Kemiskinan Indonesia: 64,2% atau 8,07%? Ini Sebab BPS dan Bank Dunia Beda Hitung

Ringkasan Singkat

• BPS mencatat 8,07% penduduk miskin (22,93 juta jiwa) per Maret 2026, sementara Bank Dunia memproyeksikan 64,2% di bawah garis 8,30 dolar AS PPP per hari.
• Perbedaan disebabkan standar yang dipakai: BPS menggunakan garis kemiskinan nasional berbasis kebutuhan dasar (2.100 kkal) dan biaya hidup lokal, sedangkan Bank Dunia menggunakan standar global untuk negara berpendapatan menengah atas.
• Bank Dunia sendiri menyatakan angka BPS lebih tepat untuk kebijakan dalam negeri Indonesia, namun kedua data memiliki kegunaan masing-masing: nasional untuk kebijakan, internasional untuk perbandingan antarnegara.

Deputi Bidang Statistik Sosial Nashrul Wajdi menjelaskan secara gamblang mengapa angka kemiskinan yang dirilis BPS dan Bank Dunia berbeda jauh. Dalam rilis Macro Poverty Outlook April 2026, Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan 8,30 dolar AS per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Angka ini tergolong tinggi dan kontras dengan catatan BPS yang hanya 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Nashrul menegaskan kedua angka tidak bisa dibandingkan secara langsung karena dibangun dengan filosofi dan tujuan berbeda. Garis 8,30 dolar AS adalah median dari garis kemiskinan negara-negara upper-middle income (UMIC) yang disesuaikan dengan PPP, bukan mencerminkan kebutuhan riil rakyat Indonesia. Sementara garis kemiskinan nasional BPS dihitung dengan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang mengacu pada konsumsi minimum 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang disesuaikan dengan harga dan pola konsumsi di tiap daerah. Secara nasional, garis kemiskinan rumah tangga rata-rata Rp3.091.866 per bulan.

BPS menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali setahun, sehingga lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan harga serta konsumsi masyarakat. Sebaliknya, standar Bank Dunia bersifat statis dan digunakan untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara—bukan untuk mengukur kemiskinan absolut di Indonesia. Menariknya, dalam keterangan resmi 13 Juni 2025, Bank Dunia justru mengakui bahwa statistik kemiskinan BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan domestik.

Analisis Pakar

Perbedaan ekstrem antara angka 8,07% dan 64,2% bukanlah kegagalan metodologi, melainkan cerminan dari dua paradigma pengukuran kemiskinan yang saling melengkapi namun sering disalahartikan. Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat bahwa publik dan bahkan sebagian pengambil kebijakan kerap terjebak pada angka tunggal, padahal esensi dari perdebatan ini adalah definisi 'kemiskinan' itu sendiri. Garis kemiskinan nasional BPS yang berbasis kebutuhan dasar adalah instrumen yang sangat relevan untuk intervensi program perlindungan sosial—seperti bansos, subsidi, dan bantuan pendidikan—karena ia mengukur kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup di tengah struktur harga dan konsumsi lokal. Namun, kelemahannya adalah ia tidak menangkap aspek deprivasi relatif atau akses terhadap layanan modern yang semakin menjadi tolok ukur kesejahteraan di era global.

Di sisi lain, standar Bank Dunia sebesar 8,30 dolar PPP per hari—yang setara dengan sekitar Rp180.000–Rp200.000 per hari dalam daya beli riil—sebenarnya mencerminkan ambang batas untuk bisa dikategorikan sebagai 'kelas menengah' di negara berkembang. Angka 64,2% itu bukan berarti 64 persen rakyat Indonesia 'miskin' dalam arti kelaparan, melainkan 64 persen hidup dengan pengeluaran di bawah level yang dianggap layak untuk negara berpendapatan menengah atas. Ini adalah peringatan keras: meskipun kemiskinan ekstrem berhasil ditekan, kerentanan ekonomi masih menghantui mayoritas penduduk. Gelombang inflasi, kenaikan harga pangan, atau goncangan ekonomi dapat dengan mudah mendorong puluhan juta orang ke bawah garis kemiskinan nasional, karena cadangan pengeluaran mereka sangat tipis.

Dari sudut kebijakan, saya menilai pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penurunan angka kemiskinan nasional, tetapi juga pada peningkatan daya tahan ekonomi rumah tangga agar mereka bisa melampaui standar 8,30 dolar PPP. Hal ini membutuhkan transformasi struktural: peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses pembiayaan, dan reformasi pasar tenaga kerja agar upah riil tumbuh. Program-program seperti Kartu Prakerja, perluasan usaha mikro, dan hilirisasi industri harus diarahkan untuk menaikkan pendapatan per kapita, bukan sekadar menekan angka kemiskinan di atas kertas. Bank Dunia telah menyediakan cermin yang menunjukkan bahwa kita masih jauh dari masyarakat sejahtera, meskipun secara statistik kita sudah 'cukup baik'.

Yang juga patut disoroti adalah peran Susenas sebagai tulang punggung data BPS. Dengan frekuensi dua kali setahun, BPS memiliki keunggulan dalam merekam fluktuasi musiman dan dampak kebijakan jangka pendek. Namun, saya mendorong BPS untuk lebih transparan dalam mempublikasikan distribusi pengeluaran secara detail, agar para ekonom dan peneliti bisa melakukan simulasi kebijakan yang lebih akurat. Kerja sama dengan Bank Dunia dalam harmonisasi definisi juga penting, meskipun tetap menjaga kedaulatan metodologi nasional. Pada akhirnya, angka kemiskinan adalah alat, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana angka itu mendorong aksi nyata untuk memperluas akses pangan, perumahan, pendidikan, dan lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia sangat berbeda?
  A: Karena menggunakan garis kemiskinan yang berbeda. BPS menggunakan standar nasional berbasis kebutuhan dasar (makanan 2.100 kkal + nonmakanan) yang disesuaikan dengan harga lokal. Bank Dunia menggunakan garis 8,30 dolar AS per hari PPP untuk negara berpendapatan menengah atas, yang bersifat global dan tidak spesifik untuk Indonesia, sehingga menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi.
• Q: Mana angka yang sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Indonesia?
  A: Untuk kebijakan domestik dan evaluasi program perlindungan sosial, angka BPS lebih tepat karena mencerminkan kondisi riil masyarakat dan disusun berdasarkan data Susenas yang up-to-date. Bank Dunia pun mengakui hal tersebut. Angka Bank Dunia lebih berguna untuk perbandingan internasional dan analisis kerentanan relatif.
• Q: Apakah 64,2% penduduk Indonesia benar-benar miskin?
  A: Tidak dalam arti kemiskinan absolut atau kelaparan. Angka itu berarti 64,2% penduduk memiliki pengeluaran di bawah standar yang dianggap layak untuk negara berpendapatan menengah atas—yang mencerminkan besarnya tantangan untuk meningkatkan taraf hidup ke level kelas menengah, bukan kemiskinan ekstrem. Namun angka ini juga mengingatkan bahwa mayoritas rakyat masih rentan secara ekonomi.