS, Wini, yang meminta agar kategori pertumbuhan ekonomi juga dimasukkan dalam penilaian. "Tadi saya barusan diskusi dengan Ibu Wini (Kepala BPS), beliau meminta dimasukkan satu lagi (kategori penilaian) yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dan semua pemerintah daerah paham cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biar nanti sama-sama belajar," pungkas Tito.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai daerah, saya melihat gerakan ASRI ini bukan sekadar imbauan seremonial, tetapi sebuah uji nyata bagi kapasitas birokrasi daerah. Persoalan sampah di Indonesia sudah menjadi momok kronis yang tak pernah terselesaikan dengan pendekatan top-down tanpa pengawasan ketat. Ketika Mendagri menyebut "kerja bakti", pertanyaan kritisnya adalah: apakah ini hanya kegiatan temporer yang akan menghilang setelah apel pagi? Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa banyak program kebersihan berhenti di papan pengumuman, tanpa eksekusi berkelanjutan. Tito harus memastikan adanya mekanisme insentif dan sanksi yang jelas bagi kepala daerah yang gagal memenuhi target, bukan sekadar seremoni penghargaan tahunan.

Konsep pengolahan sampah menjadi energi memang terdengar futuristik, namun realitas teknologi dan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal. Hanya sedikit daerah yang memiliki fasilitas incinerator atau gasifikasi dengan standar lingkungan yang aman. Saya menilai, tanpa dukungan pendanaan yang memadai dan transfer teknologi, imbauan ini akan menjadi mimpi di siang bolong. Terlebih lagi, pengelolaan sampah di hulu—tingkat rumah tangga—masih menghadapi hambatan budaya dan kesadaran publik yang rendah. Program pemilahan sampah berbasis komunitas yang pernah digalakkan di beberapa kota sering gagal karena kurangnya edukasi berkelanjutan. Maka, yang dibutuhkan adalah integrasi gerakan ASRI dengan kurikulum pendidikan, pemberdayaan kader lingkungan, serta pendampingan dari akademisi dan LSM, bukan hanya instruksi dari atas.

Soal penataan spanduk dan baliho, saya setuju bahwa estetika kota penting, namun perlu diingat bahwa banyak usaha kecil menengah mengandalkan media murah itu untuk promosi. Jika semua dialihkan ke videotron, biaya iklan akan melonjak dan mematikan akses pemasaran bagi pelaku UMKM. Pemerintah harus menyiapkan subsidi atau ruang promosi gratis yang tetap rapi, misalnya papan digital bersama atau kanal khusus di lokasi strategis. Jangan sampai kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan antara pengusaha besar dan kecil. Apresiasi Pemda juga patut diapresiasi, tetapi menambahkan kategori pertumbuhan ekonomi di tengah target kebersihan bisa menjadi kabar baik, asalkan indikatornya tidak hanya mengacu pada angka pertumbuhan kotor, namun juga pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga. Saya berharap Tito dan jajaran tidak berhenti di level wacana; rakyat menunggu aksi konkret yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Gerakan Indonesia ASRI yang digaungkan Mendagri?
A: Gerakan ASRI adalah singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata, melalui pengurangan sampah, pengolahan limbah, dan penataan ruang publik, yang kini diinstruksikan kepada seluruh Pemda dan Forkopimda.

Q: Bagaimana cara pengolahan sampah menjadi energi yang dimaksud?
A: Pengolahan sampah menjadi energi dapat dilakukan melalui teknologi insinerasi (pembakaran terkendali), gasifikasi, atau pengolahan biogas dari sampah organik. Pemerintah mendorong investasi dan kerja sama dengan swasta untuk membangun fasilitas pengolahan yang ramah lingkungan di setiap daerah.

Q: Apakah penertiban spanduk dan baliho akan berdampak pada UMKM?
A: Potensi dampak ada, terutama bagi UMKM yang mengandalkan media tersebut untuk promosi. Namun, pemerintah menyarankan penggunaan videotron dan media digital lain, serta berencana menyediakan ruang promosi alternatif yang tertib dan tetap terjangkau, agar kebijakan ini tidak menghambat pemasaran produk lokal.