Ironi Negeri Kaya Hutan: Indonesia Terpaksa Impor 35 Pesawat Asing Demi Padamkan Karhutla Kalimantan

Ringkasan Singkat

• Pemerintah Indonesia resmi memberikan izin operasional bagi 35 pesawat udara asing untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
• Langkah darurat ini diambil oleh BNPB karena keterbatasan alutsista udara dalam negeri yang belum mampu menangani skala kebakaran secara mandiri.
• Armada bantuan didominasi oleh helikopter water bombing yang didatangkan dari 8 negara donor, termasuk Rusia, Amerika Serikat, hingga Australia.

Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan kembali menelanjangi rapuhnya sistem mitigasi bencana di tanah air. Menghadapi kobaran api yang kian tak terkendali, pemerintah mengambil langkah instan dengan memberikan lampu hijau bagi 35 armada udara asing untuk melakukan intervensi pemadaman dari udara.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengonfirmasi bahwa izin terbang darurat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Keputusan ini diambil setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui bahwa Indonesia kekurangan alutsista udara yang mumpuni untuk melakukan operasi pemadaman skala besar.

"Pada intinya kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran ini kan menjadi prioritas utama pada saat ini. Dalam jangka pendek ini juga harus segera dipadamkan," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.

Ketergantungan akut pada teknologi asing ini melibatkan armada dari delapan negara lintas benua, mulai dari Rusia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Ukraina, Laos, hingga Vietnam. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, merinci bahwa puluhan helikopter asing ini dioperasikan di bawah bendera 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC), termasuk beberapa maskapai swasta nasional yang memfasilitasi operasionalnya di lapangan.

Pihak Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa percepatan izin ini merupakan bentuk dukungan penuh agar penanganan darurat di Kalimantan tidak terhambat oleh birokrasi, mengingat dampak kabut asap yang mulai mengancam kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan domestik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengawal isu lingkungan selama puluhan tahun, saya melihat kebijakan mendatangkan 35 pesawat asing ini bukan sekadar langkah taktis, melainkan sebuah tamparan keras bagi kedaulatan mitigasi bencana kita. Bagaimana mungkin negara dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, yang setiap tahunnya langganan dilanda kebakaran hebat, masih belum memiliki armada water bombing mandiri yang memadai? Ketergantungan akut pada teknologi asing ini menunjukkan absennya visi jangka panjang dalam perencanaan anggaran penanggulangan bencana nasional. Kita selalu terjebak dalam pola "pemadam kebakaran" yang reaktif, bukan preventif.

Secara ekonomi, menyewa puluhan helikopter asing dari negara-negara seperti Rusia dan Amerika Serikat tentu memakan biaya yang sangat fantastis. Anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas atau membeli armada udara milik negara sendiri, justru habis mengalir ke kantong-kantong korporasi asing dan operator swasta. Ini adalah inefisiensi anggaran yang terus berulang tanpa ada evaluasi mendasar. Pemerintah seolah nyaman dengan skema sewa-menyewa ini, tanpa memikirkan transfer teknologi atau kemandirian alutsista kebencanaan.

Lebih jauh lagi, kehadiran puluhan pesawat asing ini berisiko menjadi tabir asap yang menutupi akar masalah karhutla yang sesungguhnya: lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan. Selama konsesi lahan gambut terus dikonversi secara serampangan dan sanksi hukum bagi para cukong sawit serta HTI (Hutan Tanaman Industri) nakal masih tebang pilih, maka sebanyak apa pun helikopter asing yang kita datangkan, Kalimantan akan tetap membara setiap musim kemarau tiba. Pemadaman dari udara hanyalah pertolongan pertama, bukan obat penyembuh.

Sudah saatnya pemerintah menghentikan kebiasaan "gali lubang tutup lubang" ini. BNPB dan Kementerian Kehutanan harus didorong untuk merumuskan cetak biru kemandirian mitigasi bencana udara. Indonesia harus memiliki skuadron udara khusus penanggulangan karhutla yang dikelola secara profesional oleh TNI atau lembaga sipil negara. Jika tidak, kita akan terus menjadi penonton yang membayar mahal di tengah kepulan asap yang merusak kesehatan generasi masa depan kita.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa Indonesia harus menggunakan pesawat asing untuk memadamkan karhutla di Kalimantan?
A: Indonesia terpaksa mendatangkan pesawat asing karena keterbatasan alutsista udara dalam negeri yang belum memadai untuk melakukan operasi pemadaman skala besar (water bombing) di area hutan yang sulit dijangkau.

Q: Dari negara mana saja asal 35 pesawat asing yang membantu penanganan karhutla tersebut?
A: Pesawat dan helikopter tersebut berasal dari delapan negara, yaitu Rusia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Ukraina, Laos, dan Vietnam.

Q: Siapa lembaga yang mendatangkan dan bertanggung jawab atas operasional pesawat asing ini?
A: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga yang mendatangkan armada tersebut, dengan dukungan perizinan dan pengawasan keselamatan dari Kementerian Perhubungan.