PSI Bantah Kuat: Dedi Mulyadi Tak Akan Jadi Kader, Isu ‘Hijrah’ Hanya Hoax Politik

Ringkasan Singkat

• PSI menegaskan tidak ada komunikasi dengan Dedi Mulyadi terkait bergabung ke partai.
• Ketua Bidang Politik Bestari Barus menolak rumor dan menyoroti fokus verifikasi faktual KPU menjelang Pilpres 2029.
• Gerindra Jawa Barat juga membantah, menyatakan Dedi Mulyadi tetap setia pada Prabowo-Gibran.

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat PSI secara tegas menolak beredarannya isu bahwa Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan meninggalkan Gerindra dan bergabung menjadi kader PSI. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menyatakan tidak ada satu pun komunikasi resmi antara partainya dengan Bapak Mulyadi hingga kini.

"Sebagai Ketua Bidang Politik, saya tidak mungkin tidak tahu bila ada pembicaraan semacam itu. Namun faktanya, saya tidak tahu apa‑apa," kata Bestari dalam wawancara telepon pada Senin (24/8). "Tidak ada sumber yang menuliskan siapa yang menuliskan rumor itu. Mungkin saja ada yang melempar bola liar. Di PSI, tidak ada catatan semacam itu."

Bestari menambahkan bahwa PSI tidak memiliki rencana untuk menggaet Dedi Mulyadi pada Pemilu 2029. Fokus utama partai saat ini adalah lolos verifikasi faktual di KPU, sebuah langkah krusial menjelang pemilihan presiden mendatang.

"Kami konsentrasi pada verifikasi faktual KPU. Itu prioritas utama kami saat ini," ujarnya. Selanjutnya, ia menegaskan komitmen PSI untuk mendukung koalisi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029, selaras dengan arahan Ketua Dewan Pembina Partai, Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, wakil ketua Gerindra Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, juga membantah spekulasi tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui dasar data apa pun yang menimbulkan dugaan Dedi Mulyadi akan “hijrah” ke PSI.

"Saya tidak tahu variabel apa yang menjadi dasar dugaan tersebut. Namun Dedi Mulyadi telah secara tegas menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memimpin Indonesia," kata Buky dalam pernyataan yang diberikan pada Senin (23/8).

Analisis Pakar

Isu “hijrah” politik sering kali muncul pada masa‑masa transisi menjelang pemilu, terutama ketika partai‑partai kecil berusaha meningkatkan eksistensinya dengan menambah nama‑nama besar. Dalam kasus ini, rumor tentang Dedi Mulyadi tampaknya lebih merupakan taktik naratif daripada fakta yang dapat diverifikasi. Kedua belah pihak—PSI dan Gerindra—menolak keras, yang menandakan adanya kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas basis pemilih masing‑masing.

Strategi PSI yang menolak menggaet tokoh politik senior sekaligus menegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran mencerminkan upaya partai untuk menghindari persepsi “pembelian” kader. Pada era digital, rumor semacam ini dapat menyebar cepat melalui media sosial, memaksa partai untuk merespons secara publik demi melindungi citra integritas.

Di sisi lain, Gerindra Jawa Barat menegaskan loyalitas Dedi Mulyadi kepada Prabowo, yang sejalan dengan strategi partai untuk menampilkan koalisi yang solid menjelang Pilpres 2029. Pernyataan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kepada basis pendukung bahwa tidak ada “pengkhianatan” internal, sekaligus menutup ruang bagi oposisi politik untuk memanfaatkan keraguan internal.

Secara keseluruhan, peristiwa ini menyoroti betapa rapuhnya ekosistem informasi politik di Indonesia. Tanpa verifikasi faktual yang kuat—seperti yang kini menjadi fokus PSI—rumor dapat menjadi senjata politik yang merusak reputasi individu dan institusi. Pengawasan media independen dan literasi digital publik menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran hoaks semacam ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Apakah Dedi Mulyadi akan bergabung dengan PSI?
  Tidak. Kedua pihak, PSI dan Gerindra, secara resmi menolak adanya komunikasi atau rencana bergabung.
• Mengapa PSI menolak rumor tersebut?
  PSI menegaskan fokus pada verifikasi faktual KPU dan menghindari persepsi “pembelian” kader politik senior.
• Bagaimana posisi Gerindra terkait isu ini?
  Gerindra Jawa Barat menyatakan Dedi Mulyadi tetap setia pada koalisi Prabowo-Gibran dan menolak spekulasi hijrahnya ke PSI.