Harga Ayam Melambung di Konsumen, Peternak Merana: Permindo Desak Audit Total Rantai Pasok

Ringkasan Singkat

• Harga ayam hidup di peternak Rp25.000/kg, sementara konsumen membayar Rp38.000–Rp40.000/kg—selisih yang menggiurkan namun merugikan peternak.
• Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menolak kebijakan penekanan harga di tingkat peternak dan menuntut audit rantai pasok dari kandang hingga pasar.
• Biaya produksi peternak sudah di atas Rp23.500/kg, sehingga margin keuntungan hanya Rp1.000–Rp1.500/kg; jika harga turun, peternak rugi dan pasokan nasional terancam.

Jakarta, CNBC Indonesia — Permindo angkat suara di tengah lonjakan harga daging ayam ras di pasar konsumen. Ketua Umumnya, Kusnan, meminta pemerintah tidak terburu-buru menekan harga di tingkat peternak sebelum menguak secara utuh struktur biaya di setiap mata rantai.

Data terbaru menunjukkan harga live bird (ayam hidup) di kandang hanya sekitar Rp25.000 per kilogram, sedangkan konsumen harus merogoh kocek Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram untuk daging karkas. Selisih lebih dari Rp13.000 per kilogram itu menjadi pertanyaan besar: ke mana aliran uang itu mengalir?

Kusnan menegaskan, peternak bukanlah biang keladi mahalnya ayam di pasar. “Jangan sampai masyarakat melihat harga Rp40.000 lalu menyalahkan peternak. Ada rantai panjang setelah ayam keluar kandang yang harus dibuka transparansinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Ia merinci, biaya pemotongan, transportasi dan cold chain, margin pedagang, distributor, trader, hingga broker adalah komponen yang wajib diaudit. Pertanyaan kuncinya: pada titik mana pembentukan harga terbesar terjadi? Tanpa jawaban berbasis data, kebijakan menekan harga peternak hanya akan menjadi solusi semu yang berisiko mematikan usaha rakyat.

Di sisi lain, Kusnan membeberkan fakta biaya produksi: harga DOC (day old chick) Rp8.000–Rp8.500 per ekor, pakan Rp9.500–Rp10.000 per kg, sehingga harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp23.500–Rp24.000 per kg. Dengan harga jual Rp25.000, margin peternak hanya Rp1.000–Rp1.500 per kg—cukup tipis untuk menutup risiko kematian ayam dan fluktuasi pakan. Jika harga dipaksa turun, peternak akan merugi, mengurangi populasi, atau bahkan gulung tikar, yang pada akhirnya mengancam ketahanan protein nasional.

Karena itu, Permindo mendesak TPID dan Satgas Pangan untuk tidak sekadar memantau harga di pasar, melainkan melakukan pelacakan harga dari hulu ke hilir—mulai dari jagung, bahan baku pakan, pabrik pakan, DOC, peternak, trader, RPHU, distributor, hingga konsumen. Setiap mata rantai harus diketahui harga beli, biaya, harga jual, dan marginnya. “Jika rantai terlalu panjang, pendekkan. Jika ada margin tak wajar, periksa. Jika ada praktik tidak sehat, tindak,” tegasnya.

Permindo juga mengajukan lima desakan strategis: (1) menjaga harga live bird di atas HPP; (2) audit rantai pasok, bukan sekadar survei harga; (3) membuka data pembentukan harga dari DOC hingga konsumen; (4) memperpendek distribusi dengan memberi ruang lebih besar kepada koperasi dan organisasi peternak; dan (5) membangun sistem peringatan dini yang menghubungkan HPP, populasi, produksi, harga pakan, DOC, dan supply-demand.

Kusnan menutup dengan pernyataan tegas: “Harga Rp25.000 di kandang dan Rp40.000 di konsumen adalah dua persoalan berbeda. Jika masalah ada di distribusi, jangan peternak yang ditekan. Bongkar dulu ke mana selisih harga itu mengalir.”

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro yang telah lama mengikuti dinamika komoditas pangan, saya menilai kasus ini adalah cermin klasik dari kegagalan struktur pasar yang tidak transparan dan biaya transaksi yang tinggi di sektor perunggasan. Selisih Rp15.000 per kilogram bukanlah angka kecil—ini mengindikasikan adanya inefisiensi sistemik yang selama ini dibiarkan, baik karena lemahnya pengawasan, minimnya digitalisasi rantai pasok, maupun karena kepentingan para pemain besar yang menikmati ketidakjelasan margin.

Yang menarik, desakan Permindo untuk audit rantai pasok adalah langkah berani yang seharusnya mendapat respons cepat dari pemerintah. Selama ini, kebijakan pengendalian inflasi sering kali hanya fokus pada harga konsumen (CPI) tanpa mengurai komponen biaya di sepanjang jalur distribusi. Akibatnya, kebijakan penurunan harga justru membebani petani dan peternak kecil, sementara margin keuntungan tersedot oleh spekulan dan perantara. Ini bukan sekadar masalah keadilan, tapi juga ancaman bagi keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dari perspektif makro, sektor peternakan memiliki efek pengganda yang besar terhadap inflasi pangan dan daya beli masyarakat. Jika peternak rakyat terus dipinggirkan, maka dalam jangka menengah pasokan ayam akan menurun, harga melonjak lebih tinggi, dan beban inflasi kembali ke konsumen—skenario lose-lose. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang membuka data dan menciptakan pasar yang efisien, bukan sekadar sebagai polisi harga. Digitalisasi rantai pasok, pemberian kredit usaha berbasis data, dan penguatan koperasi peternak adalah solusi konkret yang sudah tertunda.

Yang tidak kalah penting adalah perlindungan peternak melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi. Dengan data real-time mengenai populasi, harga pakan, dan permintaan, pemerintah dapat mengantisipasi oversupply atau shortage sebelum terjadi. Ini bukan proyek mahal, melainkan investasi kelembagaan yang akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Saya berharap TPID dan Satgas Pangan tidak lagi bekerja reaktif, melainkan proaktif dengan audit berbasis bukti. Jika tidak, siklus protes peternak akan terus berulang, dan ketahanan protein Indonesia tetap menjadi wacana tanpa tindakan nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa harga ayam di pasar konsumen jauh lebih tinggi dibanding harga dari peternak?
A: Penyebab utamanya adalah rantai pasok yang panjang dan tidak transparan—mulai dari pemotongan, transportasi, cold chain, hingga margin distributor, trader, dan pedagang eceran. Selisih harga ini belum pernah diaudit secara menyeluruh sehingga titik pembentukan biaya terbesar tidak diketahui.

Q: Apa dampak jika harga ayam hidup dipaksa turun di bawah HPP peternak?
A: Peternak akan merugi, mengurangi populasi, atau berhenti berusaha. Akibatnya, pasokan ayam nasional menyusut, harga di konsumen justru melonjak lebih tinggi dalam jangka panjang, dan ketahanan protein nasional terancam.

Q: Apa yang diminta Permindo kepada pemerintah?
A: Permindo meminta audit rantai pasok berbasis data, perlindungan harga di atas HPP, pemendekan rantai distribusi melalui koperasi, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk mendeteksi potensi oversupply atau kenaikan biaya produksi secara cepat.