Viral Ajudan TNI AL Dampingi Senator di Kontes Transgender Thailand: Danlanal Buka Suara, AWK Klaim Tak Tahu Isu LGBT

Ringkasan Singkat

• Seorang prajurit TNI AL yang mendampingi anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) di ajang Miss Equality Thailand ternyata berstatus ajudan resmi sejak setahun lalu.
• Danlanal Denpasar mengonfirmasi keberadaan surat permintaan dari AWK, namun masih mendalami apakah ada pelanggaran prosedur dalam penugasan tersebut.
• AWK membantah hadir sebagai senator, mengklaim mewakili lembaga Hindu Bali, dan mengaku tidak mengetahui acara tersebut terkait LGBT.

Denpasar — Kehebohan di media sosial terkait Arya Wedakarna (AWK), anggota DPD RI asal Bali, yang didampingi seorang prajurit TNI AL dalam ajang kontes kecantikan transgender di Thailand, akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak militer. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, membenarkan bahwa pria berseragam dalam video viral tersebut adalah anggota aktif TNI AL yang bertugas sebagai ajudan AWK.

Dalam keterangannya di Mako Lanal Denpasar, Kamis (3/9), Ary Mahayasa menyatakan bahwa penugasan ajudan tersebut telah berlangsung sejak satu tahun lalu dan didasari surat resmi dari pihak AWK. "Untuk perizinan sebatas pemahaman saya itu sejak tahun lalu, memang sebagai ajudan dari anggota DPD tersebut," ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aspek penugasan kini masih dalam pemeriksaan internal. Prajurit yang bersangkutan tengah menjalani proses klarifikasi di Lanal Denpasar untuk memastikan apakah prosedur pemberian izin dan kewajaran tugas di luar negeri telah sesuai ketentuan.

Kehadiran prajurit TNI AL itu menjadi sorotan setelah warganet mengaitkan AWK dengan ajang Miss Equality di Thailand. Dalam rekaman yang tersebar luas, AWK terlihat menaiki panggung bersama ajudan berseragam dinas upacara (PDH) di tengah acara yang didedikasikan untuk perempuan transgender. Ary Mahayasa menekankan bahwa pihaknya masih mempelajari kasus ini secara mendalam, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan. "Nanti kalau memang anggota tersebut terbukti bersalah atau melanggar hukum, akan kita tindak lanjuti secara prosedur," tegasnya.

Sementara itu, AWK yang dihubungi terpisah mengklaim bahwa prajurit tersebut adalah pengawal pribadi resmi yang ditugaskan karena kondisi keamanan Thailand dianggap rawan—merujuk pada insiden penembakan dan ketegangan perbatasan dengan Kamboja. Ia juga bersikukuh bahwa kehadirannya di ajang tersebut bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD, melainkan sebagai tokoh yang mewakili lembaga Hindu dari Bali. "Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun," katanya.

AWK juga mengaku bahwa rangkaian acara meliputi peluncuran pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, dan diskusi. Ia hanya hadir pada sesi pemberian penghargaan dan peluncuran video promosi wisata Bali, serta mengaku menerima penghargaan. Namun, ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa Miss Equality adalah ajang LGBT, AWK menyatakan tidak tahu dan mengaku tidak ingin mencampuri urutan pihak penyelenggara. "Kan kita tidak ikut komentar tentang latar belakang siapa orang-orang yang memberikan penghargaan. Gitu kan ada namanya etika kan seperti itu," ujarnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah bertahun-tahun meliput kasus penyalahgunaan wewenang aparatur negara, saya menilai kasus ini bukan sekadar kesalahpahaman protokoler, melainkan cerminan masalah sistemik dalam pengawasan penugasan prajurit TNI di luar struktur resmi. Danlanal Denpasar mengaku ada surat permintaan dari AWK, namun ke mana peran birokrasi pemberian izin? Apakah surat dari anggota DPD cukup untuk mengerahkan prajurit aktif ke luar negeri tanpa kajian tugas yang jelas? Ini lubang yang selama ini dibiarkan, dan publik berhak mendapat transparansi atas aturan yang dilanggar—atau bahkan tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik.

Ironisnya, AWK yang merupakan wakil rakyat justru mencoba memisahkan identitas kelembagaannya dengan dalih mewakili lembaga Hindu. Sungguh naif jika anggota dewan menganggap seragam dan atribut kenegaraan yang melekat padanya—termasuk pengawal dari TNI AL—tidak terkait dengan jabatan publik. Apalagi ia mengaku tidak tahu acara tersebut terkait LGBT, padahal LGBT adalah isu yang sangat sensitif di Indonesia dan kontroversi publik sudah dapat diprediksi sejak awal. Klaim ketidaktahuan ini justru menunjukkan rendahnya kesadaran dan kewaspadaan seorang pejabat publik akan dampak citra, baik bagi dirinya maupun institusi yang diwakilinya.

Di sisi lain, pihak TNI AL harus segera membuka hasil pemeriksaan internal secara utuh, bukan sekadar pernyataan normatif tentang sanksi prosedural. Publik perlu tahu: apakah prajurit tersebut diberikan tugas resmi dengan perintah tertulis yang sah? Apakah ia mendapatkan izin dari Komandan Satuan atau Mabesal? Dan yang paling penting, apakah tugas mengawal anggota dewan ke ajang kontes transgender—apapun tujuan di baliknya—termasuk dalam koridor tugas kemiliteran yang dibenarkan? Kita tidak boleh berhenti pada pernyataan Danlanal yang terkesan setengah hati. Kasus ini harus menjadi preseden untuk memperketat aturan peminjaman personel TNI untuk kepentingan pribadi pejabat negara, sekaligus mengingatkan bahwa prajurit adalah alat negara, bukan asisten pribadi politikus.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu ajang Miss Equality Thailand yang dihadiri Arya Wedakarna?
  A: Miss Equality adalah kontes kecantikan khusus untuk perempuan transgender yang diadakan di Thailand. Acara ini menjadi sorotan karena dihadiri oleh pejabat Indonesia, meskipun AWK mengaku tidak mengetahui kaitan acara tersebut dengan LGBT.
• Q: Apakah prajurit TNI AL yang mendampingi AWK melanggar aturan?
  A: Masih dalam proses pemeriksaan oleh Lanal Denpasar. Danlanal menyatakan bahwa prajurit tersebut ditugaskan sebagai ajudan sejak setahun lalu, namun pihaknya belum memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran. Sanksi akan diberikan jika terbukti menyalahi prosedur.
• Q: Bagaimana sikap resmi TNI AL terhadap kejadian ini?
  A: TNI AL melalui Danlanal Denpasar mengakui keberadaan prajurit tersebut dan menyatakan sedang melakukan pendalaman. Mereka menjanjikan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Mabesal tentang kebijakan penugasan ajudan untuk pejabat non-militer di luar negeri.