Anggaran Rusun 2027 Cuma Rp127 M untuk 3 Tower, Sisa Rp36,49 T Masih Menganga

Ringkasan Singkat

• Pemerintah hanya alokasikan Rp127,67 miliar untuk 3 tower rusun baru pada 2027 dari total pagu Rp452,96 miliar.
• Sebagian besar anggaran (Rp325,29 miliar) dipakai untuk menyelesaikan 9 tower proyek multiyears yang sudah berjalan.
• Kebutuhan total untuk target 421 tower mencapai Rp36,94 triliun, sehingga masih ada defisit anggaran Rp36,49 triliun.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membeberkan bahwa alokasi pembangunan rumah susun (rusun) tahun 2027 hanya akan melahirkan tiga tower baru. Anggaran yang disiapkan untuk tiga tower tersebut sekitar Rp127,67 miliar, bagian dari total pagu rusun Kementerian PKP sebesar Rp452,9 miliar.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan, sisa anggaran terbesar justru dikuras untuk menyelesaikan proyek multiyears contract (MYC) 2026–2027 yang mencakup 9 tower atau 500 unit, dengan biaya Rp325,29 miliar. Dengan demikian, pembangunan baru pada 2027 hanya 3 tower (132 unit), sementara 9 tower lainnya merupakan kelanjutan proyek lama.

Didyk mengungkapkan bahwa kebutuhan riil untuk mencapai target 50.500 unit atau 421 tower mencapai Rp36,94 triliun. Pagu yang tersedia hanya Rp452,96 miliar, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp36,49 triliun. Ia menambahkan, rusun baru ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta asrama pendidikan. Arah kebijakan perumahan perkotaan, tegasnya, memang diarahkan pada hunian vertikal.

Analisis Pakar

Angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat mencolok antara ambisi dan realitas fiskal. Dengan target 421 tower, tapi hanya 3 tower baru yang dibangun dalam setahun, maka dibutuhkan lebih dari 140 tahun untuk mencapai target—asumsi tanpa tambahan anggaran. Ini bukan sekadar lambat, melainkan indikasi bahwa program rusun nasional sedang berjalan di tempat, sementara kebutuhan hunian layak di perkotaan terus melonjak.

Pemerintah seolah terjebak dalam siklus proyek tahun jamak yang menghabiskan porsi anggaran besar tanpa menghasilkan kapasitas baru yang signifikan. Jika 72% pagu rusun habis untuk penyelesaian proyek lama, maka inovasi dan percepatan pembangunan baru terhambat. Ini persoalan tata kelola proyek, bukan sekadar keterbatasan APBN. Perlu ada evaluasi mendalam terhadap kontrak multiyears agar tidak terus menerus membebani anggaran tahunan.

Di sisi lain, alokasi Rp127 miliar untuk 3 tower terkesan simbolis. Dengan biaya rata-rata sekitar Rp42,5 miliar per tower, kualitas dan kapasitas unit yang dihasilkan patut dipertanyakan. Apakah ini cukup untuk membangun tower yang layak huni dengan fasilitas memadai? Jika mengacu pada standar pembangunan rusun yang ideal, biaya per tower bisa mencapai Rp100–150 miliar, sehingga angka ini justru mengkhawatirkan dari sisi kualitas.

Yang lebih mendasar, kebijakan hunian vertikal memang tepat untuk perkotaan padat, tetapi tanpa terobosan pembiayaan kreatif—seperti skema KPBU, dana kelolaan swasta, atau insentif perpajakan—target 421 tower hanya akan menjadi wacana. Pemerintah harus berani merevisi strategi, tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga menggandeng pengembang dan lembaga keuangan untuk mempercepat penyediaan rusun bagi MBR.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa tower rusun baru yang akan dibangun pemerintah pada 2027?
  A: Hanya 3 tower baru dengan anggaran Rp127,67 miliar, sisanya 9 tower merupakan lanjutan proyek multiyears.
• Q: Mengapa anggaran rusun 2027 lebih banyak untuk proyek lama?
  A: Karena proyek multiyears contract (MYC) 2026–2027 masih berjalan dan membutuhkan penyelesaian, sehingga porsi terbesar anggaran dialokasikan ke sana.
• Q: Berapa kekurangan anggaran untuk mencapai target 421 tower?
  A: Kebutuhan total Rp36,94 triliun, sedangkan pagu hanya Rp452,96 miliar, sehingga kekurangannya sekitar Rp36,49 triliun.