Gaji UMR Tapi Masuk Desil 10? Ini Fakta di Balik Data Kemensos yang Bikin Heran

Ringkasan Singkat

• Desil kesejahteraan yang diumumkan Kemensos tidak dihitung dari pendapatan individu, melainkan dari estimasi pengeluaran dan berbagai variabel sosial ekonomi.
• Banyak warga berpenghasilan UMR yang masuk desil 10 (tertinggi) karena metode Proxy Means Test (PMT) mempertimbangkan aset, kondisi rumah, listrik, pendidikan, dan pekerjaan, bukan gaji.
• Pakar menilai pemerintah sebaiknya mulai memanfaatkan data pajak untuk mengukur pendapatan riil, karena data pengeluaran dinilai tidak cukup akurat untuk menargetkan bantuan sosial.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembukaan akses publik untuk mengecek desil kesejahteraan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id memicu gelombang kejutan di media sosial. Banyak masyarakat yang mengaku berpenghasilan sesuai UMR (Upah Minimum Regional) justru masuk kategori desil 10 — kelompok yang secara statistik setara dengan konglomerat atau pejabat tinggi. Fenomena ini menimbulkan kebingungan dan pertanyaan tentang kredibilitas data.

Menurut Turro Wongkaren, Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik, keanehan ini terjadi karena desil sama sekali tidak diukur berdasarkan pendapatan perorangan. "Karena kita enggak punya data pendapatan, biasanya kita pakai data pengeluaran. Jadi sesederhana itu," ujarnya. Sulitnya akses pendapatan di Indonesia, lanjut Turro, disebabkan masih banyak pekerja di sektor informal yang tidak memiliki catatan keuangan tetap, sehingga statistikwan terpaksa menggunakan variabel pengganti.

Metode yang dipakai adalah Proxy Means Test (PMT), sebuah teknik statistik yang mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga dari karakteristik yang mudah diamati: kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset (seperti kendaraan dan elektronik), daya listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga status kesehatan dan disabilitas. Semua variabel itu lalu diperingkat ke dalam 10 desil. Dengan pendekatan ini, seseorang dengan gaji UMR tetapi memiliki rumah layak, listrik 2.200 VA, dan kendaraan bermotor bisa terlempar ke desil 10, meskipu penghasilannya pas-pasan.

Data ini termuat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi dari DTKS, P3KE, dan Regsosek, serta diperkaya dengan data administrasi kependudukan dari Dukcapil. Namun, Turro menegaskan bahwa ukuran pendapatan seharusnya tetap diupayakan. Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan data pajak — bukan untuk memajaki, melainkan untuk mengetahui perkiraan penghasilan riil. "Pajak bukan untuk dipajakin nilainya berapa, justru sebaliknya. Kita mau tahu dia ini kira-kira penghasilannya berapa," tegasnya.

Analisis Pakar

Fenomena ini membuka mata kita tentang kelemahan mendasar sistem data sosial ekonomi Indonesia. Mengandalkan pengeluaran dan aset fisik sebagai proksi kesejahteraan memang solusi pragmatis, tetapi secara metodologis mengandung bias besar. Seorang buruh pabrik yang merantau dan mengirim uang ke kampung halaman mungkin tercatat berpenghasilan UMR, tetapi karena memiliki rumah sederhana dan motor bekas, ia naik ke desil 10 — sementara keluarganya di kampung yang menerima kiriman justru mungkin masuk desil bawah. Ini menunjukkan bahwa PMT tidak mampu menangkap aliran pendapatan antarrumah tangga dan beban tanggungan yang sesungguhnya.

Dampaknya sangat serius bagi kebijakan perlindungan sosial. Jika data salah sasaran, maka bantuan seperti PKH, BPNT, atau subsidi listrik tidak akan tepat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan. Ironisnya, banyak penerima bantuan saat ini adalah mereka yang secara administratif masuk desil rendah, tetapi justru memiliki pendapatan nonformal yang tidak tercatat. Sebaliknya, pekerja formal dengan gaji kecil tetapi aset mencolok bisa dikeluarkan dari daftar penerima. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga keadilan sosial.

Pemerintah harus berani mengambil langkah berani: membangun sistem perpajakan yang inklusif dan mendorong formalisasi ekonomi, agar data pendapatan menjadi basis utama penentuan desil. Selama masih ada 60% lebih tenaga kerja di sektor informal, selama itu pula data kesejahteraan kita akan tetap kabur. Integrasi data pajak, BPJS Ketenagakerjaan, dan rekening bank bisa menjadi jalan keluar, tapi butuh komitmen politik dan perlindungan privasi yang kuat. Tanpa itu, kita hanya akan terus bermain tebak-tebakan dengan angka-angka yang tidak pernah mencerminkan realitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu desil dan bagaimana cara menghitungnya?

A: Desil adalah pengelompokan populasi ke dalam 10 lapisan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok 10% paling bawah (termiskin), dan desil 10 adalah 10% paling atas (terkaya). Perhitungannya menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) yang mengestimasi pengeluaran rumah tangga dari variabel seperti kondisi rumah, aset, listrik, pendidikan, dan pekerjaan — bukan dari pendapatan langsung.

Q: Kenapa penghasilan UMR bisa masuk desil 10?

A: Karena desil tidak mengukur gaji, melainkan gaya hidup dan aset. Seseorang dengan gaji UMR namun memiliki rumah layak, kendaraan, dan peralatan elektronik lengkap akan dinilai berdaya beli tinggi, sehingga masuk desil 10. Ini adalah kelemahan metode statistik yang tidak bisa membedakan antara aset warisan, hutang, atau biaya hidup di daerah mahal.

Q: Bagaimana cara cek desil dan apa dampaknya bagi penerima bantuan sosial?

A: Masyarakat bisa mengecek desil melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK. Status desil menentukan kelayakan menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan subsidi listrik. Jika masuk desil tinggi, otomatis terhapus dari daftar penerima, sehingga penting untuk memastikan data yang terdaftar sesuai dengan kondisi riil dan melakukan sanggahan jika tidak cocok.