BI Gratiskan Fee QRIS: Apa Artinya untuk Ritel dan UMKM Indonesia?

Ringkasan Singkat

• Bank Indonesia menghapus biaya transaksi QRIS untuk semua merchant mulai 1 Oktober 2026.
• Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyambut kebijakan sebagai dorongan digitalisasi ritel dan UMKM.
• Digitalisasi pembayaran diproyeksikan memperluas volume transaksi, mengurangi beban biaya, namun menuntut investasi keamanan yang kini dibebankan pada konsumen.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pada pembukaan Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memuji langkah Bank Indonesia yang meniadakan Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi QRIS hingga Rp 100.000. Kebijakan ini, yang berlaku mulai 1 Oktober 2026, mencakup hampir 45 juta merchant – 96,68 % di antaranya adalah UMKM.

"Digitalisasi pembayaran adalah tulang punggung modernisasi ritel," kata Airlangga. Ia menekankan bahwa QRIS kini telah terpakai oleh 65,77 juta pengguna. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keamanan sistem memerlukan investasi signifikan, yang selama ini ditanggung merchant, kini beralih ke konsumen.

Data terbaru menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % pada kuartal II‑2026, menyumbang 53,32 % PDB. Indeks kepercayaan konsumen tetap di atas 100, sementara PMI manufaktur berada di atas 50 – sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi semester kedua.

Dengan 2/3 nilai perdagangan masih offline (≈ US$125 miliar) dan 1/3 online (≈ US$61,18 miliar), integrasi QRIS di seluruh kanal penjualan diharapkan mempercepat pergeseran digital, meningkatkan efisiensi stok, permintaan, dan pilihan produk.

Analisis Pakar

Penghapusan MDR QRIS merupakan kebijakan yang tampak sederhana, namun implikasinya jauh melampaui sekadar mengurangi biaya transaksi. Dari perspektif makroekonomi, menurunkan friksi biaya pembayaran meningkatkan velocity of money di sektor ritel, yang pada gilirannya dapat menstimulasi permintaan agregat. Bagi UMKM, penghematan biaya transaksi sebesar 0,3‑0,5 % per transaksi dapat meningkatkan margin bersih hingga 1‑2 poin persentase, terutama pada transaksi berfrekuensi tinggi.

Namun, ada dua risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, beban keamanan yang kini dialihkan ke konsumen dapat menurunkan kepercayaan jika insiden fraud meningkat. Bank Indonesia harus memastikan ekosistem QRIS dilengkapi dengan otentikasi ganda dan monitoring real‑time. Kedua, kebijakan ini dapat menimbulkan distorsi kompetitif antara merchant yang sudah mengadopsi QRIS dan yang masih mengandalkan metode tradisional; mereka yang belum bertransformasi mungkin kehilangan pangsa pasar secara cepat.

Strategi jangka panjang yang ideal adalah menggabungkan kebijakan fee‑free dengan program subsidi atau kredit modal bagi UMKM untuk upgrade infrastruktur TI. Tanpa dukungan modal, banyak pelaku kecil akan terpaksa menanggung biaya keamanan melalui harga jual, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli konsumen.

Secara keseluruhan, kebijakan ini adalah langkah tepat untuk mempercepat inklusi keuangan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi antara regulator, penyedia layanan pembayaran, dan pelaku usaha. Pemerintah harus terus memantau dampak real‑time dan siap menyesuaikan kebijakan bila muncul efek samping yang tidak diinginkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan kebijakan MDR QRIS 0% mulai berlaku?
  A: Efektif mulai 1 Oktober 2026 untuk semua kategori merchant dengan batas transaksi Rp 100.000; untuk UMKM batasnya Rp 500.000.
• Q: Apakah merchant tetap harus membayar biaya keamanan?
  A: Biaya keamanan tidak lagi dibebankan sebagai MDR, namun merchant tetap bertanggung jawab memastikan sistem mereka aman; beban sebagian dapat beralih ke konsumen melalui mekanisme verifikasi.
• Q: Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi UMKM?
  A: UMKM dapat menghemat biaya transaksi, meningkatkan margin, dan memperluas akses pasar digital, asalkan mereka memiliki infrastruktur TI yang memadai.