Mengungkap Cara BPS Tentukan Desil: Lebih dari Sekadar Pendapatan

Ringkasan Singkat

• Desil dalam DTSEN dibentuk lewat pemeringkatan 10 kelompok keluarga berdasarkan banyak indikator sosial‑ekonomi, bukan hanya pendapatan.
• Metode Proxy Means Test (PMT) menggabungkan data perumahan, aset, pendidikan, kesehatan, dan lain‑lain untuk menilai kesejahteraan relatif.
• Posisi desil bersifat dinamis; perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah desil karena seluruh rangkaian variabel dipertimbangkan secara simultan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru‑baru ini menjelaskan mekanisme penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjelasan ini penting karena desil menjadi acuan utama pemerintah dalam menargetkan program kesejahteraan, namun masih banyak yang keliru menganggapnya sebagai ukuran absolut kemiskinan atau pendapatan.

Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, desil bukan sekadar “kelompok miskin‑kaya” melainkan posisi relatif keluarga dibandingkan dengan seluruh rumah tangga yang terdaftar. Setiap keluarga dinilai lewat serangkaian karakteristik: kondisi perumahan, sumber air, bahan bakar, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status kesehatan, dan disabilitas. Semua variabel ini diproses dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT), teknik yang juga dipakai secara internasional ketika data pendapatan sulit diakses.

Hasilnya, keluarga dibagi menjadi sepuluh desil, masing‑masing mencakup kira‑kira 10 % populasi. Desil 1 menandakan kesejahteraan relatif terendah, sementara desil 10 menandakan yang tertinggi. Namun, dua keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan atau pengeluaran yang identik; mereka hanya berada pada level kesejahteraan yang serupa menurut kombinasi indikator yang dipertimbangkan.

Fungsi utama desil adalah sebagai alat pemetaan sosial‑ekonomi bagi kementerian dan lembaga dalam merancang kebijakan. Misalnya, program bantuan bersubsidi dapat difokuskan pada desil 1‑3, sementara insentif investasi dapat diarahkan ke desil 8‑10. Penting diingat, desil bukan daftar penerima bantuan; ia harus dibaca dalam konteks kebijakan spesifik yang menggunakannya.

Karena kondisi keluarga bersifat dinamis, BPS secara rutin memperbarui data DTSEN melalui integrasi sumber administrasi, sensus, survei, serta verifikasi lapangan (ground check). Warga yang menemukan ketidaksesuaian dapat mengajukan usulan melalui portal resmi seperti Cek Bansos, SIKS‑NG, atau Cek DTSEN. Namun, pengajuan tidak serta‑merta mengubah posisi desil; data akan diproses ulang sesuai metodologi yang berlaku.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat penggunaan desil dalam DTSEN sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan data pendapatan yang sering tidak akurat atau tidak lengkap di Indonesia. Dengan mengandalkan proxy yang dapat diobservasi secara langsung, BPS menciptakan indeks kesejahteraan yang lebih inklusif dan dapat diandalkan untuk perencanaan kebijakan. Ini sejalan dengan tren global di mana negara‑negara berkembang mengadopsi metode serupa untuk menilai kemiskinan multidimensi.

Namun, tantangan terbesar tetap pada kualitas dan konsistensi data sumber. Jika data administrasi atau survei memiliki bias—misalnya, under‑reporting kepemilikan aset di daerah pedesaan—hasil desil dapat menyimpang. Oleh karena itu, proses ground check dan partisipasi publik menjadi kunci untuk menjaga integritas indeks. Pemerintah harus memastikan mekanisme verifikasi yang cepat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem digital yang ada.

Dari perspektif bisnis, pemahaman tentang distribusi desil membuka peluang bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan. Misalnya, perusahaan fintech dapat merancang produk kredit mikro yang ditargetkan pada desil 3‑5, sementara produsen barang konsumen premium dapat fokus pada desil 8‑10. Lebih jauh, investor institusional dapat menggunakan data desil sebagai indikator risiko sosial‑ekonomi dalam menilai kelayakan investasi di sektor infrastruktur atau perumahan.

Terakhir, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak menjadikan desil sebagai satu‑satunya patokan. Kombinasi antara desil, data pendapatan, dan indikator lain seperti Gini atau indeks pembangunan manusia (IPM) akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang ketimpangan dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa perbedaan antara desil dan kemiskinan absolut?
  A: Desil mengukur posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan, sementara kemiskinan absolut mengacu pada standar minimum kebutuhan dasar.
• Q: Bagaimana cara BPS mengumpulkan data untuk PMT?
  A: Data dikumpulkan melalui sensus, survei rumah tangga, data administrasi pemerintah, serta verifikasi lapangan (ground check).
• Q: Apakah perubahan satu indikator, misalnya kepemilikan aset, otomatis mengubah desil?
  A: Tidak. Desil dihitung berdasarkan kombinasi semua indikator; perubahan satu saja hanya memengaruhi hasil jika cukup signifikan dalam konteks keseluruhan.