Anggaran ESDM Rp27 T di 2027: Bahlil Fokus Gas & Listrik, Rakyat Tunggu Bukti

Ringkasan Singkat

• Komisi XII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM 2027 sebesar Rp27,37 triliun.
• Rp22,51 triliun (82%) dialokasikan untuk infrastruktur energi, dominasi jaringan gas (Rp11,34 T) dan kelistrikan (Rp10,45 T).
• Target utama: seluruh rumah tangga Indonesia menikmati listrik pada 2029, plus percepatan jargas dan konversi motor listrik.

Jakarta – Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2027 resmi ditetapkan Rp27,37 triliun setelah disetujui Komisi XII DPR RI. Angka ini naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan porsi terbesar – mencapai 82% atau Rp22,51 triliun – dikucurkan untuk proyek infrastruktur energi, terutama jaringan gas dan kelistrikan.

Sekjen ESDM, Erani Yustika, menegaskan bahwa alokasi besar ini merupakan bagian dari upaya mengejar target pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia menikmati akses listrik pada 2029. “Rp27 triliun memang besar, karena setiap tahun kami diminta memastikan target itu tercapai,” ujarnya dalam rapat kerja, Jumat (4/9/2026). Dari total pagu, sekitar Rp10 triliun per tahun digelontorkan untuk program kelistrikan, sementara Rp11 triliun lebih untuk pembangunan jaringan gas (jargas) dan pipa transmisi di bawah Ditjen Migas.

Rincian proyek infrastruktur menunjukkan fokus nyata: Rp5,21 triliun untuk 959.232 sambungan jargas rumah tangga, Rp3,94 triliun untuk pipa gas Dumai-Sei Mangkei, dan Rp9,67 triliun untuk infrastruktur listrik desa (Lisdes). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp815 miliar untuk paket kompor listrik dan Rp635 miliar untuk konversi 63.000 unit motor listrik. DPR pun memberikan catatan keras: Dirjen Migas dan Dirjen Ketenagalistrikan harus menunjukkan performa maksimal sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.

Ketua Komisi XII, Melchias Marcus Mekeng, mengingatkan bahwa masyarakat semakin sensitif terhadap penggunaan uang pajak. “Anggaran naik cukup besar, kami minta kinerja di lapangan meningkat,” tegasnya. Sisa anggaran di luar infrastruktur dialokasikan untuk program EBTKE (Rp1,82 T), minerba (Rp702 M), penegakan hukum (Rp89 M), dan geologi, termasuk pembangunan kapal Geomarin V senilai Rp130 miliar.

Analisis Pakar

Anggaran sebesar Rp27,37 triliun untuk Kementerian ESDM bukanlah angka kecil, apalagi jika dibandingkan dengan realisasi belanja infrastruktur energi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat ada dua sisi yang perlu dibedah. Pertama, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah jelas sedang all-in pada elektrifikasi dan gasifikasi sebagai motor pemerataan energi. Target 2029 untuk listrik 100% memang ambisius, namun dengan catatan: efisiensi penyerapan anggaran menjadi kunci. Selama ini kita sering mendengar cerita proyek mangkrak atau serapan rendah akibat masalah lahan, perizinan, dan koordinasi antardaerah. Jika Rp22 triliun lebih tidak dikelola dengan tata kelola yang ketat, maka rakyat hanya akan melihat tumpukan pipa dan tiang listrik tanpa nyala.

Kedua, komposisi belanja yang didominasi infrastruktur fisik (82%) menyisakan ruang gerak yang sempit untuk riset, inovasi, dan pengawasan. Padahal, transisi energi menuju energi terbarukan membutuhkan investasi tidak hanya pada hardware, tetapi juga pada sumber daya manusia dan kelembagaan. Alokasi untuk Ditjen EBTKE hanya Rp1,82 triliun – terbilang kecil dibandingkan dengan kebutuhan percepatan PLTMH, PLTS, dan pembangkit hijau lainnya. Apakah ini berarti pemerintah masih menggantungkan masa depan energi pada fosil (gas) dan jaringan konvensional? Saya khawatir, tanpa keseimbangan yang proporsional, Indonesia akan terjebak dalam infrastruktur lama yang justru menghambat inovasi energi bersih di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi.

Dari sisi bisnis, proyek jargas dan pipa transmisi sebesar Rp11 triliun jelas menjadi berkah bagi kontraktor dan penyedia material. Namun, saya mengingatkan bahwa keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada harga gas bumi dan kebijakan subsidi. Jika harga gas internasional melonjak, maka biaya operasional dan pemeliharaan akan membebani APBN di kemudian hari. Sementara itu, program konversi motor listrik dengan anggaran Rp635 miliar untuk 63.000 unit – jika dihitung, biaya per unit sekitar Rp10 juta – masih lebih mahal daripada insentif di negara tetangga. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listrik Indonesia masih belum efisien, dan Menteri Bahlil serta jajarannya perlu merancang skema yang lebih kompetitif agar tidak hanya menjadi proyek seremonial.

Yang tidak kalah penting adalah aspek transparansi dan akuntabilitas. DPR sudah memberi peringatan, tapi saya menilai peringatan itu harus diikuti dengan mekanisme audit yang independen dan berkala. Masyarakat berhak tahu sejauh mana setiap rupiah yang berasal dari pajak benar-benar mengalir ke sambungan listrik, pipa gas, atau konverter kit petani. Jika target 2029 gagal, ini bukan sekadar angka, melainkan janji politik yang patah. Saya berharap Kementerian ESDM mampu membuktikan bahwa anggaran sebesar ini bukanlah beban, melainkan peluang untuk melakukan lompatan transformasi energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 dan untuk apa saja?
  A: Total pagu Rp27,37 triliun, dengan 82% (Rp22,51 T) untuk infrastruktur energi (jaringan gas, listrik desa, BPBL, konversi motor listrik), sisanya untuk operasional, EBTKE, minerba, dan geologi.
• Q: Kapan target elektrifikasi 100% tercapai dan berapa anggaran untuk kelistrikan?
  A: Target 2029. Anggaran kelistrikan mencapai Rp10,45 triliun, termasuk Rp9,67 triliun untuk listrik desa dan Rp593 miliar untuk BPBL 250.000 rumah tangga.
• Q: Apa saja proyek infrastruktur gas yang didanai?
  A: Proyek utama: pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Rp3,94 T), pipa Semarang-Solo-Jogja (Rp702 M), pipa Cirebon-Bandung (Rp577 M), serta 959.232 sambungan jargas rumah tangga (Rp5,21 T).