Kapolri Guncang Puncak Kepemimpinan: 424 Perwira Polri Ditarik, 2 Kapolda Diganti, Astamaops Berubah Besar!

Ringkasan Singkat

• Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan tiga surat telegram yang memindahkan 424 perwira tinggi dan menengah.
• Perubahan strategis meliputi penunjukan baru Astamaops, dua Kapolda Sulawesi Utara, serta perombakan jabatan di tingkat Mabes Polri.
• Mutasi ini diklaim sebagai upaya pembinaan karier, namun menimbulkan pertanyaan tentang agenda politik dan stabilitas kepemimpinan di tengah krisis keamanan nasional.

JAKARTA – Pada 30 Agustus 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani tiga Surat Telegram (ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, ST/1879/VIII/KEP./2026) yang menimbulkan guncangan besar di Polri. Total 424 perwira – 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) – dipindahkan, termasuk penempatan kembali Astamaops dan dua posisi Kapolda strategis.

Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa rotasi ini “bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier”. Namun, di balik retorika pembaruan, data menunjukkan bahwa 344 personel hanya dipindahkan ke jabatan baru tanpa kejelasan peningkatan tanggung jawab, sementara sisanya sedang menempuh pendidikan atau memasuki masa pensiun.

Berikut beberapa perubahan paling menonjol:

• Astamaops: Irjen Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara, kini diangkat menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, menggantikan Komjen Mohammad Fadil Imran yang pensiun.
• Kapolda Sulawesi Utara: Posisi yang ditinggalkan Roycke diisi Brigjen Yudo Hermanto, mantan Karopaminal Divpropam Polri.
• Kapolda Papua Barat: Brigjen Hengki Haryadi, dulunya Wakapolda Riau, mengambil alih, sementara Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru dipindahkan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I.
• Wakapolda Riau: Diisi Brigjen Simson Zet Ringu, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo.
• Wakapolda Gorontalo: Kini dipegang Kombes Dedy Suhartono, mantan Korlantas Polri.
• Wakapolda Maluku Utara: Brigjen D.I. Susetio Cahyadi menggantikan Brigjen Stephen Maleachi Napiun, yang juga dipindahkan menjadi Widyaiswara.
• Asisten Kapolri Bidang SDM: Irjen Jawari menggantikan Irjen Anwar yang pensiun.
• Koordinator Staf Ahli Kapolri: Irjen Ruslan Ependi menggantikan Irjen Herry Rudolf Nahak yang pensiun.
• Kepala Pelayanan Markas (Kayanma): Kombes Ian Rizkian Milyardin menggantikan Kombes Yudi Arkara Oktobera, yang kini menjadi Karobinopsnal Baharkam.

Isir menekankan bahwa “setiap jabatan merupakan amanah”. Namun, seberapa cepat pejabat baru dapat menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang sudah berjalan menjadi pertanyaan kritis, mengingat sebagian besar perubahan terjadi menjelang pemilihan umum 2029 dan meningkatnya ancaman terorisme serta kejahatan lintas wilayah.

Penggantian masif ini tidak hanya menandai rotasi biasa, melainkan sebuah “penyegaran” yang dapat menimbulkan ketidakstabilan internal. Apakah langkah ini dimaksudkan untuk menyingkirkan elemen-elemen yang tidak sejalan dengan agenda kepemimpinan saat ini? Atau sekadar upaya memperkuat jaringan loyalitas di dalam Polri?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika internal kepolisian selama lebih dari satu dekade, saya melihat rotasi 424 perwira ini sebagai manifestasi dari strategi “pembersihan” politik dalam institusi keamanan. Pada dasarnya, rotasi massal dapat berfungsi dua tujuan: mempercepat reformasi struktural atau menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap mengancam kepentingan elit. Dalam konteks ini, penempatan kembali Astamaops ke posisi operasional utama menandakan upaya mengonsolidasikan kontrol atas operasi lapangan, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.

Penunjukan Roycke Harry Langie, yang sebelumnya memimpin Kapolda Sulawesi Utara, ke Astamaops menimbulkan pertanyaan tentang latar belakang politiknya. Sulawesi Utara merupakan wilayah dengan potensi konflik agraria dan separatis yang belum sepenuhnya terselesaikan. Memindahkan tokoh yang sudah “terbiasa” mengelola konflik ke pusat operasi dapat menjadi langkah preventif, namun juga membuka peluang bagi jaringan pribadi untuk memperluas pengaruhnya di tingkat nasional.

Selanjutnya, pergantian Kapolda di Papua Barat dan Riau menandakan upaya menyeimbangkan kekuatan regional. Papua Barat, yang selama ini menjadi sorotan karena konflik etnis dan penegakan hukum yang lemah, kini dipimpin oleh seorang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau – wilayah dengan dinamika kriminalitas ekonomi yang berbeda. Apakah pengalaman tersebut cukup untuk mengatasi tantangan Papua Barat, ataukah ini sekadar penempatan “pembawa” kebijakan pusat yang lebih mudah dikendalikan?

Terakhir, rotasi jabatan di tingkat Mabes, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia dan Koordinator Staf Ahli, mengindikasikan fokus pada “human capital” yang sering kali menjadi titik lemah Polri. Mengganti pejabat yang pensiun dengan figur yang lebih muda atau lebih “setia” dapat meningkatkan disiplin internal, namun risikonya adalah hilangnya pengetahuan institusional yang penting untuk penanggulangan krisis jangka panjang.

Secara keseluruhan, rotasi ini bukan sekadar prosedur administratif. Ia mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih dalam, di mana kepemimpinan Polri berusaha menata ulang jaringan loyalitas menjelang tantangan politik dan keamanan yang semakin kompleks. Pengawasan publik dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak berujung pada konsolidasi kekuasaan yang menutup ruang akuntabilitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Kapolri melakukan rotasi sebanyak 424 perwira sekaligus?
  A: Rotasi tersebut diklaim sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyesuaian kebutuhan organisasi, namun banyak yang menilai sebagai upaya memperkuat jaringan loyalitas menjelang pemilihan umum dan mengatasi tantangan keamanan.
• Q: Siapa yang menggantikan posisi Astamaops?
  A: Irjen Roycke Harry Langie, mantan Kapolda Sulawesi Utara, diangkat menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).
• Q: Apa implikasi rotasi ini bagi keamanan di Papua Barat?
  A: Penunjukan Brigjen Hengki Haryadi, sebelumnya Wakapolda Riau, dapat membawa pendekatan baru, namun ada kekhawatiran bahwa kurangnya pengalaman khusus wilayah dapat memperlambat penanganan konflik yang sudah ada.