NU di Batas Politik: Apa Makna Muktamar ke-35 bagi Islam Moderat Indonesia?

Ringkasan Singkat

• Ketua DPD PDI‑Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menekankan Muktamar ke-35 NU sebagai ujian moral dan kultural, bukan arena perebutan kekuasaan.
• Ia memperingatkan organisasi agar tidak terjerumus dalam hingar‑bingar politik dan menekankan pentingnya suksesi berbasis spiritual.
• Menurutnya, potensi diaspora akademik NU dan warisan intelektual harus dijadikan senjata utama menghadapi krisis sosial‑ekonomi Indonesia.

Jombang, 27 Agustus 2026 – Pada pembukaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Ketua DPD PDI‑Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa organisasi tersebut harus kembali menegakkan peranannya sebagai kekuatan moral dan kultural Islam Indonesia.

Menurut Said, NU memiliki tiga pilar utama yang menjadikannya tahan banting selama lebih dari satu abad: modal sosial yang luas, tradisi intelektual Asy'ariyah, serta jaringan pesantren yang melahirkan jutaan kiai. “Sebagai subkultur, NU menjadi ruang budaya di mana nilai‑nilai keislaman, keindonesiaan, toleransi, dan kearifan lokal berproses secara organik,” ujarnya.

Namun, ia memperingatkan bahaya politik praktis yang dapat menggerogoti independensi organisasi. “NU jangan sampai tergoda masuk terlalu jauh dalam hingar‑bingar politik. Suksesi kepemimpinan NU juga tidak semestinya diperlakukan seperti suksesi kepemimpinan politik yang pragmatis dan transaksional,” tegasnya.

Said menyoroti bahwa dunia kini menatap NU sebagai contoh Islam moderat yang mampu memupuk demokrasi. Ia menekankan bahwa pemilihan pemimpin harus kembali pada landasan spiritual, sebagaimana para pendiri NU menapaki jalan tirakat yang panjang.

Selain itu, Said mengingatkan bahwa agenda Muktamar tidak boleh terfokus pada perebutan jabatan semata. “Masih banyak persoalan besar yang dihadapi warga NU dan masyarakat luas: kemiskinan, pengangguran, krisis pertanian, kerusakan lingkungan, kemunduran demokrasi, serta dampak konflik global terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Dalam pandangannya, NU kini memiliki aset tak ternilai: ratusan ribu sarjana yang tersebar di universitas dunia, yang dapat menjadi kekuatan diasporik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah umat. Ia mengajak NU belajar dari kejayaan Dinasti Abbasiyah, agar peradaban Islam Indonesia dapat kembali bersinar.

Terakhir, Said menekankan pentingnya memprioritaskan hasil Bahtsul Masail sebagai produk pemikiran ulama NU, yang menurutnya merupakan bukti konkret kapasitas keilmuan organisasi dalam menjawab tantangan zaman.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika organisasi keagamaan selama dua dekade, saya melihat pernyataan Said Abdullah bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah panggilan kritis bagi NU untuk menata ulang prioritasnya. Pada era digital, jaringan pesantren tidak lagi cukup menjadi satu‑satunya sumber legitimasi; kehadiran akademisi NU di panggung internasional menuntut organisasi untuk mengintegrasikan riset ilmiah ke dalam kebijakan sosial‑ekonomi.

Ketegangan antara kepentingan politik partai dan independensi keagamaan memang sudah lama menjadi bayang‑bayang di balik keputusan-keputusan strategis NU. Jika NU membiarkan diri terperangkap dalam permainan koalisi, maka kredibilitasnya sebagai “Islam moderat” akan tergerus, dan ruang toleransi yang selama ini dijaga akan terancam. Oleh karena itu, peringatan Said tentang “hingar‑bingar politik” harus diikuti dengan mekanisme konkret: misalnya, pembentukan komite independen yang mengawasi proses suksesi, serta transparansi dalam pendanaan organisasi.

Selanjutnya, klaim bahwa NU dapat menjadi “kekuatan diasporik” memerlukan langkah-langkah operasional. Penguatan jaringan alumni, pendirian think‑tank berbasis pesantren‑universitas, serta kolaborasi dengan lembaga riset global dapat mengubah potensi menjadi aksi nyata. Tanpa itu, sebutan “potensi besar” tetap menjadi slogan kosong.

Terakhir, fokus pada Bahtsul Masail sebagai produk intelektual harus diiringi dengan strategi diseminasi yang modern. Publikasi daring, podcast, dan kursus daring (MOOC) dapat menjangkau generasi milenial yang kini menjadi mayoritas pemilih. Jika NU gagal mengadaptasi cara penyampaian ilmu, maka peran tradisionalnya sebagai penjaga moral akan berkurang, memberi celah bagi aktor‑aktor lain yang lebih agresif secara politik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan dan di mana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dilaksanakan?
  A: Muktamar ke-35 NU dijadwalkan pada 27‑31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
• Q: Apa saja isu utama yang diangkat Said Abdullah dalam sambutannya?
  A: Ia menekankan pentingnya peran moral NU, bahaya terjerumus ke politik praktis, kebutuhan suksesi berbasis spiritual, serta urgensi menangani masalah sosial‑ekonomi seperti kemiskinan dan krisis pertanian.
• Q: Bagaimana NU dapat memanfaatkan potensi akademisi diaspora?
  A: Dengan membentuk jaringan alumni, think‑tank, dan platform digital untuk riset serta kebijakan, NU dapat mengubah pengetahuan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.