Target 2 Tahun! PLTS 100 GWp Prabowo: Desa Bisa Jadi Produsen Listrik dan Raup Cuan?

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo luncurkan program PLTS 100 GWp, target rampung 3 tahun (atau 2 tahun jika mungkin).
• Pakar iklim Tiza Mafira apresiasi desentralisasi, desa harus didesain sebagai produsen listrik, bukan hanya konsumen.
• Skema melibatkan BUMN, swasta, dan dana desa; tahap I 17 GWp dengan 14 proyek awal.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp di Bali pada 25 Agustus lalu. Langkah ini dinilai sebagai indikator kuat komitmen politik terhadap energi terbarukan. Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menyebut ambisi desentralisasi hingga ke tingkat desa sebagai terobosan menarik.

Dalam acara Ford Foundation di Jakarta (3/9), Tiza menegaskan bahwa program ini menunjukkan 'political willingness dari paling atas'. Namun, ia menyoroti pentingnya kebijakan yang disengaja agar desa tidak sekadar menikmati listrik, melainkan juga mengelola unit usaha berbasis surya—misalnya melalui koperasi atau BUMDes. Menurutnya, keterlibatan PLN dan swasta (IPP) bisa mempercepat, tetapi mekanisme pasar saja tidak cukup tanpa perancangan yang cermat.

Prabowo membandingkan kapasitas 100 GWp dengan total listrik nasional saat ini yang 88 GW. Target penyelesaian 3 tahun, bahkan diharapkan 2 tahun. Program ini mencakup PLTS ground mounted, atap, dan terapung. Tahap I menargetkan 17 GWp, dengan 14 proyek (total 5.216 MWp) yang sudah masuk tahap pembangunan, groundbreaking, hingga persiapan tender.

Analisis Pakar

Sebagai tech reviewer, saya melihat ambisi ini luar biasa, tetapi juga sarat tantangan teknis dan non-teknis. Pertama, dari sisi infrastruktur, membangun 100 GWp dalam 2–3 tahun adalah kecepatan yang belum pernah terjadi di dunia untuk energi surya terdesentralisasi. China pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai skala serupa. Indonesia harus memastikan rantai pasok panel, inverter, dan baterai (jika ada) tidak macet—terutama karena produksi dalam negeri masih terbatas. Ketergantungan pada impor bisa menggerus manfaat ekonomi lokal.

Kedua, desa sebagai produsen listrik adalah konsep brilian, tetapi eksekusinya rumit. Regulasi mengenai net metering, tarif jual-beli ke PLN, dan kapasitas penyimpanan harus segera diperjelas. Tanpa aturan yang adil, desa bisa jadi hanya 'penonton' karena swasta dan BUMN lebih dominan. Saya setuju dengan Tiza bahwa desain kebijakan harus 'disengaja'—misalnya memberikan porsi kepemilikan saham minimum bagi BUMDes, atau skema bagi hasil yang transparan. Selain itu, literasi digital dan teknis di desa menjadi PR besar; tidak cukup hanya memasang panel, perlu pelatihan operasi dan perawatan.

Ketiga, pendanaan. Anggaran 100 GWp diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Mengandalkan APBN saja tidak mungkin. Skema campuran (swasta, dana desa, pinjaman hijau) harus dikelola dengan tata kelola yang ketat. Saya khawatir proyek ini menjadi sarang korupsi jika pengawasannya lemah. Namun jika berhasil, ini bisa menjadi lompatan besar menuju swasembada energi dan mengurangi emisi karbon. Kuncinya adalah transparansi, keterlibatan masyarakat, dan kemauan politik untuk terus konsisten—bukan sekadar seremonial.

Terakhir, target 2–3 tahun mungkin terlalu optimistis mengingat kompleksitas perizinan, pembebasan lahan, dan integrasi ke grid nasional. PLN sudah kewalahan menyerap energi terbarukan intermiten. Saya menyarankan pendekatan bertahap yang lebih realistis, dengan pilot project di 100 desa terlebih dahulu untuk mempelajari kendala di lapangan. Namun, semangat ini patut diapresiasi—setidaknya Indonesia mulai serius mengejar energi bersih.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu PLTS 100 GWp dan mengapa besar sekali?
  A: PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 100 GWp (gigawatt peak) adalah kapasitas puncak, lebih besar dari total kapasitas listrik Indonesia saat ini (88 GW). Program ini bertujuan menggeser ketergantungan dari batu bara dan minyak ke energi surya.
• Q: Bagaimana desa bisa menjadi produsen listrik dalam program ini?
  A: Desa diharapkan memiliki dan mengelola unit usaha listrik surya (misal melalui BUMDes atau koperasi) yang menjual listrik ke PLN atau langsung ke konsumen. Hal ini membutuhkan kebijakan khusus, seperti skema net metering dan pendanaan terjangkau.
• Q: Target 3 tahun (atau 2 tahun) apakah realistis?
  A: Secara teknis dan administratif, sangat ambisius. Proyek sebesar ini biasanya memakan waktu 5–10 tahun. Namun dengan dukungan penuh pemerintah, percepatan perizinan, dan investasi besar, mungkin tercapai jika fokus pada tahap awal (17 GWp) terlebih dahulu.