Xi Jinping dari Kairo: China Dorong Tatanan Baru Timur Tengah Tanpa Washington

Ringkasan Singkat

• Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan bersejarah ke Kairo, Mesir, dan menyerukan negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan asing serta membangun arsitektur keamanan kawasan yang baru.
• Dalam pertemuan dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, Xi mengkritik unilateralisme, menegaskan dukungan terhadap isu Palestina, dan menawarkan kerja sama keamanan jalur pelayaran di tengah gejolak Selat Hormuz.
• Kunjungan ini menjadi sinyal pergeseran geopolitik signifikan, di mana Mesir—mitra pertahanan utama AS—secara konsisten memperluas aliansi ekonomi dan militer dengan Beijing, menunjukkan erosi bertahap dominasi Washington di kawasan tersebut.

Kairo, Mesir — Dalam langkah diplomatik yang dinilai oleh banyak analis sebagai manuver geopolitik terbesar Beijing di kawasan Arab dalam satu dekade terakhir, Presiden Xi Jinping menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan pihak luar dan mempertimbangkan penataan ulang arsitektur keamanan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan Xi saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada Rabu (2/9), menandai kunjungan pertamanya ke Timur Tengah dalam empat tahun terakhir.

"China mendukung negara-negara di kawasan ini dalam membangun arsitektur keamanan baru untuk Timur Tengah," ujar Xi Jinping dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. "Rakyat Timur Tengah harus tetap menjadi penguasa urusan mereka sendiri dan campur tangan eksternal harus ditolak. China dan Mesir bersama-sama menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi," lanjutnya, dikutip dari laporan Anadolu Agency.

Pesan yang disampaikan Xi Jinping tersebut bukan sekadar retorika diplomatik biasa. Dalam konteks geopolitik saat ini—di mana ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah mengganggu perdagangan, mengguncang sendi-sendi perekonomian global, serta memunculkan pertanyaan serius mengenai relevansi dan keberlanjutan peran jangka panjang Washington di kawasan—seruan Beijing untuk membangun tatanan keamanan alternatif terdengar semakin menarik bagi banyak negara Arab.

Mesir sendiri merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Sebagai mitra pertahanan utama Amerika Serikat di dunia Arab dan penerima bantuan militer tahunan sekitar 1,3 miliar dolar AS dari Washington, Kairo secara konsisten telah meningkatkan kerja sama ekonomi dan militer dengan China dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak tahun 1956, menjadikan Mesir negara Arab dan Afrika pertama yang mengakui Republik Rakyat China.

Salah satu isu krusial yang diangkat dalam pertemuan bilateral ini adalah situasi di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia di mana sekitar 20 persen perdagangan minyak global melewati jalur tersebut. Di tengah ketegangan akibat konflik AS versus Iran, Xi Jinping menyatakan bahwa China siap bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional—sebuah pernyataan yang menggarisbawahi meningkatnya ketergantungan Beijing pada stabilitas kawasan untuk kepentingan ekonomi dan energinya sendiri.

Dalam pidatonya, Xi Jinping juga menyerukan "solusi komprehensif untuk keamanan bersama" di kawasan Timur Tengah, sebuah formulasi yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai tandingan langsung terhadap pendekatan koalisi unilateral yang selama ini dijalankan Washington. Lebih lanjut, Xi memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi inti dari masalah Timur Tengah yang tidak boleh diabaikan oleh komunitas internasional—sebuah posisi yang kontras dengan kebijakan beberapa negara Barat yang cenderung menggeser fokus dari isu tersebut.

China, lanjut Xi, mendukung peran efektif PBB di kawasan tersebut dan mendesak kekuatan eksternal untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani isu-isu Timur Tengah. Kalimat tersebut jelas merujuk pada kritik Beijing terhadap apa yang mereka pandang sebagai pendekatan diskriminatif Washington—yang menindak tegas satu negara tetapi memaklumi pelanggaran negara lain—sebuah narasi yang semakin resonan di kalangan pemimpin kawasan.

Para analis hubungan internasional menilai kunjungan ini sebagai bagian dari strategi besar China untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah di tengah melemahnya posisi AS. Selama bertahun-tahun, kawasan ini dianggap sebagai "halaman belakang" Amerika Serikat, namun dengan berakhirnya era unipolar dan naiknya kekuatan revisionis seperti China, peta geopolitik kawasan pun mulai bergeser. Dari penjualan drone canggih hingga investasi infrastruktur masif dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI), Beijing telah membangun jejaring pengaruh yang semakin sulit diabaikan.

Ke depan, kunjungan Xi Jinping ke Mesir dipandang sebagai langkah awal yang mungkin akan diikuti dengan lawatan ke negara-negara Teluk lainnya. Jika manuver diplomatik ini berhasil, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan lahirnya poros baru dalam politik internasional—di mana China bukan hanya menjadi aktor ekonomi dominan, tetapi juga penentu arsitektur keamanan di salah satu kawasan paling strategis di dunia.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat hubungan internasional yang telah mengikuti dinamika Timur Tengah selama lebih dari dua dekade, saya melihat kunjungan Xi Jinping ke Kairo ini sebagai momen yang jauh lebih signifikan daripada sekadar kunjungan bilateral biasa. Ada beberapa lapisan analisis yang perlu dibongkar untuk memahami implikasi sesungguhnya dari langkah diplomatik Beijing ini.

Pertama, kita harus menyadari bahwa kunjungan ini terjadi di tengah titik infleksi geopolitik global. Sistem internasional yang selama hampir tiga dekade pasca-Perang Dinging didominasi oleh satu kekuatan adidaya—Amerika Serikat—sekarang menghadapi tantangan serius. China, dengan ekonomi yang telah menjadi yang terbesar di dunia berdasarkan paritas daya beli, tidak lagi puas hanya menjadi kekuatan ekonomi tetapi mulai menuntut peran yang setara dalam menentukan tatanan global, termasuk dalam isu-isu keamanan kawasan. Seruan Xi untuk menolak "campur tangan pihak luar" dan membangun "arsitektur keamanan baru" bukan sekadar kata-kata kosong—ini adalah deklarasi niat bahwa Beijing siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh menurunnya komitmen Washington di berbagai belahan dunia.

Kedua, pilihan Mesir sebagai tujuan pertama kunjungan Timur Tengah dalam empat tahun terakhir bukanlah kebetulan. Mesir adalah negara dengan bobot geopolitik luar biasa di kawasan: berbatasan dengan Gaza dan Israel, mengendalikan Terusan Suez—salah satu arteri perdagangan paling vital di dunia—serta memiliki tentara terbesar di dunia Arab. Ketika Beijing berhasil membangun kemitraan strategis dengan Kairo, mereka pada dasarnya mendapatkan pijakan di jantung geopolitik Timur Tengah. Yang lebih menarik adalah bahwa hal ini dilakukan tanpa mengurangi secara signifikan bantuan militer AS—menunjukkan bahwa Mesir, seperti banyak negara berkembang lainnya, semakin mahir dalam praktik "hedging" atau menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya.

Ketiga, penekanan Xi pada isu Palestina sangat值得 dicermati. Selama bertahun-tahun, negara-negara Barat—dan secara khusus Amerika Serikat—telah secara sistematis menggeser fokus dari masalah inti konflik Israel-Palestina. Dengan menegaskan kembali bahwa Palestina adalah "inti" masalah, China tidak hanya memenangkan hati negara-negara Arab dan mayoritas dunia Islam, tetapi juga memposisikan diri sebagai alternatif normatif—kekuatan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan hak-hak rakyat yang tertindas. Ini adalah langkah diplomasi publik yang sangat cerdas dan kemungkinan akan menuai simpati luas di Global South.

Keempat, penawaran kerja sama keamanan di Selat Hormuz memiliki implikasi strategis yang sangat besar. Selama ini, keamanan jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut menjadi domain eksklusif angkatan laut AS melalui berbagai pangkalan militer di Teluk. Jika China berhasil membangun konsensus dengan negara-negara kawasan untuk bersama-sama menjaga Selat Hormuz, maka monopoli keamanan maritim Washington akan terpecah—dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tentu saja, niat baik Beijing harus dibuktikan dengan tindakan konkret, karena banyak negara kawasan masih memiliki trauma atas intervensi kekuatan besar dalam berbagai konflik di kawasan. Namun, yang pasti, kunjungan Xi Jinping ke Kairo telah menandai dimulainya babak baru dalam kompetisi geopolitik di Timur Tengah—sebuah babak yang akan membentuk ulang peta aliansi dan keseimbangan kekuatan global di abad ke-21.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa kunjungan Xi Jinping ke Mesir dianggap penting bagi geopolitik global?
A: Kunjungan ini menandai upaya China untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah di tengah melemahnya dominasi AS. Sebagai mitra pertahanan utama Washington, kedekatan baru Kairo-Beijing menjadi sinyal pergeseran aliansi strategis yang dapat mengubah peta kekuatan global.

Q: Apa yang dimaksud dengan "arsitektur keamanan baru" yang diusulkan China untuk Timur Tengah?
A: Ini adalah konsep yang diajukan Xi Jinping agar negara-negara kawasan membangun mekanisme keamanan kolektif tanpa intervensi kekuatan eksternal, dengan menekankan prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian konflik melalui dialog multilateral di bawah naungan PBB.

Q: Bagaimana posisi China terkait konflik Israel-Palestina?
A: Xi Jinping menegaskan bahwa isu Palestina adalah inti dari masalah Timur Tengah yang tidak boleh diabaikan. China secara konsisten mendukung solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, serta menentang permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Q: Apakah China dapat menggantikan peran Amerika Serikat di Timur Tengah?
A: Para analis menilai China belum mampu dan kemungkinan besar belum berminat menggantikan sepenuhnya peran keamanan AS di kawasan. Namun, Beijing semakin menawarkan dirinya sebagai mitra ekonomi dan diplomatik alternatif—terutama bagi negara-negara yang merasa tidak terwakili oleh tatanan yang dipimpin Washington.