Beras RI Rp12.000 per Kg Vs Vietnam Rp3.800: Zulhas Beberkan Akar Ketertinggalan

Ringkasan Singkat

• Biaya produksi beras Indonesia mencapai Rp12.000/kg, jauh di atas Vietnam dan Thailand yang hanya Rp3.800/kg.
• Menteri Zulkifli Hasan menyoroti rendahnya adopsi teknologi, bibit impor, dan pengelolaan lahan sebagai penyebab utama.
• Ketergantungan pada bibit luar negeri dan minimnya sinergi dengan perguruan tinggi dinilai menghambat daya saing pangan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap fakta mencolok yang membuat sektor pangan Tanah Air terus tertinggal. Dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JICC, Jakarta, Jumat (4/9/2026), ia membandingkan biaya produksi beras nasional dengan negara tetangga.

“Untuk mendapat 1 kg beras, Vietnam dan Thailand hanya mengeluarkan Rp3.800. Kita butuh Rp12.000. Betapa kita kalah jauh,” ujar Zulhas. Selisih harga yang mencapai tiga kali lipat ini, menurutnya, bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari tiga persoalan mendasar: teknologi pertanian yang tertinggal, penggunaan varietas unggul yang minim, dan manajemen lahan yang belum efisien.

Masalah serupa juga terjadi pada komoditas tebu. Zulhas mencontohkan, ongkos produksi gula di Lumajang mencapai Rp14.000/kg, sementara India dan Brazil hanya di bawah Rp4.000/kg. “Kalau seperti ini, kita akan terus tertinggal,” tegasnya. Ia menyebut hampir seluruh bibit tanaman pangan masih diimpor dan sebagian besar hanya bisa dipakai satu kali tanam, sehingga petani terus bergantung pada pasokan luar negeri.

Padahal, Indonesia memiliki kapasitas riset yang mumpuni. Zulhas menyindir, “Kita punya ITB, kita punya IPB, kita punya kampus-kampus hebat. Tapi kita masih tidak mau menyadari betapa pentingnya urusan pangan.” Ia menambahkan, rendahnya kualitas konsumsi pangan berujung pada masalah gizi, seperti yang ia temui di Maumere, NTT, di mana banyak anak SD bertubuh pendek akibat pola makan yang buruk.

Dengan pendapatan per kapita Indonesia yang masih di bawah US$5.000, sementara Thailand sudah mencapai US$8.000, rakyat Indonesia justru harus membayar harga pangan lebih mahal. Zulhas menekankan bahwa ini adalah alarm bagi kebijakan pangan nasional untuk segera berbenah.

Analisis Pakar

Data yang dipaparkan Zulhas bukanlah hal baru, namun kali ini disampaikan oleh koordinator pangan yang memiliki akses langsung ke data dan kebijakan. Dari kaca mata ekonomi makro, selisih biaya produksi sebesar Rp8.200 per kg beras adalah cerminan dari inefisiensi struktural yang sudah mengakar. Ini bukan hanya soal pupuk atau irigasi, melainkan juga soal ekosistem inovasi yang gagal menjembatani riset dengan lapangan. Selama 20 tahun terakhir, produktivitas padi kita hanya tumbuh rata-rata 1,5% per tahun, sementara Vietnam mampu mencatat 3-4% berkat akselerasi varietas hibrida dan mekanisasi.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketergantungan pada bibit impor yang menciptakan rentang kendali biaya dari luar negeri. Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi ikut melonjak, sementara petani lokal tidak punya alternatif. Ini adalah jebakan biaya tinggi yang diperparah oleh kebijakan perlindungan harga gabah yang justru tidak mendorong efisiensi. Di sisi lain, kampus-kampus seperti IPB dan ITB sudah memiliki ratusan varietas unggul lokal, tetapi hanya sedikit yang diadopsi secara masif. Menurut saya, ini adalah kegagalan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Badan Litbang, dan pemerintah daerah.

Dari perspektif makro, biaya produksi tinggi otomatis mendorong inflasi pangan, yang paling melukai daya beli masyarakat bawah. Saat harga beras naik, bank sentral harus menaikkan suku bunga, yang akhirnya menghambat investasi sektor riil. Ini siklus setan yang terus berulang. Solusi jangka pendek mungkin impor, tetapi itu hanya mengobati gejala. Yang dibutuhkan adalah revolusi teknologi pertanian dengan pendekatan klaster—mulai dari benih, pemupukan presisi, panen, hingga pascapanen—serta insentif bagi petani yang mau beralih ke varietas unggul buatan dalam negeri.

Zulhas menyentuh poin penting tentang gizi dan kemiskinan. Hubungan antara pangan mahal dan kualitas sumber daya manusia adalah nyata. Anak-anak di NTT yang pendek bukan karena kurang makan, tetapi karena makanan yang tersedia murah tapi rendah gizi. Ini adalah beban biaya kesehatan di masa depan yang jauh lebih besar daripada investasi untuk menurunkan biaya produksi. Saya menilai pernyataan Zulhas kali ini harus diikuti dengan peta jalan yang terukur, bukan sekadar wacana. Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi pasar bagi produk pertanian tetangga, sekaligus mengorbankan masa depan generasi kita.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa biaya produksi beras di Indonesia lebih mahal dibanding Vietnam?
  A: Karena Indonesia masih mengandalkan teknologi pertanian konvensional, bibit impor yang mahal, dan pengelolaan lahan yang tidak efisien, sehingga biaya per kilogram mencapai Rp12.000, sedangkan Vietnam hanya Rp3.800 berkat varietas unggul dan mekanisasi tinggi.
• Q: Apa dampak harga beras tinggi terhadap perekonomian Indonesia?
  A: Harga beras yang tinggi mendorong inflasi pangan, menekan daya beli masyarakat miskin, dan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
• Q: Apa solusi yang ditawarkan Zulkifli Hasan untuk menekan biaya produksi?
  A: Zulhas mendorong pemanfaatan riset dari perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas lokal, perbaikan teknologi pertanian, serta pengelolaan lahan yang lebih terpadu, agar ketergantungan pada bibit impor bisa dikurangi dan produktivitas meningkat.