35 Pesawat Asing dari Rusia hingga AS Dikerahkan, Mengapa Indonesia Gagal Tangani Karhutla Sendiri?

Ringkasan Singkat

• Pemerintah mengizinkan 35 pesawat asing dari delapan negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, untuk membantu pemadaman Karhutla di Kalimantan.
• Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut keterbatasan alat pemadam udara Indonesia sebagai alasan utama pendatangan pesawat asing.
• Pesawat-pesawat tersebut, sebagian besar helikopter, dioperasikan oleh 11 perusahaan penerbangan dengan dukungan operasional dari BNPB.

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan kembali memaksa pemerintah mengandalkan bantuan asing. Kali ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan izin bagi 35 pesawat dari delapan negara untuk turut serta dalam operasi pemadaman. Langkah ini diambil setelah pemerintah mengakui keterbatasan sarana dan prasarana udara dalam negeri untuk menangani bencana yang berulang setiap tahun ini.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa penanganan Karhutla telah menjadi prioritas nasional. "Kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Penanganan kebakaran ini harus segera dipadamkan," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (1/9). Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan kritis: mengapa Indonesia, yang telah berkali-kali menghadapi Karhutla, masih bergantung pada pesawat asing?

Dudy menjelaskan bahwa pesawat-pesawat tersebut didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan akan mendapat dukungan operasional dari pemerintah pusat. "Kita membutuhkan segala prasarana yang dibutuhkan untuk memadamkan, termasuk pesawat-pesawat asing yang kebetulan tidak dimiliki di Indonesia," katanya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Indonesia belum memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai untuk menangani bencana yang telah menjadi agenda tahunan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, merinci bahwa 35 pesawat tersebut berasal dari 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) dari delapan negara, termasuk Rusia, Amerika Serikat, Australia, dan Ukraina. Sebagian besar pesawat yang digunakan adalah helikopter, yang dinilai lebih efektif untuk pemadaman dari udara di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Namun, ketergantungan pada teknologi asing ini juga memunculkan kekhawatiran tentang kemandirian Indonesia dalam penanganan bencana.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati dinamika penanganan Karhutla, saya melihat ada pola yang mengkhawatirkan dalam respons pemerintah terhadap bencana ini. Pertama, ketergantungan pada pesawat asing bukanlah solusi jangka panjang, melainkan bukti kegagalan sistemik dalam pengelolaan bencana. Setiap tahun, Karhutla terjadi dengan pola yang hampir sama, namun pemerintah selalu terkesan reactive alih-alih proactive. Mengapa Indonesia tidak belajar dari pengalaman dan membangun armada pemadam kebakaran udara sendiri?

Kedua, izin penerbangan bagi 35 pesawat asing ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kesiapan infrastruktur nasional. Jika Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, masih harus mengandalkan bantuan asing untuk memadamkan api, maka ada yang salah dengan prioritas anggaran dan perencanaan. Apakah dana yang seharusnya dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan bencana justru tersedot untuk proyek-proyek yang kurang mendesak?

Ketiga, ada ironi dalam pernyataan Menteri Perhubungan yang menyebut Karhutla sebagai "prioritas utama nasional". Jika benar demikian, mengapa penanganannya selalu terkesan terburu-buru dan mengandalkan solusi instan? Pemerintah seharusnya sudah memiliki rencana kontingensi yang matang, termasuk armada pemadam kebakaran udara yang siap diterjunkan kapan saja. Ketergantungan pada pesawat asing juga menimbulkan pertanyaan tentang biaya operasional. Berapa triliun rupiah yang harus dikeluarkan untuk menyewa pesawat-pesawat ini, dan apakah dana tersebut tidak lebih baik digunakan untuk membangun kapasitas dalam negeri?

Terakhir, ada aspek transparansi dan akuntabilitas yang perlu dipertanyakan. Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pencegahan Karhutla selama ini? Apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau BNPB? Tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, bencana ini akan terus berulang, dan Indonesia akan terus bergantung pada bantuan asing.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Indonesia harus mendatangkan pesawat asing untuk memadamkan Karhutla?

  A: Pemerintah mengakui keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran udara dalam negeri, sehingga harus mengandalkan bantuan pesawat asing untuk operasi pemadaman yang lebih efektif.

• Q: Negara mana saja yang mengirimkan pesawat untuk membantu pemadaman Karhutla di Kalimantan?

  A: Pesawat-pesawat tersebut berasal dari delapan negara, yaitu Rusia, Amerika Serikat, Australia, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada.

• Q: Apakah Indonesia memiliki rencana untuk mengurangi ketergantungan pada pesawat asing dalam penanganan Karhutla?

  A: Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai rencana konkret untuk membangun armada pemadam kebakaran udara sendiri. Penanganan Karhutla masih mengandalkan solusi instan dengan bantuan asing.