Rp 232,5 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2027: Strategi Besar BGN di Tengah Efisiensi Anggaran

Ringkasan Singkat

• Anggaran raksasa: BGN mengalokasikan Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027, melayani 72,4 juta penerima manfaat.
• Target utama: Anak sekolah (60,6 juta) mendapat porsi terbesar, disusul ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (11,9 juta).
• Efisiensi Rp30 triliun: Pagu awal Rp265,5 triliun dipangkas menjadi Rp232,5 triliun, namun program tetap menjadi prioritas nasional hingga 2029.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan anggaran fantastis untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kepala BGN Sudaryono memaparkan bahwa total pagu anggaran BGN tahun depan mencapai Rp240,21 triliun, dengan Rp232,5 triliun—atau 96,8%—dialokasikan khusus untuk program pemenuhan gizi nasional.

Dengan target penerima manfaat mencapai 72.464.886 orang, program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak PAUD hingga santri, serta kelompok rentan 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Rinciannya, anak sekolah menjadi prioritas utama dengan 60.599.777 penerima dan anggaran Rp198,96 triliun. Sementara itu, kelompok 3B yang berjumlah 11.865.109 orang mendapatkan alokasi Rp33,54 triliun.

Sudaryono menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang berlangsung bertahap dari 2025 hingga 2029. "MBG diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang lebih baik," ujarnya di kompleks parlemen, Kamis (3/9/2026). Dari total penerima anak sekolah, cakupan meliputi 6,38 juta anak PAUD, 24,5 juta SD, 11,5 juta SMP, 10,4 juta SMA, serta 143 ribu siswa SLB, 2,97 juta santri, dan 4,65 juta penerima lainnya di lingkup pendidikan.

Meski anggaran terbilang besar, BGN justru mengalami efisiensi Rp30 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp265,5 triliun. "Penyesuaian ini berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menetapkan pagu final Rp240,2 triliun," jelas Sudaryono. Efisiensi tersebut difokuskan pada komponen pengadaan porsi MBG, namun tidak mengurangi jumlah penerima manfaat yang ditargetkan.

Dari sisi jenis belanja, hampir seluruh anggaran (97,05%) merupakan belanja barang sebesar Rp233,12 triliun, sedangkan sisanya Rp7,08 triliun untuk belanja pegawai. "Komposisi ini mencerminkan komitmen kami bahwa hampir seluruh dana dikonversi menjadi menu bergizi yang langsung dinikmati penerima manfaat," pungkasnya.

Analisis Pakar

Anggaran Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2027 adalah langkah monumental sekaligus kontroversial. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM, yang selama ini menjadi simpul kunci dalam produktivitas ekonomi jangka panjang. Namun, sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat beberapa hal yang perlu dicermati secara kritis.

Pertama, efisiensi Rp30 triliun dari pagu awal justru menimbulkan pertanyaan: apakah program ini dirancang dengan asumsi biaya yang terlalu optimistis? Jika anggaran awal Rp265,5 triliun dianggap perlu dipangkas, apakah ini berarti ada pemborosan atau overestimasi pada tahap perencanaan? Atau justru efisiensi ini mengindikasikan adanya penajaman target dan pengurangan biaya operasional yang tidak produktif? Pemerintah perlu transparan mengenai rincian komponen biaya, agar publik yakin bahwa setiap rupiah benar-benar mengalir ke piring penerima manfaat, bukan ke biaya administrasi atau markup yang tidak terkendali.

Kedua, dengan target 72,4 juta penerima, rata-rata biaya per orang per tahun sekitar Rp3,2 juta, atau sekitar Rp8.800 per hari. Angka ini tergolong rendah untuk standar gizi seimbang, terutama di wilayah terpencil dengan biaya logistik tinggi. Apakah menu yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, atau sekadar karbohidrat dan protein murah? Saya khawatir, jika tidak dikelola dengan sistem rantai pasok yang efisien dan pengawasan ketat, program ini bisa kehilangan efektivitasnya—mirip dengan kasus program beras miskin (raskin) yang kerap mengalami kebocoran di lapangan.

Ketiga, program MBG adalah investasi jangka panjang yang dampaknya baru terasa 10–20 tahun mendatang. Namun, dengan defisit APBN yang masih lebar, alokasi sebesar Rp232,5 triliun—setara 1,2% dari PDB Indonesia—perlu diimbangi dengan reformasi perpajakan dan subsidi lainnya. Jangan sampai program ini mengorbankan belanja infrastruktur atau kesehatan yang juga darurat. Saya menilai, perlu ada skema pembiayaan kreatif, seperti kemitraan publik-swasta atau keterlibatan BUMN pangan, untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. BGN harus rutin mempublikasikan laporan realisasi anggaran, hasil uji laboratorium menu, serta dampak peningkatan status gizi (misal: penurunan stunting) secara berkala. Tanpa itu, program ini berpotensi menjadi proyek prestise yang habis dimakan birokrasi. Saya optimis, jika dikelola dengan profesional dan berbasis data, MBG bisa menjadi game-changer bagi generasi emas Indonesia 2045. Tapi jalan yang ditempuh masih panjang dan penuh tantangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027?
  A: Total anggaran yang disiapkan BGN adalah Rp232,5 triliun, dari total pagu BGN Rp240,21 triliun.
• Q: Siapa saja penerima manfaat program MBG 2027?
  A: Penerima manfaat terdiri dari anak sekolah (PAUD hingga SMA, SLB, dan santri) sebanyak 60,6 juta orang, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebanyak 11,9 juta orang.
• Q: Mengapa anggaran MBG turun Rp30 triliun dari rencana awal?
  A: Anggaran turun karena adanya efisiensi dari pagu indikatif Rp265,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun, berdasarkan penyesuaian dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, tanpa mengurangi target jumlah penerima manfaat.