Bandara Food Estate Rp2,23 Triliun di Papua Selatan Ditarget Beroperasi 2029: Proyek Strategis atau Beban APBN?

Ringkasan Singkat

• Pemerintah menargetkan Bandara Wanam di Papua Selatan beroperasi pada 2029 dengan anggaran Rp2,23 triliun.
• Proyek masih menunggu izin lingkungan dan penyelesaian tanah ulayat; pekerjaan fisik direncanakan mulai Oktober 2026 jika perizinan rampung.
• Bandara ini khusus dibangun untuk mendukung kawasan food estate, bukan untuk mobilitas umum, dan masuk dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang swasembada pangan.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mematangkan rencana pembangunan Bandar Udara Wanam di Papua Selatan dengan nilai investasi mencapai Rp2,23 triliun. Proyek yang menjadi tulang punggung logistik kawasan lumbung pangan nasional ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2029, namun masih tersandera oleh proses perizinan lingkungan dan pembebasan tanah ulayat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengungkapkan, kontrak pekerjaan awal sudah diteken, tetapi aktivitas fisik baru bisa dimulai setelah semua izin rampung. "Kita harapkan perizinan selesai bulan ini, sehingga Oktober 2026 kita bisa start," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Untuk tahun 2026, pengerjaan menggunakan skema kontrak single year hingga Desember, kemudian dilanjutkan dengan multi years contract untuk 2027–2028.

Anggaran sebesar Rp2,23 triliun tersebut sudah masuk dalam pagu Kementerian Perhubungan, dan untuk tahun 2027 dialokasikan Rp1,289 triliun dari total pagu Ditjen Perhubungan Udara Rp6,12 triliun untuk pengembangan bandara pendukung pangan, termasuk Bandara Mopah Merauke dan sejumlah bandara lainnya. Lukman menegaskan, proyek ini bukan untuk melayani masyarakat umum, melainkan sebagai infrastruktur pendukung food estate di Papua Selatan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

Kendati target operasi 2029 masih bergantung pada ketersediaan anggaran, pemerintah optimistis tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai jadwal asalkan urusan tanah adat dan lingkungan tuntas. Namun, pengamat menilai proyek raksasa ini menyimpan risiko pembengkakan biaya dan dampak sosial yang perlu dikelola secara transparan.

Analisis Pakar

Proyek Bandara Wanam dengan harga Rp2,23 triliun adalah angka yang tidak kecil, apalagi jika dikaitkan dengan fungsi tunggalnya sebagai pendukung food estate. Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat ada dua sisi yang perlu dibedah: pertama, dari aspek efektivitas investasi publik di tengah keterbatasan fiskal; kedua, dari sisi keberlanjutan sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal.

Secara makro, alokasi APBN sebesar itu untuk bandara yang hanya melayani sentra produksi pangan harus diuji dengan analisis biaya-manfaat yang ketat. Food estate sendiri di berbagai daerah kerap menuai kritik karena produktivitas lahan tidak sesuai target dan infrastruktur pendukung menjadi overcapacity. Bandara Wanam baru akan teruji bila rantai pasok pangan dari Papua Selatan benar-benar terintegrasi dengan pasar nasional. Tanpa kepastian produksi dan distribusi, bandara ini berisiko menjadi monumen beton yang menguras anggaran pemeliharaan tahunan.

Kedua, isu tanah ulayat tidak bisa diselesaikan secara prosedural semata. Pengalaman proyek-proyek infrastruktur di Papua menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pemberian kompensasi yang adil adalah kunci. Jika pemerintah hanya mengejar target fisik Oktober 2026 tanpa menyelesaikan akar konflik, maka potensi gejolak sosial akan menghambat operasional di masa depan. Saya menilai, Kemenhub perlu membuka data evaluasi dampak lingkungan dan sosial secara publik, serta melibatkan tokoh adat sejak tahap perencanaan teknis.

Terakhir, saya menyoroti skema kontrak multi years yang baru dilelang tahun 2027. Risiko perubahan harga bahan bangunan dan fluktuasi nilai tukar dalam rentang 2027–2028 bisa menggoyang anggaran. Pemerintah sebaiknya mengunci harga dengan mekanisme hedging atau kontrak berbasis kinerja yang ketat. Tanpa itu, proyek ini bisa mengalami overrun seperti banyak proyek bandara lain di Indonesia. Yang lebih penting, masyarakat perlu tahu: apakah bandara ini akan dikelola oleh operator profesional atau menjadi beban APBN abadi?

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan Bandara Wanam mulai dibangun?
  A: Pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada Oktober 2026, setelah izin lingkungan dan penyelesaian tanah ulayat selesai, yang diharapkan rampung pada September 2026.
• Q: Berapa total anggaran Bandara Wanam?
  A: Estimasi total biaya pembangunan mencapai Rp2,23 triliun, dengan kontrak awal single year di 2026 dan multi years contract untuk 2027–2028.
• Q: Apakah Bandara Wanam untuk penerbangan umum?
  A: Tidak. Bandara ini khusus dibangun sebagai infrastruktur pendukung kawasan food estate (lumbung pangan) di Papua Selatan, bukan untuk melayani mobilitas masyarakat umum.