Desil Naik Bukan Berarti Kaya! Ini 3 Fakta Penting yang Perlu Dipahami Soal Bansos

Ringkasan Singkat

• Desil hanyalah pemeringkatan relatif kesejahteraan, bukan ukuran mutu penghasilan atau penentu tunggal penerima bansos.
• Perubahan desil seseorang bisa terjadi karena kondisi nasional berubah, tanpa ada perubahan pada ekonomi pribadi.
• Setiap program bansos memiliki kriteria spesifik; desil berfungsi sebagai alat prioritas ketika kuota terbatas, bukan sebagai kartu kaya-miskin.

Jakarta – Masyarakat ramai memperbincangkan lonjakan perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3, yang dinilai mempengaruhi akses terhadap bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar. Namun, pemerintah dan pakar statistik menegaskan bahwa desil bukanlah indikator tunggal untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik, Turro Wongkaren, menjelaskan bahwa desil merupakan bagian dari social registry, bukan beneficiary registry. “Social registry adalah daftar penduduk menurut kondisi sosial-ekonominya, sedangkan beneficiary registry adalah daftar orang yang layak menerima bantuan. Ini dua hal yang berbeda,” ujarnya. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek, kemudian diperkaya dengan data kependudukan dari Dukcapil.

Variabel yang digunakan untuk menyusun desil mencakup kondisi perumahan, sumber air, bahan bakar, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Dengan metode Proxy Means Test (PMT), data tersebut mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga. Namun, seperti ditegaskan Turro, “perengkingan desil itu bukan untuk menentukan siapa yang dapat apa—itu tergantung dari masing-masing kementerian/lembaga.”

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menambahkan bahwa desil bersifat relatif. “Desil bukan sertifikat kaya dan miskin, dan tidak bisa disamakan dengan penghasilan tertentu,” katanya. Posisi desil seseorang bisa berubah meskipun kondisi ekonominya tetap, misalnya jika bencana di daerah lain menyebabkan banyak penduduk turun peringkat, maka desil orang lain otomatis naik. DTSEN diperbarui setiap tiga bulan; masuknya 12 juta data baru dari BKKBN pada Volume 3 menyebabkan perubahan signifikan yang memicu kegaduhan, terutama bertepatan dengan pendaftaran perguruan tinggi dan KIP.

Andy menegaskan bahwa desil hanya digunakan sebagai pertimbangan prioritas ketika kuota bantuan terbatas. “Jika ada 10 orang berhak tapi dana hanya cukup untuk 5, maka desil 1 lebih prioritas daripada desil 4,” jelasnya. Namun, setiap program memiliki syarat tambahan—misalnya, PNS tidak bisa menerima PKH meskipun desilnya rendah. Kenaikan desil juga tidak otomatis berarti seseorang kehilangan hak bansos, karena jumlah bantuan sosial tetap dan kuota yang terbatas menjadi faktor utama.

Untuk mengatasi lonjakan perubahan desil, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa/kelurahan, pendamping PKH, atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, call center, dan kanal daring yang disediakan oleh Kementerian Sosial serta portal DTSEN.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya menilai kegaduhan ini mencerminkan lemahnya literasi data dan kebijakan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah telah memiliki sistem data yang canggih, namun kegagapan komunikasi publik membuat perubahan desil yang bersifat teknis diterjemahkan secara keliru sebagai pemotongan bantuan. Padahal, perubahan desil tidak serta-merta mengubah daya beli riil seseorang—ini hanya pergeseran posisi relatif dalam distribusi nasional. Persepsi keliru ini berpotensi memicu gejolak sosial, terutama di kalangan kelompok rentan yang sangat bergantung pada bansos.

Dari sisi kebijakan, penggunaan desil sebagai alat prioritas memang masuk akal secara fiskal, tetapi ketergantungan pada pemeringkatan yang berubah-ubah setiap triwulan menciptakan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Program perlindungan sosial seharusnya memberikan kepastian jangka pendek, bukan fluktuasi yang membuat masyarakat cemas setiap kali data diperbarui. Saya mengapresiasi upaya BPS melakukan koreksi cepat (Volume 3.1), namun langkah itu hanya mengobati gejala, bukan akar masalah: yaitu kurangnya sosialisasi dan mekanisme transisi yang adil ketika terjadi perubahan peringkat.

Lebih kritis lagi, saya melihat ada kesenjangan antara tujuan data tunggal dan implementasinya. DTSEN dibangun untuk menyatukan berbagai basis data, tetapi jika setiap kementerian memiliki kriteria sendiri dan kuota terbatas, maka data yang sama menghasilkan perlakuan berbeda. Ini tidak efisien dan membingungkan. Pemerintah perlu mendorong harmonisasi kriteria antarprogram dan memperluas cakupan penerima agar desil tidak menjadi ajang perebutan. Selain itu, edukasi publik tentang sifat relatif desil harus digencarkan—masyarakat perlu paham bahwa naik desil bukanlah vonis “kaya”, apalagi pencabutan hak.

Ke depan, saya merekomendasikan agar pemerintah menggabungkan pendekatan desil dengan indikator absolut seperti garis kemiskinan dan inflasi regional, sehingga keputusan bansos lebih stabil dan berkeadilan. Reformasi sistem perlindungan sosial tidak cukup dengan pembaruan data teknis; dibutuhkan strategi komunikasi yang membangun kepercayaan, serta jaring pengaman yang tidak membuat rakyat gamang setiap kali angka berubah. Inilah saatnya bagi otoritas fiskal untuk berpikir di luar metodologi statistik dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu desil dan bagaimana cara menghitungnya?

A: Desil adalah pembagian populasi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Peringkat 1 adalah 10% paling bawah, peringkat 10 adalah 10% paling atas. Penghitungan menggunakan data sosial-ekonomi dan metode PMT, bukan berdasarkan pendapatan nominal.

Q: Jika desil saya naik, apakah saya otomatis kehilangan bansos?

A: Tidak. Kenaikan desil hanya menunjukkan posisi relatif Anda membaik dibandingkan yang lain, bukan berarti penghasilan Anda meningkat. Penentuan bansos tetap mengacu pada kriteria program dan kuota, bukan desil semata.

Q: Bagaimana cara mengajukan pemutakhiran data DTSEN jika data saya tidak sesuai?

A: Anda bisa melapor ke pemerintah desa/kelurahan, pendamping PKH, atau melalui aplikasi Cek Bansos, call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.